Khotbah Jumat: Menaati dan Menasihati Pemimpin adalah Wajib

Khotbah Jumat tentang menaati dan menasihati pemimpin adalah wajib menarik untuk disimak. Terlebih, tak lama lagi bangsa ini akan segera mendapatkan pemimpin baru.

Pada sebuah tempat atau masa tertentu, keberadaan seorang pemimpin tidak lain adalah ketentuan dari Allah SWT. Terlepas dari perbedaan pilihan atau gonjang-ganjing yang mungkin terjadi di masyarakat, tetap saja pemimpin yang terpilih nantinya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Swt.

Sebagai warga negara yang baik, ada beberapa kewajiban yang sudah seharusnya kita lakukan terhadap pemimpin. Adapun di antaranya seperti menaati ketentuannya hingga menasihatinya apabila terjadi hal-hal yang dirasa kurang tepat.

Berikut ini contoh naskah khutbah Jumat tentang kewajiban menaati dan menasihati pemimpin sebagaimana dinukil dari laman Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Khotbah Jumat tentang Menaati dan Menasihati Pemimpin adalah Wajib

Khotbah I

Ma’asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sekalian, baik nikmat iman, nikmat Islam hingga nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari yang mulia ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat.

Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT,

Islam menjadi agama yang secara jelas mengatur kehidupan manusia secara baik, sehingga nantinya mereka dapat mencapai tujuan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, tidak mungkin dapat tercapai kemaslahatan apabila tidak ada seorang pemimpin.

Bahkan, agama saja tidak akan tegak tanpa kehadiran seorang pemimpin. Maka dari itu, Nabi Muhammad Saw mengharuskan umatnya agar mengangkat seorang pemimpin dalam kehidupan sosialnya. Suatu hari, Rasulullah pernah mengajarkan bahwa sebuah rombongan perjalanan pun harus punya pemimpin. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., Rasululullah saw bersabda:



“Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR. Abu Dawud)

Nah, kelompok kecil saja membutuhkan pemimpin, apalagi kelompok besar masyarakat yang terorganisir dalam sebuah kehidupan bernegara yang pastinya juga harus memiliki pemerintahan. Adapun pentingnya keberadaaan pemerintahan di sebuah negara pernah disampaikan Imam al-Ghazali dalam Kitab Ihya ‘Ulumuddin:



“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama menjadi pondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak punya fondasi, tentu akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, mereka juga bakal tersia-siakan.”

Jika mencoba memahami pernyataan al-Ghazali secara lebih jauh, ada pemahaman bahwa negara memang wajib hadir agar kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan. Sebagai konsekuensi agar tujuan tersebut tercapai, negara harus punya pemimpin yang nantinya akan berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Maka dari itu, dalam Islam hadirnya seorang pemimpin sebuah negara tidak saja wajib aqli, namun juga wajib syar’i. Adapun konsekuensi logisnya berarti menaati pemimpin negara hukumnya adalah wajib. Sebaliknya, segala bentuk pembangkangan terhadap pemimpin negara yang sah adalah pelanggaran hukum yang berat. Allah SWT pernah berfirman:



"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59)

Kata ‘ulil amri’ pada firman Allah di atas bisa dimaknai sebagai para pemegang otoritas dalam urusan umat. Mereka merupakan orang-orang yang bertugas memegang kendali atas semua urusan publik.

Menurut Ibnu Katsir, Ketaatan terhadap pemimpin dalam ayat di atas bersifat umum. Tak hanya kepada umara, namun juga kepada ulama. Jadi, soal agama kita taat kepada ulama, sedangkan terkait kenegaraan kita taat kepada pemerintah.

Hadirin Jemaah Jumat, Rahimakumullah,

Agama Islam menghendaki hubungan antara rakyat dan pemerintah sebagai sebuah ikatan yang harmonis. Di satu sisi, pemimpin mencintai rakyatnya, di sisi lain rakyat pun mencintai pemimpinnya. Pemimpin mendoakan rakyatnya, dan rakyat pun turut mendoakan pemimpinnya.

Sebaliknya, Islam menentang hubungan yang buruk antara pemimpin dan rakyat. Misal, seperti pemimpin melaknat rakyatnya dan rakyat juga melaknat pemimpinnya. Hal ini pernah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:



“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sebaliknya, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. ”Mereka berkata, “Kemudian kami bertanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?” Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selama mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya dia membenci dari perbuatan (maksiat) tersebut dan janganlah dia melepas dari ketaatan kepadanya.” (HR. Muslim)

Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,

Berkaca pada ayat dan hadits di atas, cukup jelas bahwa agama Islam melarang sikap dan perilaku membangkang terhadap pemimpin. Namun, apabila pemimpin kalian mengabaikan hak-hak rakyatnya, maka sebagai rakyat diperbolehkan untuk memberikan nasihat dan menegurnya.

Pada akhirnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, mereka tetap dilarang melakukan pembangkangan, apalagi pemberontakan (bughot). Akan lebih baik, mereka memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakannya. Jika memang pemerintah tidak menjalankan amanahnya dengan baik dan sering berlaku diskriminatif terhadap rakyat, kita harus memberikan kritik dan saran, namun dengan cara yang ma’ruf, yaitu cara yang dikenal baik menurut yang disepakati. Bukan dengan cara yang munkar, yaitu cara yang melanggar hukum dan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi rakyat banyak.

Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,

Demikianlah khotbah Jumat ini kami sampaikan. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua dalam pemahaman hubungan antara pemimpin dan rakyat. Islam melarang sikap membangkang apalagi memberontak terhadap pemerintahan yang sah, namun kita juga diperkenankan agar memberi nasihat dan kritik apabila jalannya pemerintahan dirasa melenceng dari amanahnya. Semoga harapan kita semua dikabulkan Allah SWT dan negeri kita, Indonesia, menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur.

Khotbah II

Demikianlah ulasan mengenai khotbah Jumat tentang menaati dan menasihati pemimpin adalah wajib. Semoga bermanfaat.

Baca juga: Khotbah Jumat: Mari Perbanyak Puasa Sunah di Bulan Sya'ban

Wallahu A'lam