Genosida di Gaza, Issam Younis: PBB Telah Gagal!
Jum'at, 26 Juli 2024 - 05:42 WIB
loading...
Genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada. Foto/Ilustrasi: Ist
A
A
A
Direktur Jenderal Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan di Gaza, Issam Younis mengatakan genosida Israel di Gaza adalah cermin kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
"Sama seperti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal, PBB juga gagal," tulis Issam Younis dalam artikelnya berjudul "Genocide in Gaza and the decline of a flawed world order" yang dilansir Al Jazeera, Rabu 24 Juli 2024.
Dia menyebut situasi saat ini memerlukan perubahan sistem global ke sistem yang lebih adil yang mengakomodasi semua orang. Memperlakukan negara secara setara, menjaga perdamaian global dan meningkatkan kerja sama internasional .
Ia harus berupaya menyatukan beragam budaya yang memperkaya kehidupan dan keberadaan manusia, bukan memecah belah kita menjadi budaya baik dan jahat serta mendorong konflik eksistensial palsu.
Baca juga: Adakah Sanksi bagi Israel karena Mengabaikan Perintah ICJ?
Pengulangan Sejarah
Menurut Issam Younis, keadaan dunia saat ini adalah manifestasi tragis dari pengulangan sejarah, yang menggemakan kalimat terkenal: “Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda.”
Pada tahun 1919, di akhir Perang Dunia I, negara-negara pemenang – Inggris, Perancis, Italia, Amerika Serikat dan Jepang – berkumpul untuk Konferensi Perdamaian Paris, yang menghasilkan Perjanjian Versailles dan mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, yang menandai lahirnya sebuah perjanjian baru.
Tujuan utama perjanjian tersebut, sebagaimana diuraikan dalam perjanjian 26 pasalnya, adalah untuk mendorong perdamaian, mencegah terulangnya konflik global, dan menjamin keamanan kolektif melalui negosiasi dan diplomasi.
Liga Bangsa-Bangsa beroperasi melalui dewan eksekutif yang awalnya terdiri dari perwakilan empat pemenang: Inggris, Prancis, Italia, dan Jepang. Jerman, yang kalah dalam perang tersebut, bergabung sebagai anggota tetap pada tahun 1926 tetapi menarik diri bersama Jepang pada tahun 1933.
Liga Bangsa-Bangsa gagal mencapai tujuan dasarnya, dan pada akhirnya menyatakan kehancurannya pada tanggal 20 April 1946. Liga Bangsa-Bangsa terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan internasional atau menegakkan otoritasnya atas suatu negara.
Baca juga: PBB: Gaza Telah Menjadi Tempat Kematian dan Keputusasaan
Misalnya, mereka tidak dapat menghentikan Jepang menginvasi wilayah Manchuria di Tiongkok pada tahun 1931 atau mencegah Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935.
"Yang paling penting, mereka tidak dapat mencegah pecahnya Perang Dunia II," kata Issam Younis
Ia menyebut pemerintahan ini terlalu lemah untuk membendung kepentingan-kepentingan kolonial yang berkembang dan saling bertentangan.
Kelompok pemenang perang dunia lainnya mengadakan pertemuan lain – kali ini di San Francisco pada tanggal 25-26 Juni 1945. Di sini, mereka mengartikulasikan kepentingan mereka dan sekali lagi mengabadikannya dalam istilah praktis dan institusional, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kengerian yang sama.
Perang Dunia II, yang merenggut nyawa 40 juta warga sipil dan 20 juta personel militer, hampir setengahnya berada di Uni Soviet.
Tujuan mereka adalah untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional dan untuk mendorong kerja sama antarnegara. Para delegasi mengadopsi Piagam PBB, yang menetapkan aturan-aturan baru untuk mengatur dunia pascaperang.
Baca juga: Sekjen PBB Khawatir Lebanon Jadi Seperti Gaza
Ironisnya adalah bahwa para pemenang “beradab” yang sama yang memperjuangkan kebebasan dan kemanusiaan dalam memetakan tatanan dunia baru di San Francisco, pada saat itu mereka sendiri sedang menduduki separuh dunia, mendatangkan malapetaka di Aljazair, India, Vietnam, Palestina dan banyak tempat lainnya.
Mereka menjadikan piagam tersebut sejak awal sebagai alat kolonialisme baru, melindungi dan membela kepentingan mereka dengan arogansi yang ekstrim.
Mereka menuntut agar negara-negara lain menghormati piagam tersebut sesuai dengan keinginan mereka, menjadikannya sebagai tolok ukur selektif yang dikenakan pada masyarakat, gerakan pembebasan, dan negara untuk mengukur tindakan mereka dalam membela kepentingan, keberadaan, kedaulatan, dan hak-hak mereka.
Selanjutnya, negara-negara besar akan melabeli negara-negara kecil atau gerakan kerakyatan sebagai entitas nakal dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan atau sebagai penegak nilai-nilai tersebut.
Kemudian negara-negara besar itu akan mengirim mereka ke neraka atau surga, menghadapi intervensi militer dan “kemanusiaan” serta sanksi ekonomi, atau “stabilitas” dan “kerja sama internasional”.
Genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada.
Baca juga: Palestina Desak PBB Resmi Umumkan Kelaparan di Gaza
Issam Younis mengatakan sama seperti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal, PBB juga gagal. Situasi saat ini memerlukan perubahan sistem global ke sistem yang lebih adil yang mengakomodasi semua orang. Memperlakukan negara secara setara, menjaga perdamaian global dan meningkatkan kerja sama internasional.
