Ini Mengapa Faksi-Faksi Palestina Sulit Bersatu
Senin, 12 Agustus 2024 - 10:39 WIB
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Foto: MEE
Sami Al-Arian berpendapat selain perbedaan ideologis dan politik antara faksi-faksi Palestina, alasan penting lainnya atas kegagalan mereka untuk berdamai adalah campur tangan para dermawan Fatah yang ingin mengamankan kepentingan mereka sendiri.
"Dalam perjanjian persatuan apa pun, Israel, AS, dan sekutu Arabnya tidak akan dapat mengendalikan PA atau mendiktekan persyaratan kepada para pejabatnya yang berutang budi kepada mereka untuk kelangsungan ekonomi dan legitimasi politik," tulis Sami Al-Arian dalam artikelnya berjudul "Can new Hamas chief Yahya Sinwar achieve Palestinian unity?" yang dilansir Middle East Eye atau MEE 9 Agustus 2024.
Sami Al-Arian adalah Direktur Pusat Islam dan Urusan Global (CIGA) di Universitas Zaim Istanbul. Berasal dari Palestina, ia tinggal di AS selama empat dekade (1975-2015) di mana ia menjadi akademisi tetap, pembicara terkemuka, dan aktivis hak asasi manusia sebelum pindah ke Turki.
Menurutnya, selama ini Fatah mendominasi pemimpin Otoritas Palestina (PA), ia tetap menjadi bagian dari PLO, bersama dengan partai-partai kecil lainnya.
Sedangkan Hamas dan organisasi saudaranya, Jihad Islam, bukan bagian dari PLO dan telah menjadi dua kelompok utama yang memimpin perlawanan dan konfrontasi militer terhadap pendudukan Israel sejak 1993.
Kedua gerakan Islam tersebut telah menolak proses Oslo yang cacat yang sama sekali gagal menghasilkan negara Palestina di wilayah pendudukan tahun 1967.
Abbas dan Fatah, di sisi lain, bersikeras untuk tetap pada jalurnya meskipun tidak banyak yang dapat ditunjukkan.
Dalam pertemuan sebelumnya, Abbas bersikeras bahwa semua faksi, khususnya Hamas dan Jihad Islam, menerima tiga syarat program politiknya: 1) Mengakui semua perjanjian yang telah ditandatangani PA dengan Israel, termasuk koordinasi keamanan yang berfungsi untuk menjaga pendudukan; 2) Mengakui negara Israel dan mendukung strategi negosiasi saja untuk apa yang disebut solusi dua negara meskipun gagal dan rencananya tidak dapat dilaksanakan; dan 3) Meninggalkan gagasan perlawanan bersenjata dengan menyerahkan perangkat keras militer mereka atau setidaknya menempatkannya di bawah kendali Abbas.
Kondisi-kondisi ini, yang tidak membuahkan hasil selama lebih dari 30 tahun, telah menjadi hambatan besar untuk mencapai rekonsiliasi sejati atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
Baik Hamas maupun Jihad Islam berpendapat bahwa menyetujui persyaratan tersebut sama saja dengan melepaskan hakikat keberadaan dan tujuan gerakan mereka.
Sementara itu, Abbas dan sekutunya tahu bahwa mengakui hasil yang buruk dari jalur politik mereka akan mengungkap strategi mereka yang gagal, yang mengakibatkan hilangnya kredibilitas mereka yang sudah menurun dan mungkin membayar harga politik yang mahal.
Selama kebuntuan ini, Abbas mengandalkan tatanan regional dan internasional untuk memberinya legitimasi yang tidak dimilikinya di antara rakyatnya sendiri.
Statusnya sebagai presiden PA berakhir pada tahun 2010, dan sejak itu ia menolak untuk mengadakan pemilihan umum apa pun mengingat apa yang dilihat banyak orang sebagai kekalahan yang tak terelakkan.
Sejak tahun 2011, semua perjanjian yang dinegosiasikan oleh faksi-faksi Palestina, terutama Fatah dan Hamas, telah menyerukan pemilihan umum baru, yang kemudian dibatalkan oleh Abbas tak lama kemudian.
Bayang-Bayang Perang
Sami Al-Arian mengatakan karena upaya rekonsiliasi telah gagal di masa lalu, sangat sedikit alasan untuk berharap bahwa pembicaraan baru di antara para pemimpin yang membusuk dalam iklim pasca-7 Oktober akan membuahkan hasil.
Pembicaraan Beijing baru-baru ini diadakan di tengah bayang-bayang perang genosida Israel di Gaza, penghancuran total daerah kantong kecil itu, dan kebijakan aneksasinya yang efektif, serta pembunuhan dan pemusnahan aktivis politik dan pejuang perlawanan di Tepi Barat.
Sejak Oktober, lebih dari 600 warga Palestina di Tepi Barat telah terbunuh, dan lebih dari 10.000 orang ditahan.
Dalam upaya memulihkan legitimasinya, Abbas mengirim perwakilannya ke Beijing. "Presiden berusia delapan puluhan tahun itu semakin tidak relevan dalam perjuangan dan berusaha mendapatkan kembali peran penting dalam memimpin rakyat Palestina<' ujar Sami Al-Arian.
