Masjid Babri di Ayodhya Kini Berubah Menjadi Kuil Dewa Ram Hindu
Senin, 29 Januari 2024 - 12:06 WIB
Kuil bekas masjid yang diresmikan Perdana Menteri India Narendra Modi. Foto: Al Jazeera
Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan sebuah kuil besar untuk Dewa Ram Hindu di Ayodhya, negara bagian utara Uttar Pradesh. Kuil tersebut dibangun di atas tanah tempat sebuah masjid yang berdiri di abad ke-16 hingga tahun 1992.
Massa sayap kanan Hindu menghancurkan masjid itu, memicu kerusuhan Hindu-Muslim di seluruh negeri yang menewaskan lebih dari 2.000 orang, sebagian besar mereka Muslim.
Umat Hindu mengklaim Masjid Babri dibangun di lokasi sebuah kuil pada masa penguasa Mughal pertama Babar, di tanah yang merupakan tempat kelahiran dewa utama mereka, Ram. Umat Islam melaksanakan salat hingga tahun 1949 ketika berhala ditempatkan di dalam masjid yang diduga dilakukan oleh pendeta Hindu.
Keputusan Mahkamah Agung India pada tahun 2019 memberikan kepemilikan tanah kepada perwalian Hindu .
Peresmian kuil menjelang pemilu, oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, dipandang sebagai simbol kemenangan agama. Mengubah demokrasi sekuler India menjadi negara yang mengutamakan Hindu. Ini kemungkinan akan menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.
Berikut kronologi perselisihan masjid-kuil sebagaimana dilansir Al Jazeera:
1528 – Pembangunan masjid
Masjid Babri dibangun oleh panglima Mughal Mir Baqi di bawah pemerintahan raja Mughal pertama, Babur.
1853 – Konflik pertama Hindu-Muslim
Sebuah sekte Hindu mengklaim bahwa sebuah kuil dihancurkan pada masa pemerintahan Babur untuk dijadikan masjid.
1859 – Inggris mendirikan pagar
Pemerintah kolonial Inggris membagi situs ini menjadi dua bagian terpisah untuk umat Hindu dan Muslim. Umat Islam diperbolehkan salat di dalam, sedangkan umat Hindu diperbolehkan beribadah di halaman luar.
23 Desember 1949 – Masjid menjadi ‘properti yang disengketakan’
Pemerintah menyatakan masjid itu sebagai “properti yang disengketakan” dan mengunci gerbangnya setelah patung dewa Ram diduga ditempatkan oleh pendeta Hindu di dalam bangunan tersebut, menurut laporan polisi. Tidak ada Muslim yang salat di masjid setelah itu.
1950-61 – Tuntutan perdata diajukan
Empat gugatan perdata diajukan ke pengadilan mulai dari hak untuk melakukan ritual Hindu di situs tersebut hingga kelompok Muslim yang meminta deklarasi dan kepemilikan situs tersebut.
1984 – Panitia Pura Hindu
Sebuah komite dibentuk oleh kelompok sayap kanan Hindu, termasuk Vishwa Hindu Parishad (VHP), untuk mempelopori pembangunan kuil Hindu.
1990 – Kampanye kuil Ram BJP
Pemimpin BJP Lal Krishna Advani memimpin kampanye nasional untuk membangun sebuah kuil di tempat masjid. Kampanye nasional ini meninggalkan jejak kekerasan, yang mengakibatkan penangkapan Advani di negara bagian Bihar di bagian timur.
6 Desember 1992 – Massa nasionalis Hindu merobohkan masjid
Puluhan ribu umat Hindu berkumpul di Ayodhya, merobohkan masjid abad ke-16. Kerusuhan Hindu-Muslim pecah di seluruh negeri.
16 Desember 1992 – Komisi Liberhan
Sepuluh hari setelah pembongkaran masjid, pemerintah pusat membentuk Komisi Liberhan untuk menyelidiki insiden tersebut.
