Pengadilan Prancis Perkuat Larangan Perempuan Berjilbab Bermain Sepak Bola di Lapangan
loading...
A
A
A
Pengadilan Tinggi Administrasi Prancis memutuskan bahwa Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dapat terus melarang pemain berhijab di lapangan. Keputusan tersebut diambil pada saat umat Islam di seluruh dunia sedang menikmati perayaan Iduladha .
Aktivis olahraga pemenang penghargaan yang berfokus pada persimpangan rasisme dan misogini dalam olahraga, Shireen Ahmed, menulis keputusan tersebut secara efektif menghapus perempuan berhijab dari semua kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan indah - bermain, melatih, memimpin, dan berpartisipasi di level sepak bola mana pun di Prancis.
"Masalah di balik semua ini berakar pada laïcité, konsep sekularisme Prancis dan alasan FFF ingin menjauhkan simbol agama dari sepak bola," ujar Shireen Ahmed dalam tulisannya berjudul "France's ban on hijab in women's football is an act of state racism" yang dilansir Midle East Eye (MEE) 11 Juli 2023.
FFF menyatakan bahwa mengizinkan jilbab di atau dekat lapangan bertentangan dengan undang-undang tahun 1905 tentang sekularisme.
Les Hijabeuses, sekelompok wanita muda di Prancis yang menentang kebijakan diskriminatif FFF, berpendapat bahwa beberapa pemain non-Muslim membuat gerakan tanda salib sebelum keluar lapangan dan memiliki tato figur dan simbol Kristen yang terlihat jelas.
Aturan tersebut tidak diterapkan secara merata. Ini terutama diberlakukan pada wanita berkulit coklat dan hitam yang Muslim dan memakai jilbab, meskipun juga melarang kippah dan sorban.
Hak Asasi Manusia
Shireen Ahmed mengatakan beberapa hari lagi, para pemain sepak bola wanita berlaga di Piala Dunia Wanita di Australia dan Selandia Baru.
"Putusan pengadilan tersebut adalah tamparan bagi siapa pun yang mengadvokasi kesetaraan gender dalam sepak bola, apalagi hanya beberapa minggu sebelum acara internasional yang bertujuan memberikan kesempatan dan perwakilan yang lebih besar bagi atlet wanita," ujarnya.
Tetapi begitu sedikit yang tahu dan bahkan lebih sedikit lagi yang peduli untuk berbicara. Mereka yang tahu tetap diam memekakkan telinga atau tidak peduli karena, seperti yang sering terjadi, mereka yang berkuasa sebagian besar tidak terpengaruh oleh kebijakan yang secara tidak proporsional meminggirkan perempuan dan anak perempuan yang dirasialisasi.
Pada Mei 2020, Les Hijabeuses mulai mengadvokasi hak mereka untuk bermain sepak bola dengan mengadakan pertandingan publik dan mengundang media untuk mengabadikan mereka menikmati olahraga tersebut. Selendang mereka terbang tertiup angin, mereka mengadakan turnamen pada bulan Desember dan mengumpulkan uang untuk pemandu wanita Kilimanjaro.
Shireen Ahmed mengisahkan, mereka berkolaborasi dengan kelompok yang mendukung prakarsa keadilan sosial di seluruh Prancis termasuk Alliance Citoyenne. Mereka bermain melawan wanita dan gadis lain yang bukan Muslim, atau yang mungkin tidak memakai jilbab. Banyak pendukung mereka dengan tepat melihat ini sebagai masalah hak asasi manusia.
Lebih dari segalanya, kelompok wanita ini ingin bermain sepak bola. Mereka ingin mewujudkan kecintaan mereka pada olahraga dengan benar-benar bermain. Mereka juga ingin permainan yang mereka sukai merangkul mereka sebagai balasannya. "Saat ini, sepak bola di Prancis tidak diperbolehkan membalas cinta mereka," ujar Shireen Ahmed.
Tidak hanya otoritas olahraga Prancis yang menunjukkan penghinaan yang jelas terhadap gadis dan wanita berhijab, tetapi mereka juga ingin membuat mereka tetap di bangku cadangan.
Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola (FIFA) pertama kali melarang jilbab pada tahun 2007 tetapi mencabut larangan itu pada tanggal 1 Maret 2014. Ada upaya dari dalam ekosistem sepak bola untuk membawa jilbab ke dunia global. Mereka berhasil. Dari situ, sepak bola wanita mulai berkembang.
Setiap negara di dunia membuat akomodasi - kecuali Prancis - yang hanya menggandakan kebijakan diskriminatifnya dan memberlakukan undang-undang yang dengan sengaja mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari hak untuk berolahraga.
