Bagaimana Adab Islam dalam Memilih Pemimpin? Simak Ulasannya!

Bagaimana adab Islam dalam memilih pemimpin? Pergantian atau memilih pemimpin baru lumrah terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka saat memilih pemimpin ini ada adab-adabnya yang harus diperhatikan oleh umat.

Umat perlu ketelitian dan pertimbangan yang baik, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Qur’an Surat An Nisa ayat 58 sebagai berikut:



“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia berupa hak-hak Allah terhadap para hambanya seperti salat, zakat, puasa, kafarat, nazar.

Dan selain dari itu yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hambanya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba yang lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi.

Kesalahan Pemilih

Fenomena yang dapat disaksikan selama ini, banyaknya kritik, protes dari masyarakat terhadap penguasa, seolah-olah menyalahkan pemimpin itu sendiri. Akan tetapi hal ini bukan semata-mata kesalahan dari penguasa, melainkan karena masyarakat terkadang tidak berpikir dan bersikap bijak pada saat pemilihan. Tak sedikit pemilih hanya tergoda dengan isu dan janji-janji para calon pemimpin.

Baca juga: Kriteria Pemimpin dalam Islam Sesuai Tuntunan Nabi SAW

Setelah dilantik terkadang masyarakat tidak menyadari akan kesalahannya sendiri dalam menentukan pilihannya.

Padahal sesungguhnya rakyat harus taat dan patuh kepada pimpinannya selama pimpinan itu berada pada aturan agama. Masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam negara demokrasi berhak menentukan hak pilihnya. Kewajiban merupakan hal yang mudah diucapkan, akan tetapi fakta dan pengaplikasiannya sangat berat.