2003 – Survei arkeologi
Para arkeolog memulai survei yang diarahkan oleh pengadilan untuk menentukan apakah ada kuil Hindu di situs tersebut. Survei tersebut mengatakan ada bukti adanya kuil di bawah masjid, namun banyak arkeolog dan Muslim membantah temuan tersebut.
Laporan Komisi Liberhan Juni 2009
Komisi menyampaikan laporannya 17 tahun setelah pembongkaran masjid. Laporan tersebut menyebutkan beberapa pemimpin BJP dan mentor ideologisnya Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembongkaran masjid tersebut. Beberapa pemimpin senior BJP, termasuk Advani, menghadapi persidangan.
September 2010 – Situs untuk 'dibagikan'
Tiga hakim Pengadilan Tinggi Allahabad memutuskan bahwa umat Hindu dan Muslim harus berbagi lokasi yang disengketakan. Pengadilan mengatakan dua pertiga dari situs seluas 2,77 hektar (1,12 hektar) milik kelompok Hindu – sekte Nirmohi Akhara dan Ramlalla Virajman – dan sisanya milik kelompok Muslim (Dewan Wakf Pusat Sunni, UP).
Mei 2011 – Keputusan ditangguhkan
Mahkamah Agung menangguhkan putusan Pengadilan Tinggi menyusul adanya banding dari kelompok Hindu dan Muslim.
21 Maret 2017 – Penyelesaian di luar pengadilan
Ketua Mahkamah Agung India menyarankan penyelesaian di luar pengadilan antara umat Hindu dan Muslim.
19 April 2017 – Tuduhan konspirasi
Mahkamah Agung menghidupkan kembali tuduhan konspirasi terhadap para pemimpin partai berkuasa – Advani, Murli Manohar Joshi – dan 13 lainnya dalam kasus pembongkaran masjid.
5 Desember 2017 – Sidang Mahkamah Agung
Pengadilan tinggi mendengarkan 13 banding dalam perselisihan tersebut.
25 Januari 2019 – Lima hakim untuk mendengarkan kasus
Ketua Mahkamah Agung India (CJI) Ranjan Gogoi membentuk bangku hakim yang terdiri dari lima orang untuk mendengarkan kasus yang membatalkan perintah sebelumnya dari CJI Dipak Misra untuk membentuk bangku hakim yang terdiri dari tiga orang. Majelis baru tersebut terdiri dari Ketua Hakim Gogoi dan Hakim SA Bobde, DY Chandrachud, Ashok Bhushan dan SA Nazeer.
8 Maret 2019 – Panel mediasi disiapkan
Pengadilan tinggi membentuk panel mediasi yang dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung FM Ibrahim Kalifulla untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan.
2 Agustus 2019 – Mediasi gagal
Mahkamah Agung mengatakan upaya mediasi telah gagal.
6 Agustus 2019 – Sidang mahkamah agung.
Mahkamah Agung memulai sidang mengenai sengketa tanah Ayodhya.
16 Oktober 2019 – Sidang selesai
Mahkamah Agung mengakhiri sidang; lima hakim menyimpan keputusannya.
9 November 2019 – Putusan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah tersebut harus diserahkan kepada suatu perwalian untuk mengawasi pembangunan candi Hindu, dengan syarat tertentu. Sebidang tanah terpisah di Ayodhya diberikan kepada kelompok Muslim.
5 Februari 2020 – Pembentukan kepercayaan
Shree Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust yang beranggotakan 15 orang dibentuk untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan kuil.
5 Agustus 2020 – PM meletakkan batu pertama
Modi meletakkan batu fondasi kuil dan meresmikan plakatnya.
30 September 2020
Pengadilan di Lucknow membebaskan para pemimpin senior BJP, termasuk Advani – yang pernah menjadi mentor Perdana Menteri Modi – dalam kasus tersebut karena kurangnya bukti.
22 Januari 2024 – Konsekrasi Bait Suci
Meskipun pembangunan beberapa sayap masih tertunda, kuil Ram telah ditahbiskan.
Sebuah upacara besar yang menampilkan tokoh-tokoh terkemuka, pemimpin spiritual Hindu, dan Modi diadakan di Ayodhya.
