Prancis Berupaya Menghancurkan Orisinalitas Masyarakat Sejak Masa Penjajahan
Rabu, 04 Oktober 2023 - 05:15 WIB
Prancis melarang pakaian sopan di ruang publik (aljazeera)
Larangan abaya di sekolah umum Prancis adalah bagian dari upaya negeri itu mengontrol pakaian yang dikenakan wanita Muslim . Upaya semacam ini ternyata bukan hal baru bagi negeri itu. Pemikir antikolonial Franz Fanon dalam bukunya yang terbit tahun 1959, "A Dying Colonialism" menyebut kontrol terhadap perempuan Muslim sangat penting dalam proyek kolonial Prancis di Aljazair .
Franz Fanon menulis bahwa dengan memaksa perempuan Muslim untuk membuka cadar, Prancis berupaya menghancurkan orisinalitas masyarakat.
Menurut Fanon, otoritas pemukim Prancis “berada di bawah instruksi untuk melakukan disintegrasi, apa pun risikonya, terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang mungkin akan membangkitkan realitas nasional dan memusatkan upaya mereka pada penggunaan cadar, yang menjadi perhatian pada saat ini, sebagai simbol status wanita Aljazair”.
Saat ini, pemerintah Prancis telah mengalihkan obsesi kolonial mereka untuk mengendalikan rakyat kolonial kepada komunitas Muslim di dalam wilayah mereka sendiri. "Bagi anak perempuan Muslim, pengalaman kekerasan ini dimulai sejak pertama kali mereka bertemu dengan ruang publik – di dalam kelas," tulis Hebh Jamal dalam aritikelnya berjudul "The French government wants to ‘save’ Muslim women by controlling them" yang dilansir Aljazeera, 2 Oktober 2023.
Dengan mengontrol hak otonomi tubuh mereka sejak usia muda, menurutnya, pemerintah Prancis berupaya untuk tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, namun juga memprogram ke dalam pikiran anak-anak Muslim bahwa mereka dapat memberikan dan menahan kebebasan mereka sesuka hati.
Hebh Jamal mengatakan memilih dan menargetkan siswa Muslim di sekolah tidak membuat mereka lebih berkomitmen terhadap interpretasi sekularisme yang ada di Prancis saat ini. Namun hal ini justru membuat mereka trauma dan semakin mengisolasi serta memisahkan mereka dari masyarakat lainnya – yaitu hal yang berlawanan dengan “memerangi separatisme”.
Misalnya, Collectif Contre l'Islamophobia en Europe (CCIE), sebuah organisasi nirlaba yang mendokumentasikan dan berjuang melawan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap umat Islam di Eropa, menyoroti kasus seorang siswi Prancis, yang dilecehkan oleh salah satu temannya karena roknya dianggap terlalu panjang.
Dia mengatakan kepada CCIE bahwa dia terpaksa melepas roknya dan tetap mengenakan legging sepanjang hari. Yang lebih buruk lagi, staf sekolah mengaitkan pilihan pakaiannya dengan terorisme dan pemenggalan kepala guru bahasa Prancis, Samuel Paty, yang sangat membuatnya kesal dan takut untuk kembali ke sekolah.
Tidak mengherankan jika kebijakan dan retorika pemerintah Prancis yang menyerang komunitas Muslim memicu Islamofobia di negara tersebut. Pada tahun 2022, CCIE melaporkan total 501 insiden anti-Muslim dibandingkan dengan 384 pada tahun 2021, atau meningkat lebih dari 30 persen. Penelitian ini juga menemukan bahwa sejak penerapan undang-undang pelarangan hijab pada tahun 2004, 59 persen tindakan Islamofobia di sektor pendidikan dilakukan terhadap siswi Muslim di sekolah menengah.
CCIE dan kelompok masyarakat sipil Muslim lainnya juga mencoba untuk menantang keterbelakangan republik ini dan perlakuan buruk terhadap perempuan Muslim, namun mereka menghadapi perjuangan yang berat.
Perempuan Muslim Prancis, pada bagiannya, melakukan perlawanan, meskipun terus-menerus diserang, diawasi, dan dilecehkan. Mereka terus-menerus menegaskan kembali hak pilihan dan otonomi mereka dan memilih untuk mengenakan jilbab dan pakaian tradisional Islam di tengah meningkatnya permusuhan dari pihak berwenang Perancis. Mereka tahu bahwa pelarangan ini bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk menghalangi mereka mengendalikan tubuh mereka sendiri.