Ia harus berupaya menyatukan beragam budaya yang memperkaya kehidupan dan keberadaan manusia, bukan memecah belah kita menjadi budaya baik dan jahat serta mendorong konflik eksistensial palsu.
"Sama seperti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal, PBB juga gagal," tulis Issam Younis dalam artikelnya berjudul "Genocide in Gaza and the decline of a flawed world order" yang dilansir Al Jazeera, Rabu 24 Juli 2024.
Dia menyebut situasi saat ini memerlukan perubahan sistem global ke sistem yang lebih adil yang mengakomodasi semua orang. Memperlakukan negara secara setara, menjaga perdamaian global dan meningkatkan kerja sama internasional .
Ia harus berupaya menyatukan beragam budaya yang memperkaya kehidupan dan keberadaan manusia, bukan memecah belah kita menjadi budaya baik dan jahat serta mendorong konflik eksistensial palsu.
Baca juga: Adakah Sanksi bagi Israel karena Mengabaikan Perintah ICJ?
Pengulangan Sejarah
Menurut Issam Younis, keadaan dunia saat ini adalah manifestasi tragis dari pengulangan sejarah, yang menggemakan kalimat terkenal: “Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda.”
Pada tahun 1919, di akhir Perang Dunia I, negara-negara pemenang – Inggris, Perancis, Italia, Amerika Serikat dan Jepang – berkumpul untuk Konferensi Perdamaian Paris, yang menghasilkan Perjanjian Versailles dan mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, yang menandai lahirnya sebuah perjanjian baru.
Tujuan utama perjanjian tersebut, sebagaimana diuraikan dalam perjanjian 26 pasalnya, adalah untuk mendorong perdamaian, mencegah terulangnya konflik global, dan menjamin keamanan kolektif melalui negosiasi dan diplomasi.
Liga Bangsa-Bangsa beroperasi melalui dewan eksekutif yang awalnya terdiri dari perwakilan empat pemenang: Inggris, Prancis, Italia, dan Jepang. Jerman, yang kalah dalam perang tersebut, bergabung sebagai anggota tetap pada tahun 1926 tetapi menarik diri bersama Jepang pada tahun 1933.
Liga Bangsa-Bangsa gagal mencapai tujuan dasarnya, dan pada akhirnya menyatakan kehancurannya pada tanggal 20 April 1946. Liga Bangsa-Bangsa terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan internasional atau menegakkan otoritasnya atas suatu negara.
Baca juga: PBB: Gaza Telah Menjadi Tempat Kematian dan Keputusasaan
Misalnya, mereka tidak dapat menghentikan Jepang menginvasi wilayah Manchuria di Tiongkok pada tahun 1931 atau mencegah Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935.
"Yang paling penting, mereka tidak dapat mencegah pecahnya Perang Dunia II," kata Issam Younis
Ia menyebut pemerintahan ini terlalu lemah untuk membendung kepentingan-kepentingan kolonial yang berkembang dan saling bertentangan.
Kelompok pemenang perang dunia lainnya mengadakan pertemuan lain – kali ini di San Francisco pada tanggal 25-26 Juni 1945. Di sini, mereka mengartikulasikan kepentingan mereka dan sekali lagi mengabadikannya dalam istilah praktis dan institusional, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kengerian yang sama.
Perang Dunia II, yang merenggut nyawa 40 juta warga sipil dan 20 juta personel militer, hampir setengahnya berada di Uni Soviet.
Tujuan mereka adalah untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional dan untuk mendorong kerja sama antarnegara. Para delegasi mengadopsi Piagam PBB, yang menetapkan aturan-aturan baru untuk mengatur dunia pascaperang.
Baca juga: Sekjen PBB Khawatir Lebanon Jadi Seperti Gaza
Ironisnya adalah bahwa para pemenang “beradab” yang sama yang memperjuangkan kebebasan dan kemanusiaan dalam memetakan tatanan dunia baru di San Francisco, pada saat itu mereka sendiri sedang menduduki separuh dunia, mendatangkan malapetaka di Aljazair, India, Vietnam, Palestina dan banyak tempat lainnya.
Mereka menjadikan piagam tersebut sejak awal sebagai alat kolonialisme baru, melindungi dan membela kepentingan mereka dengan arogansi yang ekstrim.
Mereka menuntut agar negara-negara lain menghormati piagam tersebut sesuai dengan keinginan mereka, menjadikannya sebagai tolok ukur selektif yang dikenakan pada masyarakat, gerakan pembebasan, dan negara untuk mengukur tindakan mereka dalam membela kepentingan, keberadaan, kedaulatan, dan hak-hak mereka.
Selanjutnya, negara-negara besar akan melabeli negara-negara kecil atau gerakan kerakyatan sebagai entitas nakal dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan atau sebagai penegak nilai-nilai tersebut.
Kemudian negara-negara besar itu akan mengirim mereka ke neraka atau surga, menghadapi intervensi militer dan “kemanusiaan” serta sanksi ekonomi, atau “stabilitas” dan “kerja sama internasional”.
Genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan seluruh wilayah Palestina menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada.
Baca juga: Palestina Desak PBB Resmi Umumkan Kelaparan di Gaza
Issam Younis mengatakan sama seperti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal, PBB juga gagal. Situasi saat ini memerlukan perubahan sistem global ke sistem yang lebih adil yang mengakomodasi semua orang. Memperlakukan negara secara setara, menjaga perdamaian global dan meningkatkan kerja sama internasional.
Ia harus berupaya menyatukan beragam budaya yang memperkaya kehidupan dan keberadaan manusia, bukan memecah belah kita menjadi budaya baik dan jahat serta mendorong konflik eksistensial palsu.
(mhy)
Lihat Juga :
