Wamenag: Sistem Multi Syarikah Dipertahankan dengan Penataan
Kamis, 31 Juli 2025 - 10:37 WIB
loading...
Wamenag Sebut Multi Syarikah Dipertahankan dengan Penataan/Kemenag
A
A
A
Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, menyatakan bahwa sistem multi syarikah dalam penyelenggaraan layanan jemaah haji layak dipertahankan. Namun, sistem ini perlu ditata ulang agar lebih efektif dalam mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem ini akan tetap dijalankan, tetapi harus disertai dengan penataan yang menyeluruh,” tegas Wamenag dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga: 3 Amalan Dasar Kaum Wanita agar Mudah Masuk Surga
Menurut Wamenag, sistem multi syarikah sebenarnya memiliki potensi positif dalam mendistribusikan pelayanan secara merata dan kompetitif, namun implementasinya selama ini masih menemui kendala teknis. Salah satu langkah penataan yang diusulkan adalah penggunaan pola pembagian syarikah berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah.
“Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah. Jika kuotanya tidak mencukupi, barulah ditambah syarikah lain. Dengan begitu, perencanaan sejak awal sudah bisa memetakan kebutuhan tenda di Arafah, menghindari kekacauan,” jelasnya.
Wamenag juga mendorong agar Badan Pengelola Haji (BP Haji) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem multi syarikah, termasuk menilai kualitas masing-masing penyedia layanan. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penentuan mitra layanan haji di masa mendatang. “Pelayanan jemaah tidak boleh dikorbankan karena lemahnya koordinasi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap syarikah yang dilibatkan benar-benar mampu memberikan layanan yang layak dan memenuhi standar,” tegasnya.
Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M yang berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025 ini, diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Pengelola Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad. Forum ini menjadi ajang penting untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
“Kita bekerja tanpa batas waktu. Penanganan sistem multi syarikah menjadi perhatian penting, karena Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya monopoli. Sistem ini akan tetap dijalankan, tetapi harus disertai dengan penataan yang menyeluruh,” tegas Wamenag dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M di Tangerang, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga: 3 Amalan Dasar Kaum Wanita agar Mudah Masuk Surga
Menurut Wamenag, sistem multi syarikah sebenarnya memiliki potensi positif dalam mendistribusikan pelayanan secara merata dan kompetitif, namun implementasinya selama ini masih menemui kendala teknis. Salah satu langkah penataan yang diusulkan adalah penggunaan pola pembagian syarikah berdasarkan embarkasi, bukan sekadar jumlah jemaah.
“Kalau embarkasi Jakarta dilayani penuh oleh satu syarikah, maka koordinasi akan lebih mudah. Jika kuotanya tidak mencukupi, barulah ditambah syarikah lain. Dengan begitu, perencanaan sejak awal sudah bisa memetakan kebutuhan tenda di Arafah, menghindari kekacauan,” jelasnya.
Wamenag juga mendorong agar Badan Pengelola Haji (BP Haji) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem multi syarikah, termasuk menilai kualitas masing-masing penyedia layanan. Evaluasi ini diharapkan menjadi dasar penentuan mitra layanan haji di masa mendatang. “Pelayanan jemaah tidak boleh dikorbankan karena lemahnya koordinasi. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap syarikah yang dilibatkan benar-benar mampu memberikan layanan yang layak dan memenuhi standar,” tegasnya.
Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M yang berlangsung selama empat hari, 28–31 Juli 2025 ini, diikuti oleh 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Pengelola Haji, Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad. Forum ini menjadi ajang penting untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
(aww)
Lihat Juga :
