Jelang Armuzna, Kemenhaj Gembleng Fisik dan Mental Petugas Haji
Kamis, 14 Mei 2026 - 00:48 WIB
loading...
Konsolidasi besar-besaran untuk mengamankan kelancaran ibadah haji digelar oleh otoritas Kemenhaj di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, Rabu (13/5/2026). Foto/MCH 2026
A
A
A
MAKKAH - Konsolidasi besar-besaran untuk mengamankan kelancaran ibadah haji digelar oleh otoritas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah , Rabu (13/5/2026). Ribuan petugas lapangan hingga pimpinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dilibatkan dalam sinkronisasi operasional jelang puncak wukuf.
Penyelenggara ibadah haji mengumpulkan seluruh entitas penggerak jemaah ini untuk mencegah terjadinya ego sektoral di lapangan. Penyelenggaraan rukun Islam kelima yang melibatkan jutaan manusia tidak mungkin dieksekusi tanpa koordinasi yang rapi.
Fokus pembinaan kali ini diarahkan pada penguatan layanan bimbingan ibadah dan manajemen kesehatan jemaah. Kedua sektor tersebut merupakan kunci keberhasilan jemaah untuk bisa bertahan melewati rintangan fisik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ( Armuzna ).
Pemerintah menyadari bahwa petugas kloter dan KBIH harus meleburkan batasan formalitas demi kepentingan keselamatan jemaah. Sinergi lintas batas inilah yang akan menciptakan sebuah pertahanan solid untuk memandu tamu Allah.
Baca Juga: MUI Tegaskan Penyembelihan Hewan DAM Harus di Tanah Suci
"Penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, kita ibaratnya harus memiliki tim yang super, bukan sekadar superman atau superhero," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal kepada Tim Media Center Haji (MCH).
Petugas kloter mutlak berperan sebagai nakhoda yang memberikan panduan regulasi pemerintah di garis depan. Sementara itu, posisi KBIHU sangat krusial karena mayoritas jemaah berafiliasi secara langsung dengan lembaga bimbingan tersebut.
Penyatuan visi ibadah dan kesehatan ini sangat mendesak seiring dengan semakin padatnya populasi jemaah nusantara. Ratusan kloter jemaah terpantau telah mendarat dengan selamat dan mulai beradaptasi dengan cuaca gurun.
Selain memperkuat barisan petugas, konsolidasi ini juga menjadi forum untuk mengklarifikasi sejumlah dinamika layanan ekstra di lapangan. PPIH meluruskan adanya salah paham terkait biaya jasa pendorongan kursi roda bagi jemaah rentan.
Setelah dilakukan proses tabayun, dipastikan bahwa tarif kursi roda tersebut bukanlah bentuk pungutan liar. Biaya itu adalah bagian dari paket layanan opsional yang disepakati secara transparan untuk membantu jemaah melakoni umrah wajib.
Penyelenggara ibadah haji mengumpulkan seluruh entitas penggerak jemaah ini untuk mencegah terjadinya ego sektoral di lapangan. Penyelenggaraan rukun Islam kelima yang melibatkan jutaan manusia tidak mungkin dieksekusi tanpa koordinasi yang rapi.
Fokus pembinaan kali ini diarahkan pada penguatan layanan bimbingan ibadah dan manajemen kesehatan jemaah. Kedua sektor tersebut merupakan kunci keberhasilan jemaah untuk bisa bertahan melewati rintangan fisik di Arafah, Muzdalifah, dan Mina ( Armuzna ).
Pemerintah menyadari bahwa petugas kloter dan KBIH harus meleburkan batasan formalitas demi kepentingan keselamatan jemaah. Sinergi lintas batas inilah yang akan menciptakan sebuah pertahanan solid untuk memandu tamu Allah.
Baca Juga: MUI Tegaskan Penyembelihan Hewan DAM Harus di Tanah Suci
"Penyelenggaraan haji tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, kita ibaratnya harus memiliki tim yang super, bukan sekadar superman atau superhero," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal kepada Tim Media Center Haji (MCH).
Petugas kloter mutlak berperan sebagai nakhoda yang memberikan panduan regulasi pemerintah di garis depan. Sementara itu, posisi KBIHU sangat krusial karena mayoritas jemaah berafiliasi secara langsung dengan lembaga bimbingan tersebut.
Penyatuan visi ibadah dan kesehatan ini sangat mendesak seiring dengan semakin padatnya populasi jemaah nusantara. Ratusan kloter jemaah terpantau telah mendarat dengan selamat dan mulai beradaptasi dengan cuaca gurun.
Selain memperkuat barisan petugas, konsolidasi ini juga menjadi forum untuk mengklarifikasi sejumlah dinamika layanan ekstra di lapangan. PPIH meluruskan adanya salah paham terkait biaya jasa pendorongan kursi roda bagi jemaah rentan.
Setelah dilakukan proses tabayun, dipastikan bahwa tarif kursi roda tersebut bukanlah bentuk pungutan liar. Biaya itu adalah bagian dari paket layanan opsional yang disepakati secara transparan untuk membantu jemaah melakoni umrah wajib.
Lihat Juga :
