Genosida Israel: Ratusan Ribu Warga Palestina Mengungsi, Permalukan Joe Biden
Sabtu, 16 Desember 2023 - 13:27 WIB
Warga Palestina korban genosida Israel. Sekitar 90% penduduk Gaza – 1,9 juta warga Palestina – menjadi pengungsi internal. Foto/Ilustrasi: Al Jazeera
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden , berjanji akan menentang pemindahan paksa warga Palestina dari daerah kantong yang terkepung. Nyatanya, belakangan janji itu tampak semakin lemah di tengah krisis kemanusiaan yang terjadi di Rafah, kota paling selatan di Gaza .
Para analis memperingatkan bahwa tatanan sosial sedang runtuh di Gaza selatan, dan berpotensi mengirim ratusan ribu warga Palestina yang putus asa melintasi perbatasan ke Mesir , merupakan ujian bagi salah satu garis merah yang paling jelas dari Presiden AS Joe Biden mengenai serangan Israel.
“Sepertinya kita berada di jalur menuju pengungsian karena keputusasaan,” kata William Usher, mantan analis senior Timur Tengah di CIA, kepada Middle East Eye atau MEE. “Hal ini akan memalukan bagi pemerintahan Biden, yang jelas-jelas semakin frustrasi terhadap Israel.”
Sekitar 90 persen penduduk Gaza – 1,9 juta warga Palestina – menjadi pengungsi internal akibat serangan Israel , dan sekitar satu juta dari mereka, kini tinggal di Rafah yang kecil, tempat mereka hidup dalam kondisi kumuh akibat pemboman Israel.
Warga Palestina di Rafah terpaksa tidur di jalanan dan di tenda-tenda darurat. PBB telah mendokumentasikan merebaknya penyakit cacar air, meningitis, penyakit kuning, dan infeksi pernafasan karena kepadatan penduduk yang parah, dan mengatakan bahwa warga Palestina sekarang buang air besar di luar karena kurangnya jamban. Sanitasi yang buruk menyebabkan diare.
Pada hari Rabu, komisaris jenderal Unrwa Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa “ketertiban sipil sedang runtuh” di Rafah.
“Pemandangan truk yang membawa bantuan kemanusiaan kini menimbulkan kekacauan,” ujarnya. “Orang-orang lapar. Mereka menghentikan truk dan meminta makanan, lalu memakannya di jalan. Saya menyaksikannya secara langsung.”
“Tidak realistis untuk berpikir bahwa masyarakat akan tetap tangguh dalam menghadapi kondisi yang tidak dapat ditinggali sebesar ini,” katanya, “terutama ketika perbatasan begitu dekat.”
Komentarnya menyusul peringatan dari Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa ada “peningkatan tekanan untuk perpindahan massal ke Mesir”.
Titik Kritis
Saat ribuan warga Palestina berbondong-bondong menuju Rafah untuk menghindari serangan Israel di selatan, kota perbatasan yang padat itu kini berada dalam sasaran militer Israel. Setidaknya dua puluh enam warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Rafah minggu ini, menurut pejabat kesehatan Palestina di Gaza.
“Anda menyatukan semuanya dan itu tidak sembarangan atau kebetulan. Mustahil untuk tidak menarik kesimpulan bahwa tujuan utama Israel adalah memaksa orang melewati perbatasan,” Khaled Elgindy, direktur program Urusan Israel-Palestina di Middle East Institute, mengatakan kepada MEE.
Peringatan PBB ini muncul ketika AS meningkatkan kritik publiknya terhadap Israel, sehingga memperlihatkan kegelisahan baru terhadap serangan sekutunya.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel kehilangan dukungan global karena melakukan “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza. Dia kemudian mengatakan Israel harus fokus pada penyelamatan nyawa warga sipil.
Pada hari Kamis, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa AS ingin Israel beralih ke fase perang “intensitas rendah”.
Pemerintahan Biden menyerukan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun ketakutan akan pengungsian paksa terjadi di titik persimpangan antara keprihatinan kemanusiaan Washington dan ketakutan politik dan keamanan yang lebih luas.
Lobi Israel untuk melakukan pemindahan paksa warga Palestina pada hari-hari awal konflik membuat negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania meradang. Kairo, yang mengontrol penyeberangan Rafah, mengecam AS atas manuver Israel untuk melakukan pengungsian paksa.
Baca juga: 5 Alasan Mesir Menolak Pengungsi Gaza, Salah Satunya Khawatir Infiltrasi Pejuang Hamas
Yordania dan Mesir telah bergabung dengan negara-negara Arab lainnya menuntut gencatan senjata. Meskipun ketegasan Amman dan Kairo gagal menghentikan pertempuran, hal ini menimbulkan janji publik dari Biden untuk menentang pengusiran warga Palestina dari Gaza.
Seorang pejabat AS saat ini dan seorang mantan pejabat yang mengetahui pemikiran pemerintah AS mengatakan kepada MEE bahwa pemerintahan Biden berharap serangan Israel yang lebih tepat sasaran akan, antara lain, mengatasi kekhawatiran sekutu-sekutu Arabnya serta memfasilitasi lebih banyak bantuan ke Jalur Gaza dan membatasi korban sipil.
“Tidak ada tempat yang aman bagi warga sipil di Gaza saat ini,” Abbas Dahouk, mantan penasihat militer senior di Departemen Luar Negeri, yang sebelumnya menjabat sebagai atase militer di kedutaan AS di Arab Saudi.
“Apa yang pemerintah ingin lihat adalah jenis kontra-pemberontakan yang dilakukan AS pada masa-masa awal Afghanistan dengan unit-unit elit yang menargetkan Hamas dengan sedikit pengusiran warga sipil,” katanya. “Tetapi tidak jelas apakah Israel mempunyai kemampuan atau keinginan untuk mengubah taktik.”
