Selain Hagia Sophia, Ini yang Jadi Korban Setelah Kesultanan Utsmani Runtuh

Undang-undang lain turut dibuat untuk menghapuskan penggunaan tulisan Arab di dalam penulisan bahasa Turki. Sebaliknya tulisan Rumi pula yang dipakai.

Beberapa usaha turut dilakukan untuk menyingkirkan sejumlah istilah Arab dan Farsi dari khazanah bahasa Turki.

Pada 1935, hari Ahad telah menggantikan hari Jumat sebagai hari libur. Gelar “pasha” telah diganti dengan nama keluarga (family names) seperti yang digunakan di Barat.

Selain fisik ada juga reformasi yang tak kalah penting, yaitu dengan mengganti kalender hijriyah yang berlaku pada masa kekhalifahan dengan kelender dan jam Barat.

Pembaruan Kemal Atatürk dilaksanakan di atas enam prinsip dasar yang menjadi filsafat politik dan dasar Republik Turki. Keenam prinsip dasar atau sering disebut “Nilai Kemalis” adalah:



Pertama, Republikanisme, bahwa negara Turki modern menerapkan sistem demokrasi parlementer yang dipimpin oleh seorang presiden, bukan kesultanan ataupun khilafah.

Kedua, Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan ras tetapi berdasarkan kewarganegaraan yang sama dan mengabdi kepada cita-cita nasional.

Ketiga, Populisme, perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan dihadapan hukum.

Keempat, Etatisme, pemerintah berkuasa penuh dalam pengelolaan ekonomi dan berhak intervensi demi kepentingan rakyat.

Kelima, Sekularisme, menetapkan pemisahan agama dan negara.



Keenam, Revolusionalisme, menerima transformasi secara permanen.

Dari enam sila ini, sekularisme adalah yang paling berpengaruh. Politik Kemal Atatürk ingin memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya yang lalu, supaya Turki dapat masuk dalam peradaban Barat. Oleh karena itulah, penghapusan ke-khalifah-an merupakan agenda pertama yang dilaksanakan.

Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Kemal Atatürk menghapuskan ke-khalifahan. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara.



Pemaksaan
Turki adalah negara Islam pertama yang sebelum Perang Dunia II, dengan lantang berani mencomot konsep negara sekuler. Doktrin sekulerisme diterapkan sebagai satu kebijakan politik, konstitusi, pendidikan, agama dan budaya.

Kebijakan ini tidak sepenuhnya mendapat persetujuan dari semua masyarakat Muslim. Alasannya, banyak yang menyatakan bahwa Islam tidak cocok dengan sikap tersebut. Meskipun klaim-klaim seperti itu didasarkan pada kesadaran yang berbeda, namun semua sepakat bahwa Islam tidak bisa hanya menjadi kepercayaan bagi individu yang punya kata hati, melainkan dasar bagi semua sistem sosial dan agama, yang kemudian mendapat cobaan berbahaya berupa upaya untuk memisahkan berbagai bidang tersebut dengan agama.