Menag: Indonesia Tahun Ini Berangkatkan 241.000 Jemaah Haji, Terbesar Sepanjang Sejarah
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 241.000 jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas seusai menandatangani kesepakatan perhajian (Ta'limatul Hajj) bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah terkait pelaksanaan haji 1445 H/2024 M.
"Kita menyepakati beberapa hal dengan pihak Arab Saudi. Salah satunya, jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241.000 orang," ujarnya di Jeddah, Senin (8/1/2024).
Menag mengungkapkan, jumlah ini terdiri dari 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan yang telah disetujui Raja Arab Saudi. "Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia," katanya.
Pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota 231.000 jemaah. Jumlah ini berkurang menjadi hanya 100.051 jemaah pada 2022 disebabkan pandemi Covid-19. Sementara pada penyelenggaraan haji 2023, Indonesia mendapat kuota 229.000.
Menurut Menag, selain bertambahnya jumlah kuota ada beberapa peningkatan layanan perhajian yang disepakati dalam Ta'limatul Hajj.
"Alhamdulillah beberapa permintaan kita untuk pelayanan haji yang lebih baik, telah disanggupi oleh Pemerintah Arab Saudi. Misalnya, penempatan jemaah di Mina. Kita bisa menentukan posisi tenda jemaah yang lebih dekat dengan jamarat selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat," ucap Gus Men panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas.
Masih terkait peningkatan layanan, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memilih penyedia layanan (syarikah) saat puncak haji.
"Tidak harus syarikah ini atau syarikah itu, Indonesia diberikan kebebasan memilih. Ini membuka peluang untuk memilihkan penyedia layanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Ini inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
"Kami sangat berbahagia dan merasa tersanjung dapat menjadi pelayan jemaah haji dari seluruh dunia, terutama jemaah haji Indonesia. Kami juga selalu terbuka untuk berdiskusi demi perbaikan-perbaikan layanan bagi para dhuyufurrahman," ujar Tawfiq.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta para pejabat Kementerian Agama.
Selain penandatanganan Ta'limatul Hajj, Menag juga dijadwalkan akan menghadiri Muktamar Perhajian serta melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.
Hal itu diungkapkan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas seusai menandatangani kesepakatan perhajian (Ta'limatul Hajj) bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah terkait pelaksanaan haji 1445 H/2024 M.
"Kita menyepakati beberapa hal dengan pihak Arab Saudi. Salah satunya, jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241.000 orang," ujarnya di Jeddah, Senin (8/1/2024).
Menag mengungkapkan, jumlah ini terdiri dari 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan yang telah disetujui Raja Arab Saudi. "Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia," katanya.
Pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota 231.000 jemaah. Jumlah ini berkurang menjadi hanya 100.051 jemaah pada 2022 disebabkan pandemi Covid-19. Sementara pada penyelenggaraan haji 2023, Indonesia mendapat kuota 229.000.
Menurut Menag, selain bertambahnya jumlah kuota ada beberapa peningkatan layanan perhajian yang disepakati dalam Ta'limatul Hajj.
"Alhamdulillah beberapa permintaan kita untuk pelayanan haji yang lebih baik, telah disanggupi oleh Pemerintah Arab Saudi. Misalnya, penempatan jemaah di Mina. Kita bisa menentukan posisi tenda jemaah yang lebih dekat dengan jamarat selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat," ucap Gus Men panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas.
Masih terkait peningkatan layanan, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan kebebasan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memilih penyedia layanan (syarikah) saat puncak haji.
"Tidak harus syarikah ini atau syarikah itu, Indonesia diberikan kebebasan memilih. Ini membuka peluang untuk memilihkan penyedia layanan yang terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Ini inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
"Kami sangat berbahagia dan merasa tersanjung dapat menjadi pelayan jemaah haji dari seluruh dunia, terutama jemaah haji Indonesia. Kami juga selalu terbuka untuk berdiskusi demi perbaikan-perbaikan layanan bagi para dhuyufurrahman," ujar Tawfiq.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambary, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, serta para pejabat Kementerian Agama.
Selain penandatanganan Ta'limatul Hajj, Menag juga dijadwalkan akan menghadiri Muktamar Perhajian serta melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.
(cip)