Deklarasi Kemerdekaan Israel, Menjamin Kesamaan Hanya di Atas Kertas
Senin, 23 Oktober 2023 - 05:15 WIB
loading...
Israel adalah sebuah negara Yahudi... terbuka bagi imigrasi Yahudi. Foto/Ilustrasi: DW
A
A
A
Deklarasi Kemerdekaan Israel berbunyi: "Negara Israel... akan menjamin kesamaan penuh dalam hak-hak sosial dan politik untuk semua warganegaranya, tanpa membedakan keyakinan, ras, atau jenis kelamin."
Mantan anggota Kongres AS , Paul Findley (1921 – 2019) menyebut deklarasi ini sebagai omong kosong. Menurutnya, meskipun Deklarasi Kemerdekaan Israel menjanjikan kesamaan bagi semua warga negara, dokumen yang sama menyatakan bahwa Israel adalah "sebuah negara Yahudi ... terbuka bagi imigrasi Yahudi" dan mengundang semua orang Yahudi di seluruh dunia "untuk menyatukan kekuatan dengan kami."
"Dari tahun ke tahun, hukum-hukum Israel semakin menekankan ciri khas Yahudi dari negara itu," tulis Paul Findley, dalam bukunya berjudul "Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship" yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi "Diplomasi Munafik ala Yahudi - Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel" (Mizan, 1995).
Baca juga: Ini Mengapa Warga Israel Keturunan Arab Tidak Diwajibkan Menjadi Tentara
Ia mencontohkan, sebuah hukum pada 1985 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memangku jabatan publik jika dia menolak "eksistensi Negara Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi."
Hukum Bendera dan Lencana 1949 mengamanatkan Bintang David sebagai bendera Israel untuk mencerminkan "identifikasi antara negara baru dan bangsa Yahudi" dan menorah, kandelabra Yahudi, sebagai lencana negara.
Akibat hukum-hukum yang bersifat eksklusif itu, wartawan New York Times David Shipler melaporkan pada 1983 bahwa orang-orang Palestina menjadi "orang asing di tanah air mereka sendiri" yang tidak "sepenuhnya menjadi bagian dari sebuah bangsa yang dianggap sebagai negara Yahudi."
Sebagaimana pernah dikatakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Israel, Yigal Allon, "Adalah penting untuk menyatakan secara terbuka: Israel adalah sebuah negara Yahudi dengan kebangsaan tunggal. Kenyataan bahwa kelompok minoritas Arab hidup di dalam negeri itu tidak lantas menjadikannya sebuah negara multi kebangsaan."
Bukti publik yang paling dramatis dari diskriminasi resmi Israel terhadap orang-orang Palestina muncul pada 1976 dalam suatu dokumen yang disebut Laporan Koenig, sesuai dengan nama pengarangnya, Israel Koenig, komisaris Distrik Utara (Galilee) dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Mayoritas Warga Arab Tolak Kesepakatan dan Pengakuan Atas Israel
Laporan panjang itu memperingatkan berkembangnya nasionalisme Palestina dan menyarankan sejumlah cara untuk menghalangi orang-orang Palestina warga negara Israel itu.
Ini termasuk meneliti kemungkinan menipiskan konsentrasi-konsentrasi penduduk Arab yang ada. Memberikan pelayanan istimewa [dalam sektor ekonomi, termasuk pekerjaan] kepada kelompok-kelompok atau individu-individu Yahudi dan bukan pada orang-orang Arab. Mendorong para mahasiswa Arab untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ilmiah yang sulit sebab "pelajaran-pelajaran ini akan menyisakan waktu lebih sedikit untuk mengurusi nasionalisme dan akan membuat angka putus sekolah lebih tinggi. Terakhir mendorong para mahasiswa Arab agar belajar di luar negeri sementara membuat upaya untuk kembali dan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sulit-kebijaksanaan ini sangat tepat untuk mendorong imigrasi mereka.
Baca juga: 6 Omong Kosong Israel untuk Dirikan Negara Yahudi
Pemerintah mengumumkan bahwa laporan itu merupakan pendapat pribadi seseorang dan bukan kebijaksanaan resmi, suatu klaim yang secara umum tidak diterima oleh orang-orang Arab atau para pengamat lainnya.
Sebagai bukti, para pengecam kebijaksanaan itu mencatat bahwa Koenig tetap memegang jabatannya sebagai komisaris Distrik Galilee, dan rekan pengarang memorandum itu, Zvi Aldoraty, direkomendasikan oleh Perdana Menteri Yitzhak Rabin sebagai kandidat direktur Departemen Arab dari Partai Buruh.
Bagaimanapun juga, dalam pidato pengukuhannya pada 1992, ketika dia dipilih kembali menjadi perdana menteri, Rabin bersumpah: "Hari ini, hampir 45 tahun setelah berdirinya negara ini, ada kesenjangan yang besar sekali antara sektor-sektor Yahudi dan Arab di banyak bidang. Atas nama pemerintah baru, saya menjanjikan kepada penduduk Arab, Druze dan Badui untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk menutup kesenjangan-kesenjangan itu."