Hebh Jamal menegaskan perempuan dan anak perempuan Muslim bukanlah “separatis”, seperti yang sangat ingin digambarkan oleh negara. "Namun mereka adalah pencari kebebasan, dan mereka akan terus memperjuangkan hak mereka untuk hidup di Prancis bebas dari intimidasi dan paksaan," ujarnya.
Franz Fanon menulis bahwa dengan memaksa perempuan Muslim untuk membuka cadar, Prancis berupaya menghancurkan orisinalitas masyarakat.
Menurut Fanon, otoritas pemukim Prancis “berada di bawah instruksi untuk melakukan disintegrasi, apa pun risikonya, terhadap bentuk-bentuk kehidupan yang mungkin akan membangkitkan realitas nasional dan memusatkan upaya mereka pada penggunaan cadar, yang menjadi perhatian pada saat ini, sebagai simbol status wanita Aljazair”.
Saat ini, pemerintah Prancis telah mengalihkan obsesi kolonial mereka untuk mengendalikan rakyat kolonial kepada komunitas Muslim di dalam wilayah mereka sendiri. "Bagi anak perempuan Muslim, pengalaman kekerasan ini dimulai sejak pertama kali mereka bertemu dengan ruang publik – di dalam kelas," tulis Hebh Jamal dalam aritikelnya berjudul "The French government wants to ‘save’ Muslim women by controlling them" yang dilansir Aljazeera, 2 Oktober 2023.
Dengan mengontrol hak otonomi tubuh mereka sejak usia muda, menurutnya, pemerintah Prancis berupaya untuk tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, namun juga memprogram ke dalam pikiran anak-anak Muslim bahwa mereka dapat memberikan dan menahan kebebasan mereka sesuka hati.
Hebh Jamal mengatakan memilih dan menargetkan siswa Muslim di sekolah tidak membuat mereka lebih berkomitmen terhadap interpretasi sekularisme yang ada di Prancis saat ini. Namun hal ini justru membuat mereka trauma dan semakin mengisolasi serta memisahkan mereka dari masyarakat lainnya – yaitu hal yang berlawanan dengan “memerangi separatisme”.
Misalnya, Collectif Contre l'Islamophobia en Europe (CCIE), sebuah organisasi nirlaba yang mendokumentasikan dan berjuang melawan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap umat Islam di Eropa, menyoroti kasus seorang siswi Prancis, yang dilecehkan oleh salah satu temannya karena roknya dianggap terlalu panjang.
Dia mengatakan kepada CCIE bahwa dia terpaksa melepas roknya dan tetap mengenakan legging sepanjang hari. Yang lebih buruk lagi, staf sekolah mengaitkan pilihan pakaiannya dengan terorisme dan pemenggalan kepala guru bahasa Prancis, Samuel Paty, yang sangat membuatnya kesal dan takut untuk kembali ke sekolah.
Tidak mengherankan jika kebijakan dan retorika pemerintah Prancis yang menyerang komunitas Muslim memicu Islamofobia di negara tersebut. Pada tahun 2022, CCIE melaporkan total 501 insiden anti-Muslim dibandingkan dengan 384 pada tahun 2021, atau meningkat lebih dari 30 persen. Penelitian ini juga menemukan bahwa sejak penerapan undang-undang pelarangan hijab pada tahun 2004, 59 persen tindakan Islamofobia di sektor pendidikan dilakukan terhadap siswi Muslim di sekolah menengah.
CCIE dan kelompok masyarakat sipil Muslim lainnya juga mencoba untuk menantang keterbelakangan republik ini dan perlakuan buruk terhadap perempuan Muslim, namun mereka menghadapi perjuangan yang berat.
Perempuan Muslim Prancis, pada bagiannya, melakukan perlawanan, meskipun terus-menerus diserang, diawasi, dan dilecehkan. Mereka terus-menerus menegaskan kembali hak pilihan dan otonomi mereka dan memilih untuk mengenakan jilbab dan pakaian tradisional Islam di tengah meningkatnya permusuhan dari pihak berwenang Perancis. Mereka tahu bahwa pelarangan ini bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk menghalangi mereka mengendalikan tubuh mereka sendiri.
Hebh Jamal menegaskan perempuan dan anak perempuan Muslim bukanlah “separatis”, seperti yang sangat ingin digambarkan oleh negara. "Namun mereka adalah pencari kebebasan, dan mereka akan terus memperjuangkan hak mereka untuk hidup di Prancis bebas dari intimidasi dan paksaan," ujarnya.
(mhy)