Israel Bertekad Penghapusan Total Orang-Orang Palestina dari Gaza dan Tepi Barat
loading...
Serangan Israel secara sistematis bergerak menuju tujuan jangka panjang: penghapusan total keberadaan warga Palestina di wilayah bersejarah Palestina. Foto/Ilustrasi: AA
A
A
A
Satu dokumen mengungkap rencana Israel mengusir wargaPalestina dari Gaza dan Tepi Barat . Serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, akan dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Di sisi lain, angka korban genosida Israel kepada warga Palestina telah menembus angka 14.000 yang syahid, termasuk lebih dari 5.500 anak-anak.
Mohammad Kadan dalam artikelnya berjudul "Palestinians in Israel also face a Nakba" yang dilansir Al Jazeera Selasa, 21 November, menyebut serangan gencar juga meluas hingga ke Tepi Barat, tempat tentara dan pemukim Israel melakukan penggerebekan dan membunuh warga sipil setiap hari; lebih dari 200 orang dibunuh, ribuan ditahan dan banyak orang disiksa.
"Warga Palestina di Israel juga menjadi sasaran penangkapan, pelecehan, dan pembalasan ekonomi, melalui pemecatan dari pekerjaan," ujarnya.
Namun kekerasan yang terus terjadi tidak dimaksudkan untuk memuaskan dahaga akan “balas dendam”, seperti yang dikatakan beberapa orang. Hal ini secara sistematis bergerak menuju tujuan jangka panjang: penghapusan total keberadaan warga Palestina di wilayah bersejarah Palestina. "Rencana ini sudah berjalan bahkan sebelum tanggal 7 Oktober; sekarang telah dipercepat," tambahnya.
Mengenai Gaza, para pejabat Israel sudah sangat jelas. Akan ada pengusiran penuh penduduk. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pertanian Avi Dichter pada tanggal 11 November: “Kami secara praktis mengulangi Nakba jika Anda mau, ini adalah Nakba di Gaza.”
Sebuah dokumen internal yang bocor dari Kementerian Intelijen telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah Israel bertujuan untuk memanfaatkan ancaman-ancaman ini.
Rencana Israel untuk Nakba di Tepi Barat juga mulai mengemuka. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan perlu ada “ikat pinggang” di sekitar pemukiman ilegal Israel yang akan dilarang dimasuki oleh “orang Arab”.
Awal tahun ini, ia juga menguraikan rencana untuk memastikan kesinambungan wilayah permukiman Israel, yang secara efektif akan berarti lebih banyak pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dan aneksasinya.
Bagi warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel, yang merupakan 21% dari populasi Israel, rencana tersebut mungkin tidak dipublikasikan, namun rencana tersebut memang ada. Mereka juga menghadapi Nakba dan hal itu juga sudah lama terjadi.
Sekedar mengingatkan, setelah berdirinya negara kolonial pemukim Israel pada tahun 1948, yang mengakibatkan pengusiran 750.000 warga Palestina dari kota dan desa mereka, pemerintah Israel berupaya keras untuk mencegah kembalinya pengungsi, yang telah dijamin oleh PBB dalam Resolusi 194 tahun 1948.
Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menerapkan pemerintahan militer di wilayah Palestina yang didudukinya, di mana hampir 150.000 warga Palestina berhasil bertahan. Rezim khusus ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah warga Palestina mencoba kembali ke rumah mereka, namun juga mengawasi dan menganiaya penduduk yang tersisa, dengan tujuan akhir untuk mengusir mereka.
Dokumen arsip, yang dijelaskan dalam buku "The Kafr Qasim Massacre: A Political Biography" karya sejarawan Israel Adam Raz, menunjukkan bahwa pada awal tahun 1950-an sebuah rencana telah disiapkan untuk mendeportasi warga Palestina ke Yordania, Lebanon, dan Sinai jika terjadi perang.
Pada tahun 1956, ketika Israel, bersama dengan Inggris dan Perancis, menginvasi Mesir untuk mencoba menguasai Terusan Suez, Israel melihat peluang untuk menyerang sisa penduduk Palestina. Penjaga perbatasan Israel menyerang desa Kafr Qasim di perbatasan antara Israel dan Tepi Barat, yang saat itu dikuasai oleh Yordania, menewaskan 49 orang, termasuk 23 anak-anak.
Serangan itu bertujuan untuk menanamkan rasa takut pada penduduk Palestina dan memaksa mereka untuk melarikan diri – sebuah taktik yang sudah diterapkan pada tahun 1948.
Tapi itu menjadi bumerang. Berita tentang pembantaian tersebut menyebar, yang mengakibatkan tekanan internasional terhadap pemerintah Israel untuk mundur dari strategi pemindahan paksa mereka. Selain itu, penilaian intelijen mereka menunjukkan bahwa banyak warga Palestina yang tersisa tidak menimbulkan ancaman “keamanan” yang besar
Selama dekade berikutnya, kekuasaan militer atas sisa warga Palestina masih bertahan; mereka tidak diberi hak untuk bergerak, kebebasan sipil, dan layanan dasar. Mereka baru diberikan hak-hak ini setelah tahun 1966. Mereka juga diberi kewarganegaraan Israel, namun hal itu tidak membuat mereka setara dengan warga negara Yahudi di negara tersebut.
