Masyarakat harus pahami pentingnya berzakat
Selasa, 02 Juli 2013 - 01:32 WIB
Masyarakat harus pahami pentingnya berzakat
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nasaruddin umar meminta kepada Badan Zakat Nasional (Baznas) daerah, untuk melakukan koordinasi dan peningkatan sosialisasi dan edukasi dalam menghimpun masyarakat daerah agar dapat berzakat di badan zakat resmi.
Menurutnya, tantangan yang rumit dan SDM yang terbatas serta kesadaran keagamaan umat menjadi tantangan tersendiri. Saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 mengenai zakat, dan Peraturan Pemerintah (PP) yang masih dalam proses akhir.
"Banyak daerah yang masih menggunakan berbagai mazhab untuk menafsirkan zakat tersebut. Sehingga kurangnya koordinasi untuk mereka mengumpulkan zakat," ucapnya dalam Rakornas Baznas daerah tingkat provinsi dan kabupaten di Jakarta, Senin (1/7/2013).
Dia mengatakan, kepala Banznas di daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melakukan sosilaisasi agar terjadi koordinatif yang efektif.
"Pemda diberikan banyak kewenangan untuk dapat memaksimalkan potensi masyarakatnya. Untuk itu Baznas ikut andil agar masyarakat muslim Indonesia mengerti akan manfaat menzakatkan hartanya di badan nasional," ungkapnya.
Selain dengan pemda, diperlukan koordinasi bersama para pemuka masyarakat dan tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa untuk dapat menjembatani hal tersebut. "Koordinasi dengan ormas dan pemuka agama serta lembaga masjid untuk dapat memaksimalkan zakat yang ada di sana. Karena saat ini ada sekira 800 ribu jumlah masjid dan musala dengan 17 fungsi rumah ibadah," ujarnya.
Potensi zakat, lanjut dia, di Indonesia mempunyai presentase yang kecil hanya 2,5 persen. Sedangkan negara turki mempunyai presentase zakat sebesat 40 persen. Menurutnya, pengelolaan zakat tentu tidak bisa sembarangan, dalam hal ini Baznas mempunyai target zakat setiap tahunnya.
"Kekuatan umat Islam ada di Baznas, jika hal ini terus ditingkatkan maka umat Islam tidak akan terpecah belah," tegasnya.
Menurutnya, tantangan yang rumit dan SDM yang terbatas serta kesadaran keagamaan umat menjadi tantangan tersendiri. Saat ini sudah ada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 mengenai zakat, dan Peraturan Pemerintah (PP) yang masih dalam proses akhir.
"Banyak daerah yang masih menggunakan berbagai mazhab untuk menafsirkan zakat tersebut. Sehingga kurangnya koordinasi untuk mereka mengumpulkan zakat," ucapnya dalam Rakornas Baznas daerah tingkat provinsi dan kabupaten di Jakarta, Senin (1/7/2013).
Dia mengatakan, kepala Banznas di daerah diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melakukan sosilaisasi agar terjadi koordinatif yang efektif.
"Pemda diberikan banyak kewenangan untuk dapat memaksimalkan potensi masyarakatnya. Untuk itu Baznas ikut andil agar masyarakat muslim Indonesia mengerti akan manfaat menzakatkan hartanya di badan nasional," ungkapnya.
Selain dengan pemda, diperlukan koordinasi bersama para pemuka masyarakat dan tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa untuk dapat menjembatani hal tersebut. "Koordinasi dengan ormas dan pemuka agama serta lembaga masjid untuk dapat memaksimalkan zakat yang ada di sana. Karena saat ini ada sekira 800 ribu jumlah masjid dan musala dengan 17 fungsi rumah ibadah," ujarnya.
Potensi zakat, lanjut dia, di Indonesia mempunyai presentase yang kecil hanya 2,5 persen. Sedangkan negara turki mempunyai presentase zakat sebesat 40 persen. Menurutnya, pengelolaan zakat tentu tidak bisa sembarangan, dalam hal ini Baznas mempunyai target zakat setiap tahunnya.
"Kekuatan umat Islam ada di Baznas, jika hal ini terus ditingkatkan maka umat Islam tidak akan terpecah belah," tegasnya.
(maf)
Lihat Juga :