Upacara ini melibatkan prosesi berhala dan patung Ram yang ditempatkan di bagian dalam bangunan.
Kuil ini akan dibuka untuk umum dan umat mulai Selasa 30 Januari 2024.
Massa sayap kanan Hindu menghancurkan masjid itu, memicu kerusuhan Hindu-Muslim di seluruh negeri yang menewaskan lebih dari 2.000 orang, sebagian besar mereka Muslim.
Umat Hindu mengklaim Masjid Babri dibangun di lokasi sebuah kuil pada masa penguasa Mughal pertama Babar, di tanah yang merupakan tempat kelahiran dewa utama mereka, Ram. Umat Islam melaksanakan salat hingga tahun 1949 ketika berhala ditempatkan di dalam masjid yang diduga dilakukan oleh pendeta Hindu.
Keputusan Mahkamah Agung India pada tahun 2019 memberikan kepemilikan tanah kepada perwalian Hindu .
Peresmian kuil menjelang pemilu, oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, dipandang sebagai simbol kemenangan agama. Mengubah demokrasi sekuler India menjadi negara yang mengutamakan Hindu. Ini kemungkinan akan menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa.
Berikut kronologi perselisihan masjid-kuil sebagaimana dilansir Al Jazeera:
1528 – Pembangunan masjid
Masjid Babri dibangun oleh panglima Mughal Mir Baqi di bawah pemerintahan raja Mughal pertama, Babur.
1853 – Konflik pertama Hindu-Muslim
Sebuah sekte Hindu mengklaim bahwa sebuah kuil dihancurkan pada masa pemerintahan Babur untuk dijadikan masjid.
1859 – Inggris mendirikan pagar
Pemerintah kolonial Inggris membagi situs ini menjadi dua bagian terpisah untuk umat Hindu dan Muslim. Umat Islam diperbolehkan salat di dalam, sedangkan umat Hindu diperbolehkan beribadah di halaman luar.
23 Desember 1949 – Masjid menjadi ‘properti yang disengketakan’
Pemerintah menyatakan masjid itu sebagai “properti yang disengketakan” dan mengunci gerbangnya setelah patung dewa Ram diduga ditempatkan oleh pendeta Hindu di dalam bangunan tersebut, menurut laporan polisi. Tidak ada Muslim yang salat di masjid setelah itu.
1950-61 – Tuntutan perdata diajukan
Empat gugatan perdata diajukan ke pengadilan mulai dari hak untuk melakukan ritual Hindu di situs tersebut hingga kelompok Muslim yang meminta deklarasi dan kepemilikan situs tersebut.
1984 – Panitia Pura Hindu
Sebuah komite dibentuk oleh kelompok sayap kanan Hindu, termasuk Vishwa Hindu Parishad (VHP), untuk mempelopori pembangunan kuil Hindu.
1990 – Kampanye kuil Ram BJP
Pemimpin BJP Lal Krishna Advani memimpin kampanye nasional untuk membangun sebuah kuil di tempat masjid. Kampanye nasional ini meninggalkan jejak kekerasan, yang mengakibatkan penangkapan Advani di negara bagian Bihar di bagian timur.
6 Desember 1992 – Massa nasionalis Hindu merobohkan masjid
Puluhan ribu umat Hindu berkumpul di Ayodhya, merobohkan masjid abad ke-16. Kerusuhan Hindu-Muslim pecah di seluruh negeri.
16 Desember 1992 – Komisi Liberhan
Sepuluh hari setelah pembongkaran masjid, pemerintah pusat membentuk Komisi Liberhan untuk menyelidiki insiden tersebut.
2003 – Survei arkeologi
Para arkeolog memulai survei yang diarahkan oleh pengadilan untuk menentukan apakah ada kuil Hindu di situs tersebut. Survei tersebut mengatakan ada bukti adanya kuil di bawah masjid, namun banyak arkeolog dan Muslim membantah temuan tersebut.
