Pemerintah harus terapkan darurat mudik
Minggu, 04 Agustus 2013 - 14:01 WIB
Pemerintah harus terapkan darurat mudik
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada pihak Kepolisian yang sudah melakukan pagar betis di sepanjang jalur mudik, khususnya di pantai utara (Pantura) Jawa.
Mulai dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur hingga kawasan Semarang, Jawa Tengah, pagar betis dilakukan Polri untuk menghindari kecelakaan lalulintas dan jatuhnya korban.
Di sepanjang jalur mudik dari Kalimalang hingga ke perbatasan Jawa Barat (Jabar)-Jawa Tengah (Jateng), setidaknya ada 40 titik daerah rawan kecelakaan. Kawasan rawan itu akibat jalanan rusak atau jalanan tambal sulam.
"Sejak mulai dari depan Masjid Al Azhar Kalimalang, pemudik pengguna sepeda motor sudah terancam kecelakaan. Perbaikan jalan yg belum selesai dan ditinggal begitu saja terhampar sepanjang 1 km. Kondisi ini makin parah karena banyaknya jalanan tambal sulam," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat rilisnya, Minggu (4/8/2013).
IPW berharap, musim mudik jangan sampai menjadi ladang pembantaian di jalanan, terutama bagi pemudik bersepeda motor. "Seharusnya, pemerintah mempunyai strategi khusus untuk mengurangi kepadatan Pantura, misalnya dengan mengangkut pemudik melalui jalur laut mengerahkan seluruh kapal perang TNI Angkatan Laut (AL) dari Tanjungpriok dan jalur udara mengerahkan seluruh pesawat herkules TNI Angkatan Udara (AU) dari Halim Perdanakusuma. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan dengan maksimal," ucapnya.
Padahal, melihat situasi yang ada, seharusnya pemerintah menerapkan "darurat mudik" sehingga segenap kekuatan militer dan sipil dikerahkan untuk mengurangi kepadatan Pantura. Meskipun sudah melakukan pagar betis, IPW menilai, Polri tidak cukup kuat untuk mengawal kepadatan Pantura.
"Sebab kepadatan Pantura dari tahun ke tahun makin tak terkendali. Peningkatan pemudik sepeda motor rata-rata sebesar 12 persen setiap tahun. Untuk itu perlu ada upaya maksimal dari pemerintah mengurangi kepadatan Pantura, sehingga kecelakaan dan korban jiwa di Pantura bisa diminimalisir," pungkasnya.
Mulai dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur hingga kawasan Semarang, Jawa Tengah, pagar betis dilakukan Polri untuk menghindari kecelakaan lalulintas dan jatuhnya korban.
Di sepanjang jalur mudik dari Kalimalang hingga ke perbatasan Jawa Barat (Jabar)-Jawa Tengah (Jateng), setidaknya ada 40 titik daerah rawan kecelakaan. Kawasan rawan itu akibat jalanan rusak atau jalanan tambal sulam.
"Sejak mulai dari depan Masjid Al Azhar Kalimalang, pemudik pengguna sepeda motor sudah terancam kecelakaan. Perbaikan jalan yg belum selesai dan ditinggal begitu saja terhampar sepanjang 1 km. Kondisi ini makin parah karena banyaknya jalanan tambal sulam," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane lewat rilisnya, Minggu (4/8/2013).
IPW berharap, musim mudik jangan sampai menjadi ladang pembantaian di jalanan, terutama bagi pemudik bersepeda motor. "Seharusnya, pemerintah mempunyai strategi khusus untuk mengurangi kepadatan Pantura, misalnya dengan mengangkut pemudik melalui jalur laut mengerahkan seluruh kapal perang TNI Angkatan Laut (AL) dari Tanjungpriok dan jalur udara mengerahkan seluruh pesawat herkules TNI Angkatan Udara (AU) dari Halim Perdanakusuma. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan dengan maksimal," ucapnya.
Padahal, melihat situasi yang ada, seharusnya pemerintah menerapkan "darurat mudik" sehingga segenap kekuatan militer dan sipil dikerahkan untuk mengurangi kepadatan Pantura. Meskipun sudah melakukan pagar betis, IPW menilai, Polri tidak cukup kuat untuk mengawal kepadatan Pantura.
"Sebab kepadatan Pantura dari tahun ke tahun makin tak terkendali. Peningkatan pemudik sepeda motor rata-rata sebesar 12 persen setiap tahun. Untuk itu perlu ada upaya maksimal dari pemerintah mengurangi kepadatan Pantura, sehingga kecelakaan dan korban jiwa di Pantura bisa diminimalisir," pungkasnya.
(maf)
