Evaluasi Haji 2025, Kepala BPH: Kelebihan Kami Terima sebagai Penyemangat

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya proses evaluasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji . Gus Irfan, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa setiap kelebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya patut diterima sebagai penyemangat.

Hal ini disampaikan Gus Irfan saat memberi sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H/2025 M yang digelar Kementerian Agama di Atria Hotel, Tangerang, Senin (28/7/2025). "Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki. Dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat," ujar Gus Irfan.

Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pethajian tersebut, Gus Irfan menekankan bahwa proses evaluasi harus menjadi ruang untuk muhasabah, bukan ajang mencari-cari kesalahan. Gus Irfan juga menyinggung masukan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi serta hasil evaluasi dari Tim Pengawas Haji DPR RI.

Baca Juga: Apakah Sah Puasa Orang yang Sudah mmayyiz?

Menurutnya, semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan.
Terkait legacy yang menjadi tema evaluasi, Gur Irfan memahami itu sebagai warisan tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah. “Seperti tema acara kali ini ada kata legacy, Legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ungkapnya.

Rakernas evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan arah kebijakan haji ke depan, termasuk proses pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji pada 2026. "Kalau 2025 adalah tahun transisi, maka 2026 adalah tahun pengalihan. Pengalihan ini mencakup banyak hal, termasuk pengalihan SDM," jelas Gus Irfan.

Ia juga menyampaikan bahwa proses panjang hingga disahkannya Rancangan Inisiatif telah dilalui dan kini menjadi landasan penting untuk pembenahan ke depan. "Ini bukan proses instan. Butuh waktu. Tapi kami berkomitmen untuk terus melangkah dengan tanggung jawab dan keterbukaan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam momen penutupan operasional haji yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Jl MH Thamrin Jakarta, 14 Juli 2025, Menag menjelaskan, sukses haji tahun ini, diwarnai dengan lima terobosan baru (5B) dan lima pengembangan/progresifitas (5P). Beragam dinamika yang terjadi dan berhasil diatasi kemudian dirumuskan dalam lima harapan (5H) untuk peningkatkan kualitas haji di masa mendatang. Hal ini disederhanakan dalam formula 5B-5P-5H atau 5 BPH.

Lima terobosan baru (5B) yang dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari rerata BPIH 2024 sebesar Rp93,4juta menjadi rerata BPIH sebesar Rp89,4 juta; pencegahan praktik monopoli dengan penerapan skema layanan haji yang melibatkan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai penerbangan (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air) dalam layanan penerbangan haji.

Baca Juga: 3 Penyakit Akhir Zaman Ini Kian Merajalela, Apa Saja?

Adapun lima hal progresif (5H) yang berhasil dilakukan adalah peningkatan ekosistem ekonomi haji, salah satunya dengan peningkatan jumlah ekspor bumbu Nusantara senilai 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi Kawal Haji sebagai sistem pelaporan cepat; Fast Track pada tiga Embarkasi di Indonesia; dan pengembangan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan bahwa kemungkinan ini adalah tahun terakhir Kemenag mengemban tugas nasional penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 154 tahun 2024 terkait dengan pembetukan Badan Penyelenggara Haji. Saat ini juga sedang berproses perubahan UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sejalan dengan itu, ada lima harapan (5H) yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yaitu: percepatan penyiapan regulasi haji, percepatan proses transisi, transformasi layanan haji yang responsif dan adaptif, penguatan komitmen istitha’ah kesehatan, dan mewujudkan haji yang berdampak, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.

“Mari kita doakan bersama, semoga ke depan kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia semakin baik. BPH hadir secara khusus untuk mengurus haji. Semoga dapat menghasilkan layanan yang semakin baik,” tutup Menag.