Sejauh ini, perpaduan antara ketahanan Palestina dan peningkatan keamanan Mesir menghalangi janji pemerintahan Biden untuk menentang pemindahan paksa, kata para ahli.
Para analis memperingatkan bahwa tatanan sosial sedang runtuh di Gaza selatan, dan berpotensi mengirim ratusan ribu warga Palestina yang putus asa melintasi perbatasan ke Mesir , merupakan ujian bagi salah satu garis merah yang paling jelas dari Presiden AS Joe Biden mengenai serangan Israel.
“Sepertinya kita berada di jalur menuju pengungsian karena keputusasaan,” kata William Usher, mantan analis senior Timur Tengah di CIA, kepada Middle East Eye atau MEE. “Hal ini akan memalukan bagi pemerintahan Biden, yang jelas-jelas semakin frustrasi terhadap Israel.”
Sekitar 90 persen penduduk Gaza – 1,9 juta warga Palestina – menjadi pengungsi internal akibat serangan Israel , dan sekitar satu juta dari mereka, kini tinggal di Rafah yang kecil, tempat mereka hidup dalam kondisi kumuh akibat pemboman Israel.
Warga Palestina di Rafah terpaksa tidur di jalanan dan di tenda-tenda darurat. PBB telah mendokumentasikan merebaknya penyakit cacar air, meningitis, penyakit kuning, dan infeksi pernafasan karena kepadatan penduduk yang parah, dan mengatakan bahwa warga Palestina sekarang buang air besar di luar karena kurangnya jamban. Sanitasi yang buruk menyebabkan diare.
Pada hari Rabu, komisaris jenderal Unrwa Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa “ketertiban sipil sedang runtuh” di Rafah.
“Pemandangan truk yang membawa bantuan kemanusiaan kini menimbulkan kekacauan,” ujarnya. “Orang-orang lapar. Mereka menghentikan truk dan meminta makanan, lalu memakannya di jalan. Saya menyaksikannya secara langsung.”
“Tidak realistis untuk berpikir bahwa masyarakat akan tetap tangguh dalam menghadapi kondisi yang tidak dapat ditinggali sebesar ini,” katanya, “terutama ketika perbatasan begitu dekat.”
Komentarnya menyusul peringatan dari Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa ada “peningkatan tekanan untuk perpindahan massal ke Mesir”.
Titik Kritis
Saat ribuan warga Palestina berbondong-bondong menuju Rafah untuk menghindari serangan Israel di selatan, kota perbatasan yang padat itu kini berada dalam sasaran militer Israel. Setidaknya dua puluh enam warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Rafah minggu ini, menurut pejabat kesehatan Palestina di Gaza.
“Anda menyatukan semuanya dan itu tidak sembarangan atau kebetulan. Mustahil untuk tidak menarik kesimpulan bahwa tujuan utama Israel adalah memaksa orang melewati perbatasan,” Khaled Elgindy, direktur program Urusan Israel-Palestina di Middle East Institute, mengatakan kepada MEE.
Peringatan PBB ini muncul ketika AS meningkatkan kritik publiknya terhadap Israel, sehingga memperlihatkan kegelisahan baru terhadap serangan sekutunya.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel kehilangan dukungan global karena melakukan “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza. Dia kemudian mengatakan Israel harus fokus pada penyelamatan nyawa warga sipil.
Pada hari Kamis, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa AS ingin Israel beralih ke fase perang “intensitas rendah”.
Pemerintahan Biden menyerukan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun ketakutan akan pengungsian paksa terjadi di titik persimpangan antara keprihatinan kemanusiaan Washington dan ketakutan politik dan keamanan yang lebih luas.
Lobi Israel untuk melakukan pemindahan paksa warga Palestina pada hari-hari awal konflik membuat negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania meradang. Kairo, yang mengontrol penyeberangan Rafah, mengecam AS atas manuver Israel untuk melakukan pengungsian paksa.
Baca juga: 5 Alasan Mesir Menolak Pengungsi Gaza, Salah Satunya Khawatir Infiltrasi Pejuang Hamas
Yordania dan Mesir telah bergabung dengan negara-negara Arab lainnya menuntut gencatan senjata. Meskipun ketegasan Amman dan Kairo gagal menghentikan pertempuran, hal ini menimbulkan janji publik dari Biden untuk menentang pengusiran warga Palestina dari Gaza.
Seorang pejabat AS saat ini dan seorang mantan pejabat yang mengetahui pemikiran pemerintah AS mengatakan kepada MEE bahwa pemerintahan Biden berharap serangan Israel yang lebih tepat sasaran akan, antara lain, mengatasi kekhawatiran sekutu-sekutu Arabnya serta memfasilitasi lebih banyak bantuan ke Jalur Gaza dan membatasi korban sipil.
“Tidak ada tempat yang aman bagi warga sipil di Gaza saat ini,” Abbas Dahouk, mantan penasihat militer senior di Departemen Luar Negeri, yang sebelumnya menjabat sebagai atase militer di kedutaan AS di Arab Saudi.
“Apa yang pemerintah ingin lihat adalah jenis kontra-pemberontakan yang dilakukan AS pada masa-masa awal Afghanistan dengan unit-unit elit yang menargetkan Hamas dengan sedikit pengusiran warga sipil,” katanya. “Tetapi tidak jelas apakah Israel mempunyai kemampuan atau keinginan untuk mengubah taktik.”
Sejauh ini, perpaduan antara ketahanan Palestina dan peningkatan keamanan Mesir menghalangi janji pemerintahan Biden untuk menentang pemindahan paksa, kata para ahli.
(mhy)