Konsep Politik Hasan Al-Banna: Persamaan Agama dan Tidak Dibatasi Geografis

Ketiga teori tersebut memberikan inspirasi terhadap Hasan al-Banna untuk menformulasikan sistem politik Mesir. Ide patriotisme dan nasionalisme menurut al-Banna secara substansial tidak bertentangan dengan Islam.

Menurut al-Banna, karakteristik patriotisme yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah: bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan, menimbulkan rasa kewajiban untuk membela diri (bangsa) dari kononialisme dan membuka wilayah Islam.

Dengan demikian patriotisme yang dikedepankan al-Banna tidak dibatasi oleh batasan geografis, melainkan persamaan agama. Adapun nasionalisme, menurut al-Banna, harus didasarkan pada jiwa kebangsaan dan ikatan aqidah Islam, pelestarian tradisi lama yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan pemberian kehormatan serta penghargaan terhadap seseorang karena jasanya.

Dengan demikian, nasionalismenya tidak keluar dari dan masih dalam kerangka dasar Islam, serta tidak membawa kepada munculnya konflik antara golongan atau partai dan tidak melestarikan tradisi-tradisi jahiliyah.

Baca juga: Kurikulum Eksklusif: Kisah Hasan Al-Banna Pendiri Ikhwanul Muslimin Menolak Sistem Sekuler

Hasan Al-Banna sebagai seorang pembaru yang orientasinya salafi, berupaya untuk menghidupkan kembali model pemerintahan salafi, yaitu model khilafat seperti al-Khulafa’ al-Rasyidun. Karena pada masa inilah, sistem politik Islam benar-benar diterapkan secara utuh.

Hal ini sesuai dengan obsesinya, yakni perlunya diterapkan secara utuh dalam segala aspek kehidupan.

Dalam kaitannya dengan pihak penjajah, yaitu Inggris, Hasan al-Banna tidak memberikan tawaran lain, kecuali Inggris meninggalkan wilayah Mesir. Inggris di mata al-Banna merupakan penjajah yang hanya berupaya untuk mengeksploitasi kekayaan dan tenaga rakyat Mesir, karena itu tidak ada pilihan lain bagi rakyat Mesir kecuali mengadakan perlawanan terhadapnya.

Baca juga: Netanyahu: Pemerintah Israel Dikendalikan Dewan Syura Ikhwanul Muslimin