Pada tahun 2019, Prancis menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita - merayakan sepak bola dan pertumbuhan serta pencapaian atlet wanita sambil mengecualikan beberapa atlet lain di negara tersebut untuk berpartisipasi.
Aktivis olahraga pemenang penghargaan yang berfokus pada persimpangan rasisme dan misogini dalam olahraga, Shireen Ahmed, menulis keputusan tersebut secara efektif menghapus perempuan berhijab dari semua kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan indah - bermain, melatih, memimpin, dan berpartisipasi di level sepak bola mana pun di Prancis.
"Masalah di balik semua ini berakar pada laïcité, konsep sekularisme Prancis dan alasan FFF ingin menjauhkan simbol agama dari sepak bola," ujar Shireen Ahmed dalam tulisannya berjudul "France's ban on hijab in women's football is an act of state racism" yang dilansir Midle East Eye (MEE) 11 Juli 2023.
FFF menyatakan bahwa mengizinkan jilbab di atau dekat lapangan bertentangan dengan undang-undang tahun 1905 tentang sekularisme.
Les Hijabeuses, sekelompok wanita muda di Prancis yang menentang kebijakan diskriminatif FFF, berpendapat bahwa beberapa pemain non-Muslim membuat gerakan tanda salib sebelum keluar lapangan dan memiliki tato figur dan simbol Kristen yang terlihat jelas.
Aturan tersebut tidak diterapkan secara merata. Ini terutama diberlakukan pada wanita berkulit coklat dan hitam yang Muslim dan memakai jilbab, meskipun juga melarang kippah dan sorban.
Hak Asasi Manusia
Shireen Ahmed mengatakan beberapa hari lagi, para pemain sepak bola wanita berlaga di Piala Dunia Wanita di Australia dan Selandia Baru.
"Putusan pengadilan tersebut adalah tamparan bagi siapa pun yang mengadvokasi kesetaraan gender dalam sepak bola, apalagi hanya beberapa minggu sebelum acara internasional yang bertujuan memberikan kesempatan dan perwakilan yang lebih besar bagi atlet wanita," ujarnya.
Tetapi begitu sedikit yang tahu dan bahkan lebih sedikit lagi yang peduli untuk berbicara. Mereka yang tahu tetap diam memekakkan telinga atau tidak peduli karena, seperti yang sering terjadi, mereka yang berkuasa sebagian besar tidak terpengaruh oleh kebijakan yang secara tidak proporsional meminggirkan perempuan dan anak perempuan yang dirasialisasi.
Pada Mei 2020, Les Hijabeuses mulai mengadvokasi hak mereka untuk bermain sepak bola dengan mengadakan pertandingan publik dan mengundang media untuk mengabadikan mereka menikmati olahraga tersebut. Selendang mereka terbang tertiup angin, mereka mengadakan turnamen pada bulan Desember dan mengumpulkan uang untuk pemandu wanita Kilimanjaro.
Shireen Ahmed mengisahkan, mereka berkolaborasi dengan kelompok yang mendukung prakarsa keadilan sosial di seluruh Prancis termasuk Alliance Citoyenne. Mereka bermain melawan wanita dan gadis lain yang bukan Muslim, atau yang mungkin tidak memakai jilbab. Banyak pendukung mereka dengan tepat melihat ini sebagai masalah hak asasi manusia.
Lebih dari segalanya, kelompok wanita ini ingin bermain sepak bola. Mereka ingin mewujudkan kecintaan mereka pada olahraga dengan benar-benar bermain. Mereka juga ingin permainan yang mereka sukai merangkul mereka sebagai balasannya. "Saat ini, sepak bola di Prancis tidak diperbolehkan membalas cinta mereka," ujar Shireen Ahmed.
Tidak hanya otoritas olahraga Prancis yang menunjukkan penghinaan yang jelas terhadap gadis dan wanita berhijab, tetapi mereka juga ingin membuat mereka tetap di bangku cadangan.
Baca Juga
Federasi Internasional Asosiasi Sepak Bola (FIFA) pertama kali melarang jilbab pada tahun 2007 tetapi mencabut larangan itu pada tanggal 1 Maret 2014. Ada upaya dari dalam ekosistem sepak bola untuk membawa jilbab ke dunia global. Mereka berhasil. Dari situ, sepak bola wanita mulai berkembang.
Setiap negara di dunia membuat akomodasi - kecuali Prancis - yang hanya menggandakan kebijakan diskriminatifnya dan memberlakukan undang-undang yang dengan sengaja mengecualikan perempuan dan anak perempuan dari hak untuk berolahraga.
Pada tahun 2019, Prancis menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita - merayakan sepak bola dan pertumbuhan serta pencapaian atlet wanita sambil mengecualikan beberapa atlet lain di negara tersebut untuk berpartisipasi.