Ini Mengapa Warga Yaman Ngeri AS Masukkan Houthi sebagai Teroris
Jum'at, 23 Februari 2024 - 14:39 WIB
Memasukkan Houthi dalam daftar teroris oleh AS sebagai kemunafikan yang terang-terangan. Foto/Ilustrasi: al Jazeera
Memasukkan Houthi dalam daftar teroris dianggap dapat melumpuhkan pengiriman uang dan transaksi keuangan serta menghancurkan perekonomian yang sudah terpuruk tanpa merugikan Houthi secara langsung. Al-Jazeera melaporkan.
Abdu Yahia bukanlah pendukung Houthi. Namun warga Sanaa berusia 37 tahun itu selama sebulan terakhir berharap agar kelompok bersenjata Yaman tidak dimasukkan dalam daftar kelompok “teroris” yang ditetapkan Amerika Serikat .
Dia menerima bantuan dari sebuah organisasi kemanusiaan di Sanaa, dan kekhawatiran bahwa serangan terhadap kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar Yaman, dapat menghambat aliran bantuan tersebut ke negara yang perekonomiannya telah hancur akibat perang selama satu dekade.
Teroris Global Khusus
Pada tanggal 17 Januari, Washington mengumumkan satu bulan kepada Houthi untuk menghentikan serangan mereka terhadap jalur pelayaran di Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden atau menghadapi kemungkinan dimasukkan ke dalam daftar “teror” AS.
Kelompok Houthi menolak ultimatum tersebut, bersikeras bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil, bahwa mereka hanya menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel dan bahwa kampanye mereka bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan perang dahsyat di Gaza, yang telah menewaskan hampir 30.000 orang.
Maka pada 16 Februari, AS memasukkan kembali kelompok Houthi ke dalam Daftar Teroris Global Khusus (SDGT). Penunjukan tersebut memungkinkan Departemen Keuangan AS untuk mengganggu aliran keuangan antara Yaman dan negara mana pun dalam sistem keuangan internasional, jika mereka yakin dana tersebut dapat membantu kelompok Houthi.
"Namun bukan kelompok Houthi yang akan menghadapi dampak terburuk dari penunjukan tersebut," kata Yahia.
“Jika Houthi disebut pemberontak atau militan, itu tidak masalah. Namun ketika mereka disebut sebagai organisasi ‘teroris’, maka hal tersebut sangatlah buruk. Kami warga sipil tidak bisa lepas dari konsekuensinya selama kami tinggal di wilayah yang dikuasai Houthi,” katanya.
Seperti Yahia, banyak warga Yaman yang khawatir bahwa penunjukan tersebut dapat membawa siklus baru penderitaan kemanusiaan dan ekonomi di Yaman.
Memperparah Kesengsaraan
Mohammed Ali, seorang lulusan universitas berusia 25 tahun di Sanaa, mengatakan bahwa penunjukan AS terhadap Houthi tidak akan merampas kekuatan militer kelompok tersebut, namun akan menambah kesengsaraan ekonomi negara dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.
Ali mempelajari hubungan masyarakat dan berharap mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusannya. Namun dia tahu bahwa prospeknya, yang sudah lemah, hampir tidak berarti lagi karena Amerika menjuluki Houthi sebagai kelompok “teror”.
Perekonomian Terpukul
“Sektor swasta akan lebih ragu untuk membuka lebih banyak investasi di wilayah yang dikuasai Houthi, dan organisasi kemanusiaan internasional mungkin membatasi operasi mereka dan mengurangi staf lokal mereka di Yaman,” katanya.
“Pembatasan lebih lanjut terhadap pengiriman uang ke Yaman akan diberlakukan. Hal ini akan merugikan warga Yaman yang bergantung pada dukungan finansial dari teman atau kerabat di negara lain.”
Sejak pecahnya perang Yaman pada tahun 2015, pengiriman uang ke dalam negeri semakin menjadi bagian penting dalam perekonomian negara: Pada tahun 2023, pengiriman uang tersebut diperkirakan mencapai 18 persen dari produk domestik bruto (PDB) Yaman, yang merupakan salah satu proporsi tertinggi di dunia pada tahun 2015.
