Harus ada jalur alternatif bagi pemudik roda dua
Minggu, 05 Agustus 2012 - 14:12 WIB
Harus ada jalur alternatif bagi pemudik roda dua
A
A
A
Sindonews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Pemerintah agar memikirkan dan membuat jalur alternatif khusus pengendara sepeda motor. Hal ini dinilai dapat meminimalisir angka kecelakaan.
Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja'far mengatakan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada lebaran dan arus mudik 2011, jumlah kecelakakan tercatat sebanyak 2.998 peristiwa, yang sebagian besar didominasi pengendara roda dua.
"Dari data ini sudah seharusnya dipikirkan bagaimanya membuat pengendara sepeda motor lebih nyaman ketika mudik. Salah satu cara terbaik adalah dengan menyediakan jalur khusus bagi pengguna roda dua. Sebab kalau numplek dengan kendaraan lain dalam jalur sama, risikonya akan lebih besar terjadi kecelakaan seperti tahun lalu," ujar Marwan di Jakarta, Minggu (5/8/2012).
Selain itu, anggota komisi V DPR ini juga berharap agar perawatan dan kualitas armada transportasi publik mulai ditingkatkan, baik darat, laut, maupun udara sehingga mampu dan maksimal mengangkut para pemudik secara aman dan nyaman.
"Kita mengapresiasi upaya pemerintah yang terus bekerja keras memperbaiki dan menyelesaikan proyek infrastruktur jalan dan jembatan supaya bisa dilewati para pemudik. Namun, kerja keras ini tidak boleh mengurangi mutu dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga kondisinya tidak cepat rusak," tegasnya.
Marwan meminta agar Pemerintah segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai institusi terkait untuk membicarakan hal-hal penting terkait kelancaran dan kenyamanan mudik dan arus balik. Misalnya koordinasi dan kerjasama untuk penertiban calo di terminal, stasiun, bandara maupun pelabuhan. Selain itu, imbuh dia, koordinasi juga diperlukan dalam menjaga keamanan wilayah-wilayah jalur mudik yang rawan tindak kriminal.
Lebih dari itu, kata Marwan, para pengusaha angkutan publik seperti bus dan pesawat semestinya lebih manusiawi dan jangan hanya berpikir memanfaatkan momentum mudik untuk meraup keuntungan besar. Artinya pengusaha angkutan tidak pantas memberlakukan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan pemerintah.
"Pemerintah perlu memberikan teguran dan hukuman bagi pengusaha angkutan umum yang semena-mena menaikan harga tiket," tegasnya.
Disisi lain, Marwan juga mengimbau agar para pemudik bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Sebab kesuksesan tradisi mudik dan minimnya tingkat kecelakaan bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama.
Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Ja'far mengatakan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada lebaran dan arus mudik 2011, jumlah kecelakakan tercatat sebanyak 2.998 peristiwa, yang sebagian besar didominasi pengendara roda dua.
"Dari data ini sudah seharusnya dipikirkan bagaimanya membuat pengendara sepeda motor lebih nyaman ketika mudik. Salah satu cara terbaik adalah dengan menyediakan jalur khusus bagi pengguna roda dua. Sebab kalau numplek dengan kendaraan lain dalam jalur sama, risikonya akan lebih besar terjadi kecelakaan seperti tahun lalu," ujar Marwan di Jakarta, Minggu (5/8/2012).
Selain itu, anggota komisi V DPR ini juga berharap agar perawatan dan kualitas armada transportasi publik mulai ditingkatkan, baik darat, laut, maupun udara sehingga mampu dan maksimal mengangkut para pemudik secara aman dan nyaman.
"Kita mengapresiasi upaya pemerintah yang terus bekerja keras memperbaiki dan menyelesaikan proyek infrastruktur jalan dan jembatan supaya bisa dilewati para pemudik. Namun, kerja keras ini tidak boleh mengurangi mutu dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga kondisinya tidak cepat rusak," tegasnya.
Marwan meminta agar Pemerintah segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai institusi terkait untuk membicarakan hal-hal penting terkait kelancaran dan kenyamanan mudik dan arus balik. Misalnya koordinasi dan kerjasama untuk penertiban calo di terminal, stasiun, bandara maupun pelabuhan. Selain itu, imbuh dia, koordinasi juga diperlukan dalam menjaga keamanan wilayah-wilayah jalur mudik yang rawan tindak kriminal.
Lebih dari itu, kata Marwan, para pengusaha angkutan publik seperti bus dan pesawat semestinya lebih manusiawi dan jangan hanya berpikir memanfaatkan momentum mudik untuk meraup keuntungan besar. Artinya pengusaha angkutan tidak pantas memberlakukan harga tiket di luar batas yang telah ditentukan pemerintah.
"Pemerintah perlu memberikan teguran dan hukuman bagi pengusaha angkutan umum yang semena-mena menaikan harga tiket," tegasnya.
Disisi lain, Marwan juga mengimbau agar para pemudik bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kenyamanan dan ketertiban bersama. Sebab kesuksesan tradisi mudik dan minimnya tingkat kecelakaan bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama.
(azh)
