Kisah Amerika Memindahkan Kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem

Sekalipun demikian, kebijaksanaan Washington mengenai Yerusalem melemah dari tahun ke tahun.

Sejak 1949 pemerintah mengabaikan penetapan Yerusalem sebagai sebuah kota internasional yang telah disetujuinya dalam Rencana Pembagian tahun 1947. Sebagai gantinya, AS menyetujui usulan bahwa akan ditetapkan zona-zona pemerintahan lokal Arab dan Israel dengan seorang komisaris PBB yang bertanggung jawab atas tempat-tempat suci dan permasalahan internasional sementara Yerusalem tetap tidak boleh dijadikan ibukota negara mana pun.

Kemunduran kebijaksanaan AS lainnya muncul 1969 di bawah pemerintahan Nixon ketika Amerika Serikat melepaskan diri dari ucapan seorang komisaris PBB, mengabaikan ketetapannya bahwa Yerusalem merupakan sebuah kota internasional, dan menurunkan posisinya menjadi sekadar rumusan bahwa Yerusalem tetap merupakan kota yang terbagi yang masa depannya ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Akan tetapi pemerintah juga menyatakan pada 1969 bahwa Yerusalem Timur Arab, yang telah direbut Israel pada 1967, merupakan "wilayah pendudukan [yang serupa] dengan daerah-daerah lain yang diduduki oleh Israel."

Baca juga: AS Berencana Kembali Buka ‘Kedutaan’ di Palestina di Yerusalem, Israel Kesal

Presiden George Bush secara terbuka menegaskan kembali kebijaksanaan ini pada 3 Maret 1990, serta penetapan Yerusalem Timur Arab sebagai wilayah pendudukan.

Resolusi Kongres

Paul Findley mengatakan, sementara kebijaksanaan AS telah secara konsisten menentang klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibukotanya, Kongres secara rutin mengeluarkan resolusi-resolusi tidak mengikat yang memintakan pengakuan atas Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Pada 1988 Senator Republik Jesse Helms dari North Carolina melangkah demikian jauh dengan menambahkan suatu amandemen bagi Akta Apropriasi Kementerian Luar Negeri yang meminta dibangunnya dua fasilitas diplomatik yang terpisah di Israel, satu di Tel Aviv dan satu lagi di Jerusalem "atau Tepi Barat."

Para pengecam menyatakan amandemen itu merupakan upaya lain dari para pendukung Israel agar Kedutaan Besar AS dipindahkan ke Yerusalem.

Pemimpin minoritas republik Robert Dole dari Kansas mengeluh pada 1990 bahwa Kongres bertindak tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang "mengalir lancar dalam waktu sekitar 15 detik [tanpa] perdebatan."

Baca juga: AS Blokir Pernyataan DK PBB Soal Aksi Kekerasan Israel di Yerusalem