Larangan Jilbab Prancis: Selamat Datang di Olimpiade Islamofobia
Jum'at, 19 Juli 2024 - 14:50 WIB
Prancis melarang atletnya mengenakan hijab dalam Olimpiade Paris 2024. Foto/Ilustrasi: MEE
Keputusan Prancis melarang atletnya mengenakan jilbab selama Olimpiade Paris 2024 mendapat kritik tajam dari para ahli hak asasi manusia dan memicu gelombang kemarahan online, dengan beberapa pengguna media sosial menyerukan boikot terhadap acara tersebut.
“Selamat datang di Olimpiade Islamofobia pertama dalam sejarah!” tulis Sejarawan Prancis Fabrice Riceputi dalam platform media sosial X.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan badan PBB tersebut “percaya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendikte perempuan tentang apa yang harus atau tidak boleh dia kenakan”.
Dengan melarang hijab, Prancis yang menjadi tuan rumah Olimpiade telah melanggar berbagai kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi internasional di mana negara tersebut menjadi salah satu pihak, termasuk konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan segala bentuk diskriminasi rasial sebagaimana komitmen yang dijabarkan dalam kerangka hak asasi manusia IOC, tegas Amnesty Internasional.
Misalnya, Piagam Olimpiade menyatakan: “Latihan olahraga adalah hak asasi manusia. Setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk berlatih olahraga tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.”
Kontrak Tuan Rumah Olimpiade lebih lanjut mencakup ketentuan bahwa negara tuan rumah harus “melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia diperbaiki”.
Larangan penutup kepala olahraga di Prancis juga bertentangan dengan aturan pakaian badan olahraga internasional seperti FIFA (federasi sepak bola internasional), FIBA (federasi bola basket internasional), dan FIVB (federasi bola voli internasional).
Dampak yang Menghancurkan
“Larangan atlet Prancis berkompetisi dengan mengenakan hijab olahraga di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan sebuah olok-olok atas klaim bahwa Paris 2024 adalah Olimpiade Kesetaraan Gender yang pertama dan mengungkap diskriminasi gender rasis yang mendasari akses terhadap olahraga di Prancis,” kata Anna Blus, seorang Peneliti Amnesty International, sebagaimana dikutip Middle East Eye.
Meskipun ada tuntutan berulang kali, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menolak meminta otoritas Prancis untuk mencabut larangan tersebut.
Pada tanggal 11 Juni, koalisi organisasi – termasuk Aliansi Olahraga dan Hak Asasi Manusia, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International dan Basket Pour Toutes – menerbitkan surat yang ditujukan kepada IOC, menuntut agar badan tersebut secara terbuka meminta otoritas olahraga Prancis untuk membatalkan peraturan yang melarang atlet perempuan berhijab, termasuk di Paris 2024.
IOC menjawab bahwa larangan Prancis terhadap jilbab olahraga berada di luar kewenangan gerakan Olimpiade, dengan menyatakan bahwa “kebebasan beragama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh berbagai negara”.
Dalam suratnya, kelompok hak asasi manusia menjelaskan bahwa larangan tersebut berdampak negatif bagi banyak atlet Muslim “yang telah didiskriminasi, tidak terlihat, dikucilkan, dan dipermalukan”.
“Mereka mengalami trauma dan pengucilan sosial. Beberapa dari mereka telah meninggalkan negara ini atau mempertimbangkan untuk melakukan hal tersebut demi mencari peluang untuk berlatih olahraga mereka di tempat lain.”
Larangan ini berarti banyak perempuan Muslim tidak pernah mendapatkan pelatihan dan kesempatan berkompetisi yang diperlukan untuk mencapai level tertinggi dalam olahraga mereka masing-masing.
“Mencegah perempuan dan anak perempuan Muslim untuk berpartisipasi secara penuh dan bebas dalam olahraga, untuk rekreasi atau sebagai karier, dapat berdampak buruk pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental dan fisik mereka,” kata Amnesty dalam laporannya.
LSM tersebut berbicara dengan Helene Ba, seorang pemain bola basket yang tidak diizinkan berkompetisi sejak Oktober lalu: “Secara mental, ini juga sulit karena Anda benar-benar merasa dikucilkan. Apalagi jika Anda pergi ke bangku cadangan dan wasit menyuruh Anda pergi ke tangga [stand]. Semua orang melihatmu… Sungguh memalukan.”