Meskipun Washington telah membuat beberapa pengecualian untuk mengurangi dampak penetapan Houthi sebagai kelompok “teror”, direktur operasi bantuan untuk Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Edem Wosornu, mengatakan bahwa perekonomian Yaman tidak akan kebal dari dampak tindakan tersebut.
Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, “Kami khawatir akan ada dampak terhadap perekonomian, termasuk impor komersial barang-barang penting yang menjadi andalan rakyat Yaman lebih dari sebelumnya.”
Ali, warga Sanaa, juga khawatir pembatasan tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga komoditas impor. “Ketika ketegangan militer meningkat, atau aliran kapal ke Yaman terganggu, kami merasakan dampaknya ketika harga komoditas naik,” kata Ali.
Takut Perang Baru
Amal Saleh, seorang guru sekolah berusia 38 tahun di provinsi Al-Hudaydah, berharap perundingan damai yang dipimpin PBB dalam beberapa bulan terakhir akan menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan perang sembilan tahun antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan pemerintahan yang didukung Arab Saudi.
Kedua belah pihak hampir menandatangani perjanjian damai akhir tahun lalu. Saleh memperkirakan perjanjian tersebut juga akan mencakup pembayaran gaji pegawai negeri, yang telah dipotong sejak tahun 2016 karena perselisihan pihak-pihak yang bertikai mengenai sumber daya.
“Houthi sekarang menjadi kelompok ‘teror’, dan hal ini menjadikan upaya mencapai perdamaian di Yaman menjadi tugas yang lebih sulit. Apa yang terjadi adalah munculnya masalah tambahan, khususnya dimulainya kembali perang, yang merupakan ketakutan terbesar kami,” kata Saleh kepada Al Jazeera.
Dalam pengarahannya kepada Dewan Keamanan pada tanggal 14 Februari, utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg memperingatkan siklus eskalasi “berbahaya” yang sedang terjadi di negara tersebut.
“Ada firasat di beberapa garis depan, dengan adanya laporan bentrokan, mobilisasi, dan korban jiwa, termasuk di Shabwa, Al Jawf, Marib, Saadah, dan Taiz,” katanya. “Saya juga prihatin dengan semakin besarnya ancaman masyarakat untuk kembali berperang.”
Pada bulan April 2022, kedua negara yang bersaing di Yaman menyetujui gencatan senjata enam bulan yang disponsori PBB untuk pertama kalinya sejak tahun 2015.
Pembicaraan sejak saat itu telah memperkuat harapan akan kesepakatan perdamaian yang komprehensif. Namun perang Israel di Gaza, meningkatnya ketegangan regional dan eskalasi Laut Merah telah mengalihkan fokus para pemain kunci dari Yaman, sehingga mempersulit negosiasi, menurut Grundberg.
Tidak Ada Dampak Langsung
Asumsi di balik sebutan “teroris” untuk Houthi – bahwa hal itu akan melemahkan kelompok tersebut – pada dasarnya salah, kata Adnan Hashem, seorang peneliti di Pusat Studi Yaman dan Teluk. “Menetapkan Houthi sebagai kelompok ‘teror’ tidak akan berdampak langsung pada kelompok Houthi. Semua milik Houthi ada di Yaman, dan mereka tidak memiliki uang tunai atau properti di luar Yaman,” katanya kepada Al Jazeera.
“Meskipun AS bermaksud menekan kelompok Houthi dengan tindakan ini, hal sebaliknya mungkin terjadi, kata Hashem. “Houthi bisa merasa terhina setelah dicap sebagai teroris, dan hal ini kemungkinan besar akan menghasut mereka untuk meningkatkan operasinya di Laut Merah.”
Mohammed Abdulsalam, juru bicara Houthi, menggambarkan memasukkan Houthi dalam daftar teroris oleh AS sebagai “kemunafikan yang terang-terangan”, karena bertujuan untuk melindungi Israel dan mendorong “genosida” di Gaza.
