Profesor Denmark Ini Bilang Operasi Badai Al-Aqsa Bagian dari Perjuangan Mengusir Penjajah

Sebagian besar diplomat dan pemimpin politik dari negara-negara Barat menjuluki tindakan pejuang Hamas menggelar Operasi Badai Al-Aqsa sebagai tindakan “ teroris ” yang tidak beralasan dan menegaskan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri.

Associate Professor Studi Pembangunan Internasional di Universitas Roskilde di Denmark, Somdeep Sen, mengatakan Operasi Badai Al-Aqsa adalah respons yang harus dilakukan rakyat Palestina , yang telah menghadapi pemerintahan kolonial dan pendudukan pemukim Israel selama beberapa dekade.

Ia mengingatkan hukum internasional melarang negara melakukan “pendudukan militer apa pun, betapapun sementara”. Resolusi Majelis Umum PBB 37/43 juga menegaskan kembali bahwa orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial mempunyai hak untuk melakukannya dengan menggunakan “segala cara yang tersedia, termasuk perjuangan bersenjata”.

"Dengan kata lain, Operasi Badai Al-Aqsa merupakan bagian dari perjuangan bersenjata Palestina yang diprovokasi oleh pendudukan dan kolonialisme Israel," ujar Somdeep dalam artikelnya berjudul "There is nothing surprising about Hamas’s operation" yang dilansir Al Jazeera, Ahad, 8 Oktiber 2023.



Menurutnya, tidak mengherankan juga jika faksi-faksi bersenjata Palestina mengandalkan taktik asimetris dan sembunyi-sembunyi. Hal ini karena mereka menghadapi salah satu angkatan bersenjata yang paling canggih dan memiliki dana yang cukup besar di dunia.

Bahwa operasi yang dilancarkan dari Gaza juga tidak mengherankan. Mendiang sarjana Palestina-Amerika Edward Said pernah menyebut Gaza sebagai “inti penting” perjuangan Palestina. Wilayah ini merupakan wilayah miskin dan padat yang sebagian besar dihuni oleh pengungsi Palestina yang diusir dari rumah mereka selama Nakba tahun 1948. Wilayah ini sebelumnya melahirkan Intifada pertama dan telah menjadi tuan rumah bagi sebagian besar perlawanan bersenjata Palestina selama beberapa dekade terakhir.

Gaza juga telah mengalami pengepungan yang melemahkan selama 16 tahun, yang memakan banyak korban jiwa namun gagal menghancurkan keinginan mereka untuk melawan. Blokade tersebut diberlakukan setelah Hamas memenangkan pemilihan Dewan Legislatif Palestina pada tahun 2006, namun saingannya dari Palestina, Fatah, bersama dengan Israel dan para pendukungnya berkonspirasi untuk mencegah mereka mengambil alih kekuasaan.

Setelah beberapa bulan berperang, Hamas mampu mengambil kendali penuh atas Gaza pada bulan Juni 2007. Israel dan mitranya memutuskan untuk secara kolektif menghukum warga Palestina yang tinggal di sana.



Blokade tersebut telah membuat perekonomian Gaza hampir terhenti. Saat ini hampir separuh penduduknya menganggur. Di kalangan generasi muda, tingkat pengangguran lebih dari 60%. Persediaan makanan juga dibatasi oleh pengepungan tersebut. Dari tahun 2007 hingga 2010, pemerintah Israel menghitung jumlah kalori dari kebutuhan nutrisi warga Palestina untuk menghindari malnutrisi sekaligus membatasi akses terhadap makanan bagi masyarakat di Gaza.

Saat ini, menurut Program Pangan Dunia, sebagian besar penduduk mengalami kerawanan pangan. Pada tahun 2022, 1,84 juta orang di seluruh Palestina – sepertiga dari populasi – tidak mempunyai cukup makanan untuk dimakan. Di antara orang-orang ini, 1,1 juta orang dianggap “sangat rawan pangan”, 90% di antaranya tinggal di Gaza.

Jalur ini juga mengalami krisis energi. Larangan Israel terhadap masuknya bahan bakar ke Gaza berarti produksi listrik sangat terbatas. Pada tahun 2023, Gaza hanya mendapat pasokan listrik 13 jam sehari.

Hal ini pada gilirannya menyebabkan masalah parah pada penyediaan air dan sanitasi. Pemadaman listrik yang terus-menerus telah membuat instalasi pengolahan air tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, limbah yang tidak diolah mengalir begitu saja ke Laut Mediterania.

Akuifer Gaza, sumber utama airnya, juga hampir habis dan terkontaminasi oleh air laut dan air limbah. Sebagian besar penyakit yang dilaporkan di Gaza disebabkan oleh buruknya akses terhadap air bersih.



Blokade ini juga berdampak buruk pada fasilitas medis di wilayah tersebut. Rumah sakit kekurangan persediaan dasar, peralatan dan infrastruktur serta tidak mampu menangani kasus-kasus parah atau memberikan perawatan yang tepat bagi mereka yang sakit kronis.

Lalu ada kampanye militer rutin Israel. Israel membenarkan serangan di daerah kantong tersebut dengan mengklaim bahwa mereka sedang mengejar para pejuang Palestina. Namun serangan ini secara sistematis menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil non-militer seperti bangunan tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, instalasi pengolahan air, dan lain-lain, sehingga membuat kehidupan di Gaza semakin tak tertahankan.

Namun tragedi dan penderitaan selama bertahun-tahun tidak mematikan semangat perlawanan Palestina.

Somdeep Sen mengatakan pembenaran formal atas operasi yang dilakukan Hamas adalah penodaan yang dilakukan oleh warga Israel terhadap Masjid Al-Aqsa , situs tersuci ketiga umat Islam, dan meningkatnya kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Namun mengingat betapa terencananya operasi ini, kemungkinan besar Operasi Badai Al-Aqsa telah dilakukan sejak sebelum kejadian baru-baru ini di Yerusalem dan Tepi Barat.

Kenyataannya, kata Somdeep, apa yang tampaknya merupakan respons militer terbesar yang dilakukan oleh warga Palestina dalam beberapa dekade terakhir adalah sebuah perkembangan yang tak terelakkan, sebuah tindakan perlawanan dan reaksi terhadap penderitaan rakyat Gaza di bawah blokade dan pendudukan yang brutal.

"Hal ini merupakan bagian dari perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kebebasan, dan memperkuat posisi Gaza sebagai pusat perjuangan kemerdekaan," tuturnya.