Islamofobia di AS, CAIR: Sungguh Mengerikan..!

Lonjakan bias Islamofobia di Amerika Serikat pada akhir tahun 2023 sungguh mengerikan. Wadea al-Fayoume, seorang anak laki-laki Muslim Palestina berusia enam tahun, ditikam sampai mati di Chicago.

Seorang guru di Georgia mengancam akan memenggal kepala seorang siswa karena mengkritik bendera Israel yang dipasangnya di kelas.

Sumbangan rutin seorang Muslim yang berbasis di Maryland ke tempat ibadah di Ohio dilaporkan ditunda oleh PayPal “mengingat keadaan darurat nasional yang sedang berlangsung di Israel ”.

Dalam tiga bulan terakhir tahun 2023, Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di AS, menerima 3.578 pengaduan tentang diskriminasi berdasarkan ras, etnis, atau agama.

"Angka ini menggambarkan kenyataan yang mengkhawatirkan bahwa, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden , bias Islamofobia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam beberapa hal melampaui rekam jejak pemerintahan sebelumnya," tulis Corey Saylor dan Farah Afify, dari CAIR dalam artikelnya "The surge in Islamophobia on Biden’s watch is unprecedented" yang dilansir al Aljazeera 2 April 2024.



Sebagai perbandingan, lanjutnya, dalam tiga bulan setelah janji kampanye kandidat presiden Donald Trump pada bulan Desember 2015 untuk melarang umat Islam memasuki AS, organisasi kami menerima 1.098 pengaduan.

Setelah Trump terpilih, ia mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan larangan tersebut pada 27 Januari 2017. Dalam tiga bulan berikutnya, CAIR menerima tambahan 1.813 pengaduan, sehingga total kedua lonjakan tersebut menjadi 2.911 pengaduan.

Lonjakan Trump dipicu oleh penyebaran stereotip Islamofobia dan anti-imigran yang disengaja.

Hal ini dimulai dengan siaran pers dari tim kampanyenya yang mengumumkan janjinya untuk melarang Muslim, yang mengacu pada survei yang sangat cacat dan tidak akurat yang dilakukan oleh organisasi Islamofobia tentang keyakinan Muslim Amerika tentang hukum dan kekerasan Islam.

Keputusan yang disengaja dalam kampanyenya untuk mengumumkan janji larangan Muslim pada Hari Pearl Harbor juga membantu menggambarkan Muslim sebagai “penjajah asing”.

Pada tahun berikutnya, hingga ia menjadi presiden dan memberlakukan larangan tersebut, kampanye Trump terus menggunakan retorika Islamofobia dan anti-imigran, sehingga mendorong meningkatnya bias anti-Muslim.



Insiden kekerasan yang terjadi setelah pelarangan tersebut termasuk pembobolan apartemen pasangan Muslim di Virginia yang pulang ke rumah setelah mengunjungi keluarga dan menemukan tulisan “f***Muslim” di dinding, Al-Quran mereka dirobek-robek, dan sebagainya. Barang-barang berharga mereka hilang.

Selama kampanye kepresidenannya, Biden menuduh Trump mengobarkan “api kebencian” di negaranya dan berjanji untuk mencabut apa yang disebutnya sebagai “larangan keji terhadap Muslim”. Setelah dia menjabat, dia menepati janjinya.

Namun retorika Biden telah berubah tajam sejak meningkatnya kekerasan di Israel-Palestina pada bulan Oktober. Dia dan politisi liberal lainnya tidak hanya memberikan dukungan politik dan militer tanpa syarat kepada Israel di tengah tuduhan genosida terhadap warga Palestina, tetapi juga mengulangi propaganda Islamofobia Israel.

Penolakan awal Biden terhadap laporan korban jiwa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, yang kemudian diakui oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri mungkin sebenarnya meremehkan jumlah korban tewas yang sebenarnya, menyebarkan kiasan umum anti-Arab dan Islamofobia: mereka berbohong.

Fakta bahwa ia menggunakan angka-angka yang mencerminkan data kementerian dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 7 Maret tidak dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Pejabat Dewan Keamanan Nasional John Kirby, yang dengan penuh emosi berduka atas kehidupan warga sipil Ukraina yang dibunuh oleh pasukan Rusia, mengaitkan banyaknya korban sipil di Palestina dengan perang yang tak terhindarkan, yang mencerminkan penggunaan retorika Islamofobia yang tidak manusiawi seperti yang terlihat pada pemerintahan Trump.