Pemerintah Minta KBIHU Ikuti Aturan Jelang Puncak Ibadah Haji, Ancam Cabut Izin jika Masih Bandel
Sabtu, 23 Mei 2026 - 19:51 WIB
loading...
Kementerian Haji dan Umrah meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk mengikuti setiap aturan Pemerintah menjelang puncak ibadah Haji. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk mengikuti setiap aturan Pemerintah menjelang puncak ibadah haji. Hal itu dilakukan demi menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan seluruh skenario pelayanan ibadah haji harus sesuai yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya langkah mitigasi pun terus dilakukan.
"Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul," ujar Dahnil dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Baca juga: Kecam Pengkaplingan Tenda Haji, Legislator PDIP Desak Izin KBIH Nakal Dicabut
Salah satu fokus pemerintah misalnya berkaitan dengan penertiban tenda untuk jemaah haji. Penempatan jemaah menurutnya harus sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama atau by name. Dahnil mengingatkan pentingnya tertib dalam penempatan jemaah agar seluruh jemaah terjamin bisa mendapatkan tenda.
"Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name," jelasnya.
Dahnil menegaskan seluruh pergerakan dan pengaturan jemaah selama fase puncak haji harus berada dalam koordinasi Kemenhaj. Ia mengingatkan KBIHU dan seluruh pihak terkait agar mengikuti arahan pemerintah demi menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.
"Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah," tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang mengabaikan aturan dan berpotensi merugikan jemaah. Bahkan, pemerintah tak segan untuk mencabut izin KBIHU apabila masih bandel hingga menyebabkan kerugian pada jemaah.
"Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan," ujarnya.
Dahnil menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan kepada para tamu Allah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.
"Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna," pungkasnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan seluruh skenario pelayanan ibadah haji harus sesuai yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya langkah mitigasi pun terus dilakukan.
"Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul," ujar Dahnil dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Baca juga: Kecam Pengkaplingan Tenda Haji, Legislator PDIP Desak Izin KBIH Nakal Dicabut
Salah satu fokus pemerintah misalnya berkaitan dengan penertiban tenda untuk jemaah haji. Penempatan jemaah menurutnya harus sesuai kloter, daerah asal, hingga berbasis nama atau by name. Dahnil mengingatkan pentingnya tertib dalam penempatan jemaah agar seluruh jemaah terjamin bisa mendapatkan tenda.
"Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name," jelasnya.
Dahnil menegaskan seluruh pergerakan dan pengaturan jemaah selama fase puncak haji harus berada dalam koordinasi Kemenhaj. Ia mengingatkan KBIHU dan seluruh pihak terkait agar mengikuti arahan pemerintah demi menjaga ketertiban dan keselamatan jemaah.
"Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah," tegasnya.
Ia juga memastikan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pihak yang mengabaikan aturan dan berpotensi merugikan jemaah. Bahkan, pemerintah tak segan untuk mencabut izin KBIHU apabila masih bandel hingga menyebabkan kerugian pada jemaah.
"Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan," ujarnya.
Dahnil menyampaikan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan kepada para tamu Allah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan haji benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah.
"Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
