Larangan Jilbab Prancis: Selamat Datang di Olimpiade Islamofobia
Jum'at, 19 Juli 2024 - 14:50 WIB
Prancis melarang atletnya mengenakan hijab dalam Olimpiade Paris 2024. Foto/Ilustrasi: MEE
Keputusan Prancis melarang atletnya mengenakan jilbab selama Olimpiade Paris 2024 mendapat kritik tajam dari para ahli hak asasi manusia dan memicu gelombang kemarahan online, dengan beberapa pengguna media sosial menyerukan boikot terhadap acara tersebut.
“Selamat datang di Olimpiade Islamofobia pertama dalam sejarah!” tulis Sejarawan Prancis Fabrice Riceputi dalam platform media sosial X.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan badan PBB tersebut “percaya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendikte perempuan tentang apa yang harus atau tidak boleh dia kenakan”.
Dengan melarang hijab, Prancis yang menjadi tuan rumah Olimpiade telah melanggar berbagai kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi internasional di mana negara tersebut menjadi salah satu pihak, termasuk konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan segala bentuk diskriminasi rasial sebagaimana komitmen yang dijabarkan dalam kerangka hak asasi manusia IOC, tegas Amnesty Internasional.
Baca juga: Aktivis HAM Kecam Larangan Atlet Berjilbab: Boikot Olimpiade Paris!
Misalnya, Piagam Olimpiade menyatakan: “Latihan olahraga adalah hak asasi manusia. Setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk berlatih olahraga tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.”
Kontrak Tuan Rumah Olimpiade lebih lanjut mencakup ketentuan bahwa negara tuan rumah harus “melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia diperbaiki”.
Larangan penutup kepala olahraga di Prancis juga bertentangan dengan aturan pakaian badan olahraga internasional seperti FIFA (federasi sepak bola internasional), FIBA (federasi bola basket internasional), dan FIVB (federasi bola voli internasional).
Dampak yang Menghancurkan
“Larangan atlet Prancis berkompetisi dengan mengenakan hijab olahraga di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan sebuah olok-olok atas klaim bahwa Paris 2024 adalah Olimpiade Kesetaraan Gender yang pertama dan mengungkap diskriminasi gender rasis yang mendasari akses terhadap olahraga di Prancis,” kata Anna Blus, seorang Peneliti Amnesty International, sebagaimana dikutip Middle East Eye.
“Selamat datang di Olimpiade Islamofobia pertama dalam sejarah!” tulis Sejarawan Prancis Fabrice Riceputi dalam platform media sosial X.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan badan PBB tersebut “percaya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendikte perempuan tentang apa yang harus atau tidak boleh dia kenakan”.
Dengan melarang hijab, Prancis yang menjadi tuan rumah Olimpiade telah melanggar berbagai kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi internasional di mana negara tersebut menjadi salah satu pihak, termasuk konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan segala bentuk diskriminasi rasial sebagaimana komitmen yang dijabarkan dalam kerangka hak asasi manusia IOC, tegas Amnesty Internasional.
Baca juga: Aktivis HAM Kecam Larangan Atlet Berjilbab: Boikot Olimpiade Paris!
Misalnya, Piagam Olimpiade menyatakan: “Latihan olahraga adalah hak asasi manusia. Setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk berlatih olahraga tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.”
Kontrak Tuan Rumah Olimpiade lebih lanjut mencakup ketentuan bahwa negara tuan rumah harus “melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia diperbaiki”.
Larangan penutup kepala olahraga di Prancis juga bertentangan dengan aturan pakaian badan olahraga internasional seperti FIFA (federasi sepak bola internasional), FIBA (federasi bola basket internasional), dan FIVB (federasi bola voli internasional).
Dampak yang Menghancurkan
“Larangan atlet Prancis berkompetisi dengan mengenakan hijab olahraga di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan sebuah olok-olok atas klaim bahwa Paris 2024 adalah Olimpiade Kesetaraan Gender yang pertama dan mengungkap diskriminasi gender rasis yang mendasari akses terhadap olahraga di Prancis,” kata Anna Blus, seorang Peneliti Amnesty International, sebagaimana dikutip Middle East Eye.
Lihat Juga :