Mohammad Kadan dalam artikelnya berjudul "Palestinians in Israel also face a Nakba" yang dilansir Al Jazeera Selasa, 21 November, menyebut serangan gencar juga meluas hingga ke Tepi Barat, tempat tentara dan pemukim Israel melakukan penggerebekan dan membunuh warga sipil setiap hari; lebih dari 200 orang dibunuh, ribuan ditahan dan banyak orang disiksa.
"Warga Palestina di Israel juga menjadi sasaran penangkapan, pelecehan, dan pembalasan ekonomi, melalui pemecatan dari pekerjaan," ujarnya.
Namun kekerasan yang terus terjadi tidak dimaksudkan untuk memuaskan dahaga akan “balas dendam”, seperti yang dikatakan beberapa orang. Hal ini secara sistematis bergerak menuju tujuan jangka panjang: penghapusan total keberadaan warga Palestina di wilayah bersejarah Palestina. "Rencana ini sudah berjalan bahkan sebelum tanggal 7 Oktober; sekarang telah dipercepat," tambahnya.
Mengenai Gaza, para pejabat Israel sudah sangat jelas. Akan ada pengusiran penuh penduduk. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Pertanian Avi Dichter pada tanggal 11 November: “Kami secara praktis mengulangi Nakba jika Anda mau, ini adalah Nakba di Gaza.”
Sebuah dokumen internal yang bocor dari Kementerian Intelijen telah mengkonfirmasi bahwa pemerintah Israel bertujuan untuk memanfaatkan ancaman-ancaman ini.
Rencana Israel untuk Nakba di Tepi Barat juga mulai mengemuka. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan perlu ada “ikat pinggang” di sekitar pemukiman ilegal Israel yang akan dilarang dimasuki oleh “orang Arab”.
Awal tahun ini, ia juga menguraikan rencana untuk memastikan kesinambungan wilayah permukiman Israel, yang secara efektif akan berarti lebih banyak pengusiran warga Palestina dari tanah mereka dan aneksasinya.
Bagi warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel, yang merupakan 21% dari populasi Israel, rencana tersebut mungkin tidak dipublikasikan, namun rencana tersebut memang ada. Mereka juga menghadapi Nakba dan hal itu juga sudah lama terjadi.
Sekedar mengingatkan, setelah berdirinya negara kolonial pemukim Israel pada tahun 1948, yang mengakibatkan pengusiran 750.000 warga Palestina dari kota dan desa mereka, pemerintah Israel berupaya keras untuk mencegah kembalinya pengungsi, yang telah dijamin oleh PBB dalam Resolusi 194 tahun 1948.
Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menerapkan pemerintahan militer di wilayah Palestina yang didudukinya, di mana hampir 150.000 warga Palestina berhasil bertahan. Rezim khusus ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah warga Palestina mencoba kembali ke rumah mereka, namun juga mengawasi dan menganiaya penduduk yang tersisa, dengan tujuan akhir untuk mengusir mereka.
Dokumen arsip, yang dijelaskan dalam buku "The Kafr Qasim Massacre: A Political Biography" karya sejarawan Israel Adam Raz, menunjukkan bahwa pada awal tahun 1950-an sebuah rencana telah disiapkan untuk mendeportasi warga Palestina ke Yordania, Lebanon, dan Sinai jika terjadi perang.
Pada tahun 1956, ketika Israel, bersama dengan Inggris dan Perancis, menginvasi Mesir untuk mencoba menguasai Terusan Suez, Israel melihat peluang untuk menyerang sisa penduduk Palestina. Penjaga perbatasan Israel menyerang desa Kafr Qasim di perbatasan antara Israel dan Tepi Barat, yang saat itu dikuasai oleh Yordania, menewaskan 49 orang, termasuk 23 anak-anak.
Serangan itu bertujuan untuk menanamkan rasa takut pada penduduk Palestina dan memaksa mereka untuk melarikan diri – sebuah taktik yang sudah diterapkan pada tahun 1948.
Tapi itu menjadi bumerang. Berita tentang pembantaian tersebut menyebar, yang mengakibatkan tekanan internasional terhadap pemerintah Israel untuk mundur dari strategi pemindahan paksa mereka. Selain itu, penilaian intelijen mereka menunjukkan bahwa banyak warga Palestina yang tersisa tidak menimbulkan ancaman “keamanan” yang besar
Selama dekade berikutnya, kekuasaan militer atas sisa warga Palestina masih bertahan; mereka tidak diberi hak untuk bergerak, kebebasan sipil, dan layanan dasar. Mereka baru diberikan hak-hak ini setelah tahun 1966. Mereka juga diberi kewarganegaraan Israel, namun hal itu tidak membuat mereka setara dengan warga negara Yahudi di negara tersebut.
Explore More