Ini Mengapa Warga Israel Keturunan Arab Tidak Diwajibkan Menjadi Tentara

Begitu tanah berhasil didapatkan oleh negara atau Dana Nasional Yahudi, satu badan di bawah Agen Yahudi-Organisasi Zionis Dunia, tanah tersebut tidak dapat dijual atau dipindahkan haknya dengan cara apa pun, yang berarti bahwa tanah itu "selamanya" berada dalam jaminan untuk rakyat Yahudi.

Sebuah "perjanjian" pada 1961 antara lembaga itu dengan pemerintah menggambarkan fungsi dana tersebut sebagai "pemberi manfaat pada orang-orang dengan agama, ras, atau asal-usul Yahudi."

Secara bersama-sama, lembaga dan negara menguasai 93% dari tanah di dalam negeri Israel pada awal 1990-an, sebagian besar di antaranya disita dari orang-orang Palestina. Ketika diketahui bahwa beberapa orang Yahudi menyewakan lagi tanahnya pada orang-orang Palestina, hukum lain dikeluarkan pada 1967, yaitu Hukum Pemukiman Pertanian, yang melarang penyewaan tanah tanpa izin dari menteri pertanian.

Orang-orang Palestina dengan demikian semakin dibatasi tempat tinggal atau tempat menjalankan usahanya-dan terus demikian.

Sebagaimana dilaporkan oleh Dani Rubinstein, wartawan Israel mengenai permasalahan Arab untuk harian berbahasa Ibrani Davar, pada 1975: "Kebijaksaan resmi terhadap orang-orang Arab Israel dari dulu hingga kini adalah tidak mengizinkan mereka melakukan akitivitas dalam suatu kerangka politik, sosial, atau ekonomi yang mandiri dan bersifat Arab."