Laporan Komisi Liberhan Juni 2009
Komisi menyampaikan laporannya 17 tahun setelah pembongkaran masjid. Laporan tersebut menyebutkan beberapa pemimpin BJP dan mentor ideologisnya Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembongkaran masjid tersebut. Beberapa pemimpin senior BJP, termasuk Advani, menghadapi persidangan.
September 2010 – Situs untuk 'dibagikan'
Tiga hakim Pengadilan Tinggi Allahabad memutuskan bahwa umat Hindu dan Muslim harus berbagi lokasi yang disengketakan. Pengadilan mengatakan dua pertiga dari situs seluas 2,77 hektar (1,12 hektar) milik kelompok Hindu – sekte Nirmohi Akhara dan Ramlalla Virajman – dan sisanya milik kelompok Muslim (Dewan Wakf Pusat Sunni, UP).
Mei 2011 – Keputusan ditangguhkan
Mahkamah Agung menangguhkan putusan Pengadilan Tinggi menyusul adanya banding dari kelompok Hindu dan Muslim.
21 Maret 2017 – Penyelesaian di luar pengadilan
Ketua Mahkamah Agung India menyarankan penyelesaian di luar pengadilan antara umat Hindu dan Muslim.
19 April 2017 – Tuduhan konspirasi
Mahkamah Agung menghidupkan kembali tuduhan konspirasi terhadap para pemimpin partai berkuasa – Advani, Murli Manohar Joshi – dan 13 lainnya dalam kasus pembongkaran masjid.
5 Desember 2017 – Sidang Mahkamah Agung
Pengadilan tinggi mendengarkan 13 banding dalam perselisihan tersebut.
25 Januari 2019 – Lima hakim untuk mendengarkan kasus
Ketua Mahkamah Agung India (CJI) Ranjan Gogoi membentuk bangku hakim yang terdiri dari lima orang untuk mendengarkan kasus yang membatalkan perintah sebelumnya dari CJI Dipak Misra untuk membentuk bangku hakim yang terdiri dari tiga orang. Majelis baru tersebut terdiri dari Ketua Hakim Gogoi dan Hakim SA Bobde, DY Chandrachud, Ashok Bhushan dan SA Nazeer.
8 Maret 2019 – Panel mediasi disiapkan
Pengadilan tinggi membentuk panel mediasi yang dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung FM Ibrahim Kalifulla untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan.
2 Agustus 2019 – Mediasi gagal
Mahkamah Agung mengatakan upaya mediasi telah gagal.
6 Agustus 2019 – Sidang mahkamah agung.
Mahkamah Agung memulai sidang mengenai sengketa tanah Ayodhya.
16 Oktober 2019 – Sidang selesai
Mahkamah Agung mengakhiri sidang; lima hakim menyimpan keputusannya.
9 November 2019 – Putusan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanah tersebut harus diserahkan kepada suatu perwalian untuk mengawasi pembangunan candi Hindu, dengan syarat tertentu. Sebidang tanah terpisah di Ayodhya diberikan kepada kelompok Muslim.
5 Februari 2020 – Pembentukan kepercayaan
Shree Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust yang beranggotakan 15 orang dibentuk untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan kuil.
5 Agustus 2020 – PM meletakkan batu pertama
Modi meletakkan batu fondasi kuil dan meresmikan plakatnya.
30 September 2020
Pengadilan di Lucknow membebaskan para pemimpin senior BJP, termasuk Advani – yang pernah menjadi mentor Perdana Menteri Modi – dalam kasus tersebut karena kurangnya bukti.
22 Januari 2024 – Konsekrasi Bait Suci
Meskipun pembangunan beberapa sayap masih tertunda, kuil Ram telah ditahbiskan.
Sebuah upacara besar yang menampilkan tokoh-tokoh terkemuka, pemimpin spiritual Hindu, dan Modi diadakan di Ayodhya.
Upacara ini melibatkan prosesi berhala dan patung Ram yang ditempatkan di bagian dalam bangunan.
Kuil ini akan dibuka untuk umum dan umat mulai Selasa 30 Januari 2024.
(mhy)