Penunjukan tersebut tidak akan mengubah pendekatan Houthi terhadap Laut Merah. “Jika sejumlah rezim terbiasa tunduk pada… kebijakan arogan Amerika, maka hal ini tidak akan terjadi di Yaman.”
Abdu Yahia bukanlah pendukung Houthi. Namun warga Sanaa berusia 37 tahun itu selama sebulan terakhir berharap agar kelompok bersenjata Yaman tidak dimasukkan dalam daftar kelompok “teroris” yang ditetapkan Amerika Serikat .
Dia menerima bantuan dari sebuah organisasi kemanusiaan di Sanaa, dan kekhawatiran bahwa serangan terhadap kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar Yaman, dapat menghambat aliran bantuan tersebut ke negara yang perekonomiannya telah hancur akibat perang selama satu dekade.
Baca Juga
Teroris Global Khusus
Pada tanggal 17 Januari, Washington mengumumkan satu bulan kepada Houthi untuk menghentikan serangan mereka terhadap jalur pelayaran di Laut Merah, Laut Arab, dan Teluk Aden atau menghadapi kemungkinan dimasukkan ke dalam daftar “teror” AS.
Kelompok Houthi menolak ultimatum tersebut, bersikeras bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil, bahwa mereka hanya menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel dan bahwa kampanye mereka bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan perang dahsyat di Gaza, yang telah menewaskan hampir 30.000 orang.
Maka pada 16 Februari, AS memasukkan kembali kelompok Houthi ke dalam Daftar Teroris Global Khusus (SDGT). Penunjukan tersebut memungkinkan Departemen Keuangan AS untuk mengganggu aliran keuangan antara Yaman dan negara mana pun dalam sistem keuangan internasional, jika mereka yakin dana tersebut dapat membantu kelompok Houthi.
"Namun bukan kelompok Houthi yang akan menghadapi dampak terburuk dari penunjukan tersebut," kata Yahia.
“Jika Houthi disebut pemberontak atau militan, itu tidak masalah. Namun ketika mereka disebut sebagai organisasi ‘teroris’, maka hal tersebut sangatlah buruk. Kami warga sipil tidak bisa lepas dari konsekuensinya selama kami tinggal di wilayah yang dikuasai Houthi,” katanya.
Seperti Yahia, banyak warga Yaman yang khawatir bahwa penunjukan tersebut dapat membawa siklus baru penderitaan kemanusiaan dan ekonomi di Yaman.
Memperparah Kesengsaraan
Mohammed Ali, seorang lulusan universitas berusia 25 tahun di Sanaa, mengatakan bahwa penunjukan AS terhadap Houthi tidak akan merampas kekuatan militer kelompok tersebut, namun akan menambah kesengsaraan ekonomi negara dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.
Ali mempelajari hubungan masyarakat dan berharap mendapatkan pekerjaan yang relevan dengan jurusannya. Namun dia tahu bahwa prospeknya, yang sudah lemah, hampir tidak berarti lagi karena Amerika menjuluki Houthi sebagai kelompok “teror”.
Perekonomian Terpukul
“Sektor swasta akan lebih ragu untuk membuka lebih banyak investasi di wilayah yang dikuasai Houthi, dan organisasi kemanusiaan internasional mungkin membatasi operasi mereka dan mengurangi staf lokal mereka di Yaman,” katanya.
“Pembatasan lebih lanjut terhadap pengiriman uang ke Yaman akan diberlakukan. Hal ini akan merugikan warga Yaman yang bergantung pada dukungan finansial dari teman atau kerabat di negara lain.”
Baca Juga
Sejak pecahnya perang Yaman pada tahun 2015, pengiriman uang ke dalam negeri semakin menjadi bagian penting dalam perekonomian negara: Pada tahun 2023, pengiriman uang tersebut diperkirakan mencapai 18 persen dari produk domestik bruto (PDB) Yaman, yang merupakan salah satu proporsi tertinggi di dunia pada tahun 2015.
Meskipun Washington telah membuat beberapa pengecualian untuk mengurangi dampak penetapan Houthi sebagai kelompok “teror”, direktur operasi bantuan untuk Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Edem Wosornu, mengatakan bahwa perekonomian Yaman tidak akan kebal dari dampak tindakan tersebut.
