Pendudukan Israel di Palestina: ICJ Memulai Sidang Bersejarah
Sabtu, 24 Februari 2024 - 07:12 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad al-Maliki (kanan) berdiri bersama rekan-rekannya di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, 19 Februari 2024. (MEE))
A
A
A
Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag mulai mendengarkan pengajuan mengenai pendudukan Israel atas tanah Palestina padahari Senin, kemarin.
Berbeda dengan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terkait serangan Israel di Jalur Gaza, pengadilan tertinggi PBB akan mendengarkan pendapat 52 negara dan tiga organisasi internasional mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel selama puluhan tahun.
Dengar pendapat ini akan menghasilkan pendapat yang bersifat penasihat, sebuah instrumen ICJ yang tidak memiliki kekuatan mengikat namun memiliki otoritas hukum dan moral yang signifikan.
Jumlah negara yang berpartisipasi dalam proses lisan ini merupakan yang tertinggi sejak berdirinya ICJ pada tahun 1945.
Baca juga: Genosida Israel: Era Dominasi AS Telah Berakhir
Israel telah menduduki wilayah yang diakui hukum internasional sebagai tanah Palestina sejak perang tahun 1967. Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza semuanya termasuk dalam kategori ini, dan sistem hukum yang terpisah, pembangunan pemukiman dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk Palestina merupakan faktor-faktor utama yang akan dipertimbangkan dalam dengar pendapat tersebut.
Kasus saat ini terjadi pada bulan Desember 2022 ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat mengenai pendudukan Israel selama 57 tahun di wilayah Palestina.
Majelis memberikan suara 87 berbanding 26 dengan 53 abstain mendukung resolusi tersebut.
Majelis Umum PBB meminta pendapat penasihat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel … termasuk tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan tindakan diskriminatif terkait. perundang-undangan dan tindakan”.
Resolusi PBB juga meminta ICJ untuk memberikan nasihat tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut “mempengaruhi status hukum pendudukan” dan konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan PBB dari status tersebut.
Berbeda dengan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terkait serangan Israel di Jalur Gaza, pengadilan tertinggi PBB akan mendengarkan pendapat 52 negara dan tiga organisasi internasional mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel selama puluhan tahun.
Dengar pendapat ini akan menghasilkan pendapat yang bersifat penasihat, sebuah instrumen ICJ yang tidak memiliki kekuatan mengikat namun memiliki otoritas hukum dan moral yang signifikan.
Jumlah negara yang berpartisipasi dalam proses lisan ini merupakan yang tertinggi sejak berdirinya ICJ pada tahun 1945.
Baca juga: Genosida Israel: Era Dominasi AS Telah Berakhir
Israel telah menduduki wilayah yang diakui hukum internasional sebagai tanah Palestina sejak perang tahun 1967. Yerusalem Timur, Tepi Barat dan Gaza semuanya termasuk dalam kategori ini, dan sistem hukum yang terpisah, pembangunan pemukiman dan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap penduduk Palestina merupakan faktor-faktor utama yang akan dipertimbangkan dalam dengar pendapat tersebut.
Kasus saat ini terjadi pada bulan Desember 2022 ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat mengenai pendudukan Israel selama 57 tahun di wilayah Palestina.
Majelis memberikan suara 87 berbanding 26 dengan 53 abstain mendukung resolusi tersebut.
Majelis Umum PBB meminta pendapat penasihat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel … termasuk tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan tindakan diskriminatif terkait. perundang-undangan dan tindakan”.
Resolusi PBB juga meminta ICJ untuk memberikan nasihat tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut “mempengaruhi status hukum pendudukan” dan konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan PBB dari status tersebut.
Lihat Juga :