Namun, ia tampaknya tidak belajar apa pun saat menolak mengakui kegagalan atau mengejar strategi alternatif.
"Dalam perjanjian persatuan apa pun, Israel, AS, dan sekutu Arabnya tidak akan dapat mengendalikan PA atau mendiktekan persyaratan kepada para pejabatnya yang berutang budi kepada mereka untuk kelangsungan ekonomi dan legitimasi politik," tulis Sami Al-Arian dalam artikelnya berjudul "Can new Hamas chief Yahya Sinwar achieve Palestinian unity?" yang dilansir Middle East Eye atau MEE 9 Agustus 2024.
Sami Al-Arian adalah Direktur Pusat Islam dan Urusan Global (CIGA) di Universitas Zaim Istanbul. Berasal dari Palestina, ia tinggal di AS selama empat dekade (1975-2015) di mana ia menjadi akademisi tetap, pembicara terkemuka, dan aktivis hak asasi manusia sebelum pindah ke Turki.
Menurutnya, selama ini Fatah mendominasi pemimpin Otoritas Palestina (PA), ia tetap menjadi bagian dari PLO, bersama dengan partai-partai kecil lainnya.
Sedangkan Hamas dan organisasi saudaranya, Jihad Islam, bukan bagian dari PLO dan telah menjadi dua kelompok utama yang memimpin perlawanan dan konfrontasi militer terhadap pendudukan Israel sejak 1993.
Kedua gerakan Islam tersebut telah menolak proses Oslo yang cacat yang sama sekali gagal menghasilkan negara Palestina di wilayah pendudukan tahun 1967.
Abbas dan Fatah, di sisi lain, bersikeras untuk tetap pada jalurnya meskipun tidak banyak yang dapat ditunjukkan.
Dalam pertemuan sebelumnya, Abbas bersikeras bahwa semua faksi, khususnya Hamas dan Jihad Islam, menerima tiga syarat program politiknya: 1) Mengakui semua perjanjian yang telah ditandatangani PA dengan Israel, termasuk koordinasi keamanan yang berfungsi untuk menjaga pendudukan; 2) Mengakui negara Israel dan mendukung strategi negosiasi saja untuk apa yang disebut solusi dua negara meskipun gagal dan rencananya tidak dapat dilaksanakan; dan 3) Meninggalkan gagasan perlawanan bersenjata dengan menyerahkan perangkat keras militer mereka atau setidaknya menempatkannya di bawah kendali Abbas.
Kondisi-kondisi ini, yang tidak membuahkan hasil selama lebih dari 30 tahun, telah menjadi hambatan besar untuk mencapai rekonsiliasi sejati atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
Baik Hamas maupun Jihad Islam berpendapat bahwa menyetujui persyaratan tersebut sama saja dengan melepaskan hakikat keberadaan dan tujuan gerakan mereka.
Sementara itu, Abbas dan sekutunya tahu bahwa mengakui hasil yang buruk dari jalur politik mereka akan mengungkap strategi mereka yang gagal, yang mengakibatkan hilangnya kredibilitas mereka yang sudah menurun dan mungkin membayar harga politik yang mahal.
Selama kebuntuan ini, Abbas mengandalkan tatanan regional dan internasional untuk memberinya legitimasi yang tidak dimilikinya di antara rakyatnya sendiri.
Statusnya sebagai presiden PA berakhir pada tahun 2010, dan sejak itu ia menolak untuk mengadakan pemilihan umum apa pun mengingat apa yang dilihat banyak orang sebagai kekalahan yang tak terelakkan.
Sejak tahun 2011, semua perjanjian yang dinegosiasikan oleh faksi-faksi Palestina, terutama Fatah dan Hamas, telah menyerukan pemilihan umum baru, yang kemudian dibatalkan oleh Abbas tak lama kemudian.
Bayang-Bayang Perang
Sami Al-Arian mengatakan karena upaya rekonsiliasi telah gagal di masa lalu, sangat sedikit alasan untuk berharap bahwa pembicaraan baru di antara para pemimpin yang membusuk dalam iklim pasca-7 Oktober akan membuahkan hasil.
Pembicaraan Beijing baru-baru ini diadakan di tengah bayang-bayang perang genosida Israel di Gaza, penghancuran total daerah kantong kecil itu, dan kebijakan aneksasinya yang efektif, serta pembunuhan dan pemusnahan aktivis politik dan pejuang perlawanan di Tepi Barat.
Sejak Oktober, lebih dari 600 warga Palestina di Tepi Barat telah terbunuh, dan lebih dari 10.000 orang ditahan.
Dalam upaya memulihkan legitimasinya, Abbas mengirim perwakilannya ke Beijing. "Presiden berusia delapan puluhan tahun itu semakin tidak relevan dalam perjuangan dan berusaha mendapatkan kembali peran penting dalam memimpin rakyat Palestina<' ujar Sami Al-Arian.
Namun, ia tampaknya tidak belajar apa pun saat menolak mengakui kegagalan atau mengejar strategi alternatif.