Khotbah Jumat: Menaati dan Menasihati Pemimpin adalah Wajib

Maka dari itu, dalam Islam hadirnya seorang pemimpin sebuah negara tidak saja wajib aqli, namun juga wajib syar’i. Adapun konsekuensi logisnya berarti menaati pemimpin negara hukumnya adalah wajib. Sebaliknya, segala bentuk pembangkangan terhadap pemimpin negara yang sah adalah pelanggaran hukum yang berat. Allah SWT pernah berfirman:



"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa: 59)

Kata ‘ulil amri’ pada firman Allah di atas bisa dimaknai sebagai para pemegang otoritas dalam urusan umat. Mereka merupakan orang-orang yang bertugas memegang kendali atas semua urusan publik.

Menurut Ibnu Katsir, Ketaatan terhadap pemimpin dalam ayat di atas bersifat umum. Tak hanya kepada umara, namun juga kepada ulama. Jadi, soal agama kita taat kepada ulama, sedangkan terkait kenegaraan kita taat kepada pemerintah.

Hadirin Jemaah Jumat, Rahimakumullah,

Agama Islam menghendaki hubungan antara rakyat dan pemerintah sebagai sebuah ikatan yang harmonis. Di satu sisi, pemimpin mencintai rakyatnya, di sisi lain rakyat pun mencintai pemimpinnya. Pemimpin mendoakan rakyatnya, dan rakyat pun turut mendoakan pemimpinnya.

Sebaliknya, Islam menentang hubungan yang buruk antara pemimpin dan rakyat. Misal, seperti pemimpin melaknat rakyatnya dan rakyat juga melaknat pemimpinnya. Hal ini pernah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:



“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sebaliknya, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. ”Mereka berkata, “Kemudian kami bertanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu?” Beliau menjawab, “Tidak, selama mereka mendirikan shalat bersama kalian, tidak selama mereka masih mendirikan shalat bersama kalian. Dan barangsiapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya dia membenci dari perbuatan (maksiat) tersebut dan janganlah dia melepas dari ketaatan kepadanya.” (HR. Muslim)

Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,

Berkaca pada ayat dan hadits di atas, cukup jelas bahwa agama Islam melarang sikap dan perilaku membangkang terhadap pemimpin. Namun, apabila pemimpin kalian mengabaikan hak-hak rakyatnya, maka sebagai rakyat diperbolehkan untuk memberikan nasihat dan menegurnya.

Pada akhirnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, mereka tetap dilarang melakukan pembangkangan, apalagi pemberontakan (bughot). Akan lebih baik, mereka memberikan masukan dan kritik yang membangun kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakannya. Jika memang pemerintah tidak menjalankan amanahnya dengan baik dan sering berlaku diskriminatif terhadap rakyat, kita harus memberikan kritik dan saran, namun dengan cara yang ma’ruf, yaitu cara yang dikenal baik menurut yang disepakati. Bukan dengan cara yang munkar, yaitu cara yang melanggar hukum dan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi rakyat banyak.

Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,

Demikianlah khotbah Jumat ini kami sampaikan. Semoga bisa memberi pencerahan kepada kita semua dalam pemahaman hubungan antara pemimpin dan rakyat. Islam melarang sikap membangkang apalagi memberontak terhadap pemerintahan yang sah, namun kita juga diperkenankan agar memberi nasihat dan kritik apabila jalannya pemerintahan dirasa melenceng dari amanahnya. Semoga harapan kita semua dikabulkan Allah SWT dan negeri kita, Indonesia, menjadi negeri yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur.

Khotbah II