Israel akan Mendeportasi Secara Paksa Warga Palestina ke Mesir: Pembersihan Etnis?

Invasi darat Israel ke Rafah – daerah terpadat di Gaza – tampaknya akan segera terjadi, beberapa hari setelah serangan udara malam yang menghancurkan di kota selatan tersebut.

Setidaknya 67 orang tewas setelah angkatan udara Israel menyerang 14 rumah dan tiga masjid pada hari Senin.

Populasi Rafah – yang luasnya hanya 150 km persegi – telah meningkat lima kali lipat sejak perang pecah pada 7 Oktober. Sekarang menjadi rumah bagi 1,5 juta pengungsi Palestina.

Mayoritas dari mereka tinggal di rumah dan tenda darurat, setelah diusir secara paksa oleh Israel dari wilayah utara dan tengah Gaza dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam sebuah wawancara dengan ABC News pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali niatnya untuk segera melakukan serangan darat di wilayah tersebut.

“Kami akan melakukannya. Kami akan menempatkan sisa batalion teroris Hamas di Rafah,” katanya.



Dia menambahkan bahwa hal itu akan dilakukan sambil memberikan “jalan yang aman bagi penduduk sipil”, yang menurutnya rinciannya sedang “diusahakan” oleh Israel.

Ketika ditanya di mana lokasi yang dianggap aman, ia menunjuk ke “banyak” wilayah “yang telah kami bersihkan di utara Rafah”.

Namun para pekerja bantuan bersikeras bahwa tidak ada zona aman seperti itu di wilayah yang terkepung dan dibombardir.

“Tidak ada tempat yang aman bagi warga Palestina selama berbulan-bulan,” Ahmed Bayram, penasihat media dan komunikasi regional Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan kepada Middle East Eye atau MEE.

“Bahkan Rafah telah dibombardir berulang kali. Rute dan zona aman yang ditetapkan Israel secara sepihak saat mengumumkan perintah relokasi telah menyaksikan pertumpahan darah dan serangan berulang kali.”

“Warga sipil telah kehabisan semua pilihan. Rafah adalah pilihan terakhir mereka dan sekarang tidak ada tempat yang aman untuk melarikan diri.”



Invasi Melanggar Perintah ICJ

Hassan Ben Imran, pakar hukum internasional dan anggota dewan di Law for Palestine, mengatakan invasi darat ke Rafah akan melanggar tindakan sementara yang diperintahkan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk dipatuhi Israel bulan lalu.

“[Invasi] pasti berarti Israel melanggar perintah ICJ, lebih dari sebelumnya, karena wilayah ini seharusnya menjadi zona aman,” katanya kepada MEE. “Menyerang wilayah itu berarti Anda akan menyerbu lokasi perkemahan di mana orang-orang membangun tenda mereka.”

Dia menambahkan bahwa operasi darat semacam itu hanya dapat dipahami berdasarkan Pasal 2c Konvensi Genosida, yang melarang dengan sengaja menimbulkan kondisi yang mengakibatkan kehancuran sebagian atau seluruh kelompok nasional, etnis atau agama.

Salah satu langkah yang diperintahkan oleh keputusan sementara ICJ adalah menahan diri untuk tidak menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan memperbaiki situasi kemanusiaan.

“Di tengah kurangnya pasokan bantuan yang melintasi Rafah, pemboman Israel terhadap daerah-daerah yang dekat dengan operasi bantuan membuat seluruh sistem bantuan berisiko terhenti dan runtuh,” kata Bayram.



“Operasi Israel semakin mendekati tempat penampungan yang padat penduduk. Kami khawatir akan terjadi hal terburuk jika rencana Israel tetap dilaksanakan.”

Dia menambahkan bahwa pekerja bantuan sekarang berisiko terputus dari penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir, yang merupakan satu-satunya jalur bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terkepung.

Sementara itu, penyeberangan Kerem Shalom antara Israel dan Mesir telah ditutup untuk waktu yang lama selama perang.

“Kami sedang melihat skenario di mana pekerja bantuan terpaksa meninggalkan daerah yang sangat membutuhkan bantuan pada saat kritis ini,” kata Bayram.

Seorang juru bicara Bantuan Medis untuk Palestina, sebuah badan amal yang berbasis di Inggris yang menawarkan layanan medis di Gaza, mengatakan invasi darat akan menyebabkan “pembunuhan dan melukai lebih banyak warga sipil”.

“Hanya ada sedikit rumah sakit di Rafah dan mereka sudah kewalahan dengan banyaknya korban luka akibat pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel,” kata mereka kepada MEE.

“Tindakan internasional yang mendesak diperlukan untuk mencegah bencana terbaru yang dihadapi warga sipil dan layanan kesehatan di Gaza.”



Ketakutan Akan Nakba Kedua

Dengan tidak adanya lagi zona aman – terlepas dari klaim Netanyahu tentang wilayah aman di utara Gaza – warga Palestina khawatir bahwa pengungsian dari Rafah, titik paling selatan di wilayah kantong tersebut, dapat berupa pengusiran paksa ke provinsi Sinai, Mesir.

Warga Palestina dari Gaza sebelumnya mengatakan kepada MEE bahwa usulan untuk menciptakan koridor kemanusiaan antara Gaza dan Sinai di Mesir mirip dengan “Nakba kedua”, mengacu pada pengungsian massal 750.000 warga Palestina pada tahun 1948.

Dalam sebuah thread di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, konsultan hukum kemanusiaan Itay Epshtain berpendapat bahwa serangan Rafah bisa menjadi bagian dari rencana untuk “mendeportasi secara paksa” warga Palestina.

Dia merujuk pada laporan intelijen militer Israel pada bulan Oktober yang menguraikan empat tahap perang: mengosongkan Gaza utara untuk invasi darat; operasi darat dari utara ke selatan; membuka rute dari Rafah ke Mesir; dan terakhir, mendirikan kota tenda di Sinai utara untuk memukimkan kembali warga Palestina.

“Tahap 3 sedang dioperasionalkan saat ini, dan mungkin mengarah ke Tahap 4,” tulis Epshtain di X.



Para pejabat Mesir khawatir bahwa operasi darat akan memaksa warga Palestina menuju perbatasan dengan Mesir.

Rekaman yang diposting di media sosial pada akhir pekan menunjukkan pasukan keamanan Mesir memperkuat pagar yang memisahkan Mesir dan Jalur Gaza dengan kawat berduri. Reuters juga melaporkan pada hari Jumat bahwa Mesir telah mengerahkan 40 tank dan pengangkut personel lapis baja ke Rafah untuk meningkatkan keamanan di sekitar perbatasan.

Ben Imran dari Law for Palestine mengatakan: “Mesir bukanlah suatu pilihan. Memindahkan orang-orang ke Mesir adalah pembersihan etnis.”

Dia mengatakan bahwa jika Israel ingin menciptakan jalur yang aman bagi warga sipil, Israel perlu membuka penyeberangan Erez ke Israel.

“Biarkan orang-orang ini masuk ke wilayah tersebut sampai pertempuran selesai,” kata Ben Imran.

“Pada akhirnya jangan lupa bahwa 80 persen penduduk Gaza berasal dari kota-kota sekitar yang membentuk negara Israel.”