Dia mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, “Kami khawatir akan ada dampak terhadap perekonomian, termasuk impor komersial barang-barang penting yang menjadi andalan rakyat Yaman lebih dari sebelumnya.”
Ali, warga Sanaa, juga khawatir pembatasan tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga komoditas impor. “Ketika ketegangan militer meningkat, atau aliran kapal ke Yaman terganggu, kami merasakan dampaknya ketika harga komoditas naik,” kata Ali.
Takut Perang Baru
Amal Saleh, seorang guru sekolah berusia 38 tahun di provinsi Al-Hudaydah, berharap perundingan damai yang dipimpin PBB dalam beberapa bulan terakhir akan menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan perang sembilan tahun antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan pemerintahan yang didukung Arab Saudi.
Kedua belah pihak hampir menandatangani perjanjian damai akhir tahun lalu. Saleh memperkirakan perjanjian tersebut juga akan mencakup pembayaran gaji pegawai negeri, yang telah dipotong sejak tahun 2016 karena perselisihan pihak-pihak yang bertikai mengenai sumber daya.
“Houthi sekarang menjadi kelompok ‘teror’, dan hal ini menjadikan upaya mencapai perdamaian di Yaman menjadi tugas yang lebih sulit. Apa yang terjadi adalah munculnya masalah tambahan, khususnya dimulainya kembali perang, yang merupakan ketakutan terbesar kami,” kata Saleh kepada Al Jazeera.
Dalam pengarahannya kepada Dewan Keamanan pada tanggal 14 Februari, utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg memperingatkan siklus eskalasi “berbahaya” yang sedang terjadi di negara tersebut.
“Ada firasat di beberapa garis depan, dengan adanya laporan bentrokan, mobilisasi, dan korban jiwa, termasuk di Shabwa, Al Jawf, Marib, Saadah, dan Taiz,” katanya. “Saya juga prihatin dengan semakin besarnya ancaman masyarakat untuk kembali berperang.”
Pada bulan April 2022, kedua negara yang bersaing di Yaman menyetujui gencatan senjata enam bulan yang disponsori PBB untuk pertama kalinya sejak tahun 2015.
Baca Juga
Pembicaraan sejak saat itu telah memperkuat harapan akan kesepakatan perdamaian yang komprehensif. Namun perang Israel di Gaza, meningkatnya ketegangan regional dan eskalasi Laut Merah telah mengalihkan fokus para pemain kunci dari Yaman, sehingga mempersulit negosiasi, menurut Grundberg.
Tidak Ada Dampak Langsung
Asumsi di balik sebutan “teroris” untuk Houthi – bahwa hal itu akan melemahkan kelompok tersebut – pada dasarnya salah, kata Adnan Hashem, seorang peneliti di Pusat Studi Yaman dan Teluk. “Menetapkan Houthi sebagai kelompok ‘teror’ tidak akan berdampak langsung pada kelompok Houthi. Semua milik Houthi ada di Yaman, dan mereka tidak memiliki uang tunai atau properti di luar Yaman,” katanya kepada Al Jazeera.
“Meskipun AS bermaksud menekan kelompok Houthi dengan tindakan ini, hal sebaliknya mungkin terjadi, kata Hashem. “Houthi bisa merasa terhina setelah dicap sebagai teroris, dan hal ini kemungkinan besar akan menghasut mereka untuk meningkatkan operasinya di Laut Merah.”
Mohammed Abdulsalam, juru bicara Houthi, menggambarkan memasukkan Houthi dalam daftar teroris oleh AS sebagai “kemunafikan yang terang-terangan”, karena bertujuan untuk melindungi Israel dan mendorong “genosida” di Gaza.
Penunjukan tersebut tidak akan mengubah pendekatan Houthi terhadap Laut Merah. “Jika sejumlah rezim terbiasa tunduk pada… kebijakan arogan Amerika, maka hal ini tidak akan terjadi di Yaman.”
(mhy)
