Arab Saudi Ubah Kebijakan Soal Arafah dan Mina, Menag: Pembayaran Kontrak Harus Selesai Maret 2024

MAKKAH - Langkah Arab Saudi mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara berdampak pada mekanisme pelunasan. Negara yang lunas terlebih dahulu akan mendapatkan tempat yang strategis.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah Arab Saudi akan menerapkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan ibadah haji mulai 2024, khususnya mengenai Masyair yang meliputi Arafah dan Mina.

"Tahun depan, Saudi akan memberlakukan kebijakan baru bahwa lokasi di Masyair, utamanya Arafah dan Mina, ditentukan oleh negara yang lebih cepat menyelesaikan semua kontrak dan siap untuk musim haji 1445 H," katanya di Makkah, Selasa (4/7/2023).

Gus Yaqut, panggilan akrab Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, saat bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufiq F Al Rabiah, pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia pada 1445 H/2024 M sebanyak 221.000 orang. Kuota tersebut sama dengan penyelenggaraan haji tahun ini.



Dengan penetapan kuota ini, kata Gus Yaqut, proses administrasi dan pembayaran harus selesai pada Maret tahun depan yakni 2024. "Proses kontrak segala macam harus selesai pada Maret tahun depan," kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut menambahkan, jemaah haji gelombang pertama akan berangkat pada April 2024. Artinya, waktunya masih sangat panjang untuk melakukan persiapan. "Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada jemaah haji," katanya.

Terkait dengan perubahan kebijakan Masyair, Gus Yaqut mengakui, memang ada beberapa perubahan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi salah satunya posisi maktab.

"Ini yang kita tanyakan kenapa maktab Indonesia selalu dikasih posisi jauh dari tahun ke tahun di Mina. Tidak ada perubahan kecuali tahun lalu karena jemaah cuma separuh. Ketika jemaah normal Indonesia kembali dapat maktab yang jauh," ujarnya.

Gus Yaqut menilai, perubahan kebijakan mengenai Masyair itu merupakan sebuah challange atau tantangan yang harus dijawab.

"Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji menyampaikan besok, siapa yang menyelesaikan proses administrasi lebih dulu, dia yang akan pilih posisi maktab. Nah ini juga menjadi challenge bagi Kemenag," ujarnya.

Sebab, Arab Saudi menghitung siklus haji dengan kalender Hijriah sementara Pemerintah Indonesia menggunakan kalender Masehi. "Siklus keuangan kita menggunakan kalender Masehi. Ini tantangan, mudah mudahan kita bisa mencari titik temu antara dua siklus yang berbeda ini untuk memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Dengan demikian, negara yang menyelesaikan administrasi seluruh kontrak akan memiliki hak untuk memilih posisi maktab terdekat. "Jadi siapa bisa menyelesaikan lebih awal dia punya hak memilih posisi maktab terdekat. Nah tantangannya itu."