Jejak Israel: Selalu Melecehkan Resolusi PBB 242
Sabtu, 14 Oktober 2023 - 15:11 WIB
loading...
Menachem Begin. Foto/Illustrasi: snl
A
A
A
Mantan anggota Kongres AS , Paul Findley (1921 – 2019) mengatakan dikeluarkannya Resolusi 242 oleh Dewan Kemanan PBB pada 22 November 1967, merupakan suatu prestasi diplomatik dalam konflik Arab-Israel.
Resolusi itu menekankan "tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang" dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian --tanah bagi perdamaian.
Sebagai ganti ditariknya pasukan dari wilayah Mesir, Yordania, dan Syria yang direbut dalam perang 1967, Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab .
"Resolusi itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembicaraan-pembicaraan damai antara Israel dan negara-negara Arab yang dimulai di Madrid, Spanyol , pada 1991," tulis Paul Findley, dalam bukunya berjudul "Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship" yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi "Diplomasi Munafik ala Yahudi - Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel" (Mizan, 1995).
Baca juga: 6 Omong Kosong Israel untuk Dirikan Negara Yahudi
Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, dalam mengomentari resolusi tersebut mengeluarkan omong kosong. "Baik dokumen internasional ini --gencatan senjata 1949 antara Israel dan Yordania-- maupun Resolusi 242 tidak menjadi penghalang bagi klaim dasar Rakyat Yahudi bahwa Tanah Israel secara sah dimiliki oleh Rakyat Yahudi."
Faktanya, ujar Paul Findley, konfrontasi besar mengenai penafsiran tentang Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB pecah antara Amerika Serikat dan Israel setelah Menachem Begin berkuasa pada 1977. Meskipun pemerintahan Israel sebelumnya menerima dapat diterapkannya resolusi itu pada semua wilayah --Sinai, Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur milik Arab, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan-- Begin berargumen bahwa resolusi itu tidak mencakup Tepi Barat milik Yordania, atau Judea dan Samaria, sebagaimana dia selalu menyebutnya.
Ketika Begin pertama-tama menyatakan secara terbuka bahwa Resolusi 242 tidak membatalkan klaim Israel atas Tepi Barat, Kementerian Luar Negeri AS segera menanggapi dengan pernyataan terbuka: "Kami beranggapan bahwa resolusi ini berarti penarikan mundur pada ketiga garis depan dalam pertikaian Timur Tengah... Ini berarti bahwa tidak ada wilayah termasuk Tepi Barat yang secara otomatis dilepaskan dari pokok-pokok yang harus dirundingkan."
Sebuah telaah Kementerian Luar Negeri pada 1978 mengenai masalah itu, yang dibuat setelah Begin tetap mempertahankan penafsiran uniknya, menyimpulkan: "Kami telah meriset catatan-catatan mengenai perundingan-perundingan terbuka dan tertutup yang menyebabkan diterimanya Resolusi 242, dan penjelasan-penjelasan tentang pemungutan suara dalam penerimaannya, dan kami berkesimpulan bahwa tidak ada keraguan sama sekali bahwa para anggota Dewan, dan Israel... mempunyai inti pemahaman yang sama bahwa prinsip penarikan itu berlaku untuk ketiga garis depan."
Baca juga: Omong Kosong Israel dalam Perang 1967: Menuduh Arab Menyerang Duluan
Resolusi itu menekankan "tidak dapat diterimanya perebutan wilayah melalui perang" dan memuat rumusan yang sejak itu mendasari semua inisiatif perdamaian --tanah bagi perdamaian.
Sebagai ganti ditariknya pasukan dari wilayah Mesir, Yordania, dan Syria yang direbut dalam perang 1967, Israel diberi janji perdamaian oleh negara-negara Arab .
"Resolusi itu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembicaraan-pembicaraan damai antara Israel dan negara-negara Arab yang dimulai di Madrid, Spanyol , pada 1991," tulis Paul Findley, dalam bukunya berjudul "Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship" yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi "Diplomasi Munafik ala Yahudi - Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel" (Mizan, 1995).
Baca juga: 6 Omong Kosong Israel untuk Dirikan Negara Yahudi
Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, dalam mengomentari resolusi tersebut mengeluarkan omong kosong. "Baik dokumen internasional ini --gencatan senjata 1949 antara Israel dan Yordania-- maupun Resolusi 242 tidak menjadi penghalang bagi klaim dasar Rakyat Yahudi bahwa Tanah Israel secara sah dimiliki oleh Rakyat Yahudi."
Faktanya, ujar Paul Findley, konfrontasi besar mengenai penafsiran tentang Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB pecah antara Amerika Serikat dan Israel setelah Menachem Begin berkuasa pada 1977. Meskipun pemerintahan Israel sebelumnya menerima dapat diterapkannya resolusi itu pada semua wilayah --Sinai, Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur milik Arab, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan-- Begin berargumen bahwa resolusi itu tidak mencakup Tepi Barat milik Yordania, atau Judea dan Samaria, sebagaimana dia selalu menyebutnya.
Ketika Begin pertama-tama menyatakan secara terbuka bahwa Resolusi 242 tidak membatalkan klaim Israel atas Tepi Barat, Kementerian Luar Negeri AS segera menanggapi dengan pernyataan terbuka: "Kami beranggapan bahwa resolusi ini berarti penarikan mundur pada ketiga garis depan dalam pertikaian Timur Tengah... Ini berarti bahwa tidak ada wilayah termasuk Tepi Barat yang secara otomatis dilepaskan dari pokok-pokok yang harus dirundingkan."
Sebuah telaah Kementerian Luar Negeri pada 1978 mengenai masalah itu, yang dibuat setelah Begin tetap mempertahankan penafsiran uniknya, menyimpulkan: "Kami telah meriset catatan-catatan mengenai perundingan-perundingan terbuka dan tertutup yang menyebabkan diterimanya Resolusi 242, dan penjelasan-penjelasan tentang pemungutan suara dalam penerimaannya, dan kami berkesimpulan bahwa tidak ada keraguan sama sekali bahwa para anggota Dewan, dan Israel... mempunyai inti pemahaman yang sama bahwa prinsip penarikan itu berlaku untuk ketiga garis depan."
Baca juga: Omong Kosong Israel dalam Perang 1967: Menuduh Arab Menyerang Duluan
Lihat Juga :