Baca juga: Omong Kosong Israel dalam Perang 1967: Menuduh Arab Menyerang Duluan
Mantan anggota Kongres AS , Paul Findley (1921 – 2019) menyebut deklarasi ini sebagai omong kosong. Menurutnya, meskipun Deklarasi Kemerdekaan Israel menjanjikan kesamaan bagi semua warga negara, dokumen yang sama menyatakan bahwa Israel adalah "sebuah negara Yahudi ... terbuka bagi imigrasi Yahudi" dan mengundang semua orang Yahudi di seluruh dunia "untuk menyatukan kekuatan dengan kami."
"Dari tahun ke tahun, hukum-hukum Israel semakin menekankan ciri khas Yahudi dari negara itu," tulis Paul Findley, dalam bukunya berjudul "Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship" yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi "Diplomasi Munafik ala Yahudi - Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel" (Mizan, 1995).
Baca juga: Ini Mengapa Warga Israel Keturunan Arab Tidak Diwajibkan Menjadi Tentara
Ia mencontohkan, sebuah hukum pada 1985 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memangku jabatan publik jika dia menolak "eksistensi Negara Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi."
Hukum Bendera dan Lencana 1949 mengamanatkan Bintang David sebagai bendera Israel untuk mencerminkan "identifikasi antara negara baru dan bangsa Yahudi" dan menorah, kandelabra Yahudi, sebagai lencana negara.
Akibat hukum-hukum yang bersifat eksklusif itu, wartawan New York Times David Shipler melaporkan pada 1983 bahwa orang-orang Palestina menjadi "orang asing di tanah air mereka sendiri" yang tidak "sepenuhnya menjadi bagian dari sebuah bangsa yang dianggap sebagai negara Yahudi."
Sebagaimana pernah dikatakan oleh mantan Menteri Luar Negeri Israel, Yigal Allon, "Adalah penting untuk menyatakan secara terbuka: Israel adalah sebuah negara Yahudi dengan kebangsaan tunggal. Kenyataan bahwa kelompok minoritas Arab hidup di dalam negeri itu tidak lantas menjadikannya sebuah negara multi kebangsaan."
Bukti publik yang paling dramatis dari diskriminasi resmi Israel terhadap orang-orang Palestina muncul pada 1976 dalam suatu dokumen yang disebut Laporan Koenig, sesuai dengan nama pengarangnya, Israel Koenig, komisaris Distrik Utara (Galilee) dari Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Mayoritas Warga Arab Tolak Kesepakatan dan Pengakuan Atas Israel
Laporan panjang itu memperingatkan berkembangnya nasionalisme Palestina dan menyarankan sejumlah cara untuk menghalangi orang-orang Palestina warga negara Israel itu.
Ini termasuk meneliti kemungkinan menipiskan konsentrasi-konsentrasi penduduk Arab yang ada. Memberikan pelayanan istimewa [dalam sektor ekonomi, termasuk pekerjaan] kepada kelompok-kelompok atau individu-individu Yahudi dan bukan pada orang-orang Arab. Mendorong para mahasiswa Arab untuk mengikuti pelajaran-pelajaran ilmiah yang sulit sebab "pelajaran-pelajaran ini akan menyisakan waktu lebih sedikit untuk mengurusi nasionalisme dan akan membuat angka putus sekolah lebih tinggi. Terakhir mendorong para mahasiswa Arab agar belajar di luar negeri sementara membuat upaya untuk kembali dan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih sulit-kebijaksanaan ini sangat tepat untuk mendorong imigrasi mereka.
Baca juga: 6 Omong Kosong Israel untuk Dirikan Negara Yahudi
Pemerintah mengumumkan bahwa laporan itu merupakan pendapat pribadi seseorang dan bukan kebijaksanaan resmi, suatu klaim yang secara umum tidak diterima oleh orang-orang Arab atau para pengamat lainnya.
Sebagai bukti, para pengecam kebijaksanaan itu mencatat bahwa Koenig tetap memegang jabatannya sebagai komisaris Distrik Galilee, dan rekan pengarang memorandum itu, Zvi Aldoraty, direkomendasikan oleh Perdana Menteri Yitzhak Rabin sebagai kandidat direktur Departemen Arab dari Partai Buruh.
Bagaimanapun juga, dalam pidato pengukuhannya pada 1992, ketika dia dipilih kembali menjadi perdana menteri, Rabin bersumpah: "Hari ini, hampir 45 tahun setelah berdirinya negara ini, ada kesenjangan yang besar sekali antara sektor-sektor Yahudi dan Arab di banyak bidang. Atas nama pemerintah baru, saya menjanjikan kepada penduduk Arab, Druze dan Badui untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk menutup kesenjangan-kesenjangan itu."
Baca juga: Omong Kosong Israel dalam Perang 1967: Menuduh Arab Menyerang Duluan
(mhy)
Lihat Juga :