Perempuan lain, yang diidentifikasi sebagai B, mengatakan kepada Amnesty International: “Ini menyedihkan. Bahkan sangat memalukan, pada saat ini di tahun 2024, menghalangi mimpi hanya karena sehelai kain.”
“Selamat datang di Olimpiade Islamofobia pertama dalam sejarah!” tulis Sejarawan Prancis Fabrice Riceputi dalam platform media sosial X.
Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengatakan badan PBB tersebut “percaya bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mendikte perempuan tentang apa yang harus atau tidak boleh dia kenakan”.
Dengan melarang hijab, Prancis yang menjadi tuan rumah Olimpiade telah melanggar berbagai kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi internasional di mana negara tersebut menjadi salah satu pihak, termasuk konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan segala bentuk diskriminasi rasial sebagaimana komitmen yang dijabarkan dalam kerangka hak asasi manusia IOC, tegas Amnesty Internasional.
Misalnya, Piagam Olimpiade menyatakan: “Latihan olahraga adalah hak asasi manusia. Setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk berlatih olahraga tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.”
Kontrak Tuan Rumah Olimpiade lebih lanjut mencakup ketentuan bahwa negara tuan rumah harus “melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia diperbaiki”.
Larangan penutup kepala olahraga di Prancis juga bertentangan dengan aturan pakaian badan olahraga internasional seperti FIFA (federasi sepak bola internasional), FIBA (federasi bola basket internasional), dan FIVB (federasi bola voli internasional).
Dampak yang Menghancurkan
“Larangan atlet Prancis berkompetisi dengan mengenakan hijab olahraga di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan sebuah olok-olok atas klaim bahwa Paris 2024 adalah Olimpiade Kesetaraan Gender yang pertama dan mengungkap diskriminasi gender rasis yang mendasari akses terhadap olahraga di Prancis,” kata Anna Blus, seorang Peneliti Amnesty International, sebagaimana dikutip Middle East Eye.
Meskipun ada tuntutan berulang kali, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menolak meminta otoritas Prancis untuk mencabut larangan tersebut.
Pada tanggal 11 Juni, koalisi organisasi – termasuk Aliansi Olahraga dan Hak Asasi Manusia, Amnesty International, Human Rights Watch, Transparency International dan Basket Pour Toutes – menerbitkan surat yang ditujukan kepada IOC, menuntut agar badan tersebut secara terbuka meminta otoritas olahraga Prancis untuk membatalkan peraturan yang melarang atlet perempuan berhijab, termasuk di Paris 2024.
IOC menjawab bahwa larangan Prancis terhadap jilbab olahraga berada di luar kewenangan gerakan Olimpiade, dengan menyatakan bahwa “kebebasan beragama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh berbagai negara”.
Dalam suratnya, kelompok hak asasi manusia menjelaskan bahwa larangan tersebut berdampak negatif bagi banyak atlet Muslim “yang telah didiskriminasi, tidak terlihat, dikucilkan, dan dipermalukan”.
“Mereka mengalami trauma dan pengucilan sosial. Beberapa dari mereka telah meninggalkan negara ini atau mempertimbangkan untuk melakukan hal tersebut demi mencari peluang untuk berlatih olahraga mereka di tempat lain.”
Larangan ini berarti banyak perempuan Muslim tidak pernah mendapatkan pelatihan dan kesempatan berkompetisi yang diperlukan untuk mencapai level tertinggi dalam olahraga mereka masing-masing.
“Mencegah perempuan dan anak perempuan Muslim untuk berpartisipasi secara penuh dan bebas dalam olahraga, untuk rekreasi atau sebagai karier, dapat berdampak buruk pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental dan fisik mereka,” kata Amnesty dalam laporannya.
LSM tersebut berbicara dengan Helene Ba, seorang pemain bola basket yang tidak diizinkan berkompetisi sejak Oktober lalu: “Secara mental, ini juga sulit karena Anda benar-benar merasa dikucilkan. Apalagi jika Anda pergi ke bangku cadangan dan wasit menyuruh Anda pergi ke tangga [stand]. Semua orang melihatmu… Sungguh memalukan.”
Perempuan lain, yang diidentifikasi sebagai B, mengatakan kepada Amnesty International: “Ini menyedihkan. Bahkan sangat memalukan, pada saat ini di tahun 2024, menghalangi mimpi hanya karena sehelai kain.”