Pemerintah Siapkan Tranformasi Ekosistem Ekonomi Haji untuk Rakyat
Selasa, 19 Mei 2026 - 19:16 WIB
loading...
Pemerintah menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji di era Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.
“Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SindoNews, Selasa (19/5/2026).
Baca juga: Jelang Puncak Haji, Wamenhaj Minta Jemaah Haji Laporkan Pungutan Oknum
Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jemaah dan industri nasional.
Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.
Baca juga: Perbesar Kouta Reguler, Pemerintah Targetkan Masa Tunggu Haji Lebih Merata
“Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jemaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ucap dia.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jemaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jemaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jemaah haji Indonesia.
Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SindoNews, Selasa (19/5/2026).
Baca juga: Jelang Puncak Haji, Wamenhaj Minta Jemaah Haji Laporkan Pungutan Oknum
Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jemaah dan industri nasional.
Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.
Baca juga: Perbesar Kouta Reguler, Pemerintah Targetkan Masa Tunggu Haji Lebih Merata
“Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jemaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ucap dia.
Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jemaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jemaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jemaah haji Indonesia.
Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
(shf)
Lihat Juga :
