Jelang Lebaran, PNS Tulungagung Dipastikan Tak Dapat THR
Rabu, 16 Juli 2014 - 01:32 WIB
Jelang Lebaran, PNS Tulungagung Dipastikan Tak Dapat THR
A
A
A
TULUNGAGUNG - Berdalih takut dianggap gratifikasi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung memutuskan tidak melakukan pengadaan bingkisan lebaran (parsel) untuk pegawai negeri sipil. Pemkab dipastikan juga tidak akan mengalokasikan dana untuk Tunjangan Hari Raya (THR).
“Tidak ada parcel maupun THR untuk PNS. Kita tidak berani memaksakan. Karena aturanya jelas telah melarang,“ ujar Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo kepada wartawan, Selasa (15/7/2014).
Seperti diketahui jumlah PNS di Kabupaten Tulungagung mencapai 17 ribu lebih. Bila dialokasikan anggaran parcel lebaran atau THR, tentunya akan ada nilai miliaran dari APBD yang tersedot untuk aparatur negara.
Maryoto mengaku peniadaan parcel sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Karenanya, tradisi penghapusan tersebut dipastikan berlaku juga pada lebaran tahun 2014 ini.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono juga berpendapat serupa. Tidak ada alokasi parcel atau THR di APBD 2014. Kendati demikian, pihaknya selaku legislatif juga tetap melakukan pengawasan di lapangan.
“Memang tidak ada. Namun kami tetap melakukan pengawasan. Karena bisa jadi parcel tidak ada, namun dirupakan ke dalam bentuk lain. Hal itu jelas dilarang dan melanggar aturan,“ tegasnya.
“Tidak ada parcel maupun THR untuk PNS. Kita tidak berani memaksakan. Karena aturanya jelas telah melarang,“ ujar Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo kepada wartawan, Selasa (15/7/2014).
Seperti diketahui jumlah PNS di Kabupaten Tulungagung mencapai 17 ribu lebih. Bila dialokasikan anggaran parcel lebaran atau THR, tentunya akan ada nilai miliaran dari APBD yang tersedot untuk aparatur negara.
Maryoto mengaku peniadaan parcel sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Karenanya, tradisi penghapusan tersebut dipastikan berlaku juga pada lebaran tahun 2014 ini.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono juga berpendapat serupa. Tidak ada alokasi parcel atau THR di APBD 2014. Kendati demikian, pihaknya selaku legislatif juga tetap melakukan pengawasan di lapangan.
“Memang tidak ada. Namun kami tetap melakukan pengawasan. Karena bisa jadi parcel tidak ada, namun dirupakan ke dalam bentuk lain. Hal itu jelas dilarang dan melanggar aturan,“ tegasnya.
(ysw)
Lihat Juga :
