Zionis Israel: Mulanya Kampanye Tanah Tanpa Bangsa untuk Bangsa Tanpa Tanah

Dr Muhsin Muhammad Shaleh menjelaskan kampanye Zionis Israel pada awalnya dan sejak abad ke-19 terfokus pada pemikiran “tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah”. Mereka menganggap bahwa tidak ada bangsa (rakyat) di Palestina , sehingga adalah wajar dan hak bagi bangsa Yahudi yang tidak memiliki tanah untuk menjadikan tanah Palestina buat mereka.

"Hanya saja, di Palestina orang-orang Yahudi sejak awal koloni permukiman pertama, mendapati bahwa tanah Palestina yang subur telah dihuni bangsa yang giat bekerja," tulis Dr Muhsin Muhammad Shaleh dalam bukunya yang berjudul "Ardhu Filistin wa Sya’buha" yang diterjemahkan Warsito, Lc menjadi "Tanah Palestina dan Rakyatnya".

Baca juga: Catatan Sejarah: Miliuner Rothschild Ikut Mendanai Permukiman Yahudi di Palestina

Itu sebabnya, pada dekade terakhir abad ke-19 salah seorang senior pemimpin gerakan Zionis yang dekat dengan Theodor Herzl (1860 – 1904) mengutus dua orang Hakom (pendeta) Yahudi untuk memberikan laporan kepada Konferensi Zionisme mengenai kemungkinan aktivitas migrasi (hijrah) orang-orang Yahudi ke Palestina.

Setelah kembali, keduanya menulis laporan yang di dalamnya diibaratkan, “Bahwa Palestina adalah mempelai wanita yang cantik, ialah cukup memenuhi semua persyaratan, namun sayang ia benar-benar telah bersuami,” artinya bahwa di sana ada bangsa (rakyat) yang menempatinya dan bukanlah tanah tanpa bangsa (rakyat).

Aktivitas perlawanan Palestina untuk menghadapi permukiman koloni Yahudi ini telah mulai dilakukan di Palestina sejak mulai proyek ini muncul, dan sejak tahap-tahap awal sekali proyek ini, di masa Daulah Utsmaniyah.

Kala itu, pada tahun 1886, telah terjadi benturan antara petani Palestina dengan para pemukim Yahudi. Menurut Muhsin Muhammad Shaleh, sejak datang Rasyad Basha mengurus al Quds yang menunjukkan sikap nepotisme pada orang-orang Yahudi maka utusan dari pihak dewan al Quds mengajukan protes terhadapnya pada Mei 1890.

Pada 24 Juni 1891, dewan al Quds mengajukan petisi kepada Shadr A’dzam (semacam perdana menteri) di Daulah Utsmaniyah. Dalam petisinya mereka meminta pelarangan hijrah Yahudi Rusia ke Palestina dan pelarangan bagi mereka mempunyai hak kepemilikan tanah di Palestina.

Baca juga: Kisah Zionis Menekan Sultan Ottoman untuk Menguasai Bumi Palestina

Para ulama perwakilan Palestina di pemerintahan Daulah Utsmaniyah, memberikan peringatan akan bahaya koloni permukiman Yahudi dan meminta melakukan langkah-langkah tegas dalam menghadapinya.

Pada tahun 1897, Syaikh Muhammad Taher Husaini mengetuai dewan lokal yang memiliki kewenangan pemerintah resmi untuk melakukan penelitian pada permintaan pemindahan kepemilikan pada penguasaan Baitul Maqdis, maka dapat menghalangi perpindahan banyak tanah ke tangan Yahudi.

Syaikh Sulaiman Taji Faruqi yang mendirikan Partai Nasional Utsmani pada tahun 1911 juga memiliki peran dalam mengingatkan bahaya Zionis. Demikian juga yang dilakukan Yusuf Khalidi, Ruhi Khalidi, Sa’id Husaini dan Nagib Nashar.

Meskipun Sultan Abdul Hamid dan penguasa pusat telah mengeluarkan ta’limat (instruksi) untuk melakukan perlawanan terhadap hijrah (migrasi) dan koloni permukiman Yahudi, namun kerusakan bagian manajerial Daulah Utsmaniyah telah menghalangi pelaksanaan ta’limat tersebut.

Orang Yahudi melakukan praktik penyuapan agar bisa membeli tanah Palestina dalam jumlah besar. Kemudian penguasaan Partai Persatuan dan Kemajuan atas Daulah Utsmaniyah dan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid pada tahun 1909, serta pengaruh Yahudi yang sangat besar di dalamnya, telah turut serta memudahkan orang-orang Yahudi memiliki tanah Palestina dan menghijrahkan orang-orang Palestina.

Baca juga: Jejak Zionis di Ottoman: Bermula dari Gadis Yahudi Roxelana

Bersamaan dengan akhir Daulah Utsmaniyah pada tahun 1918 orang-orang Yahudi telah mendapatkan 420.000 m2 dari total luas tanah Palestina atau sebesar 1,56% dari total tanah Palestina.

Tanah itu mereka beli dari para tuan tanah asal Lebanon semisal keluarga Sarsaq, Tiyan, Tuwaini dan Midwar, atau dari pemerintah Utsmaniyah lewat jalan pelelangan yang di dalamnya dijual tanah para petani Palestina yang tidak mampu membayar pajak menumpuk yang dibebankan kepada mereka.

Lainnya, juga dari para tuan tanah Palestina yang sebagian besarnya adalah orang-orang Nasrani seperti keluarga Rok, Kisar, Khauri dan Hana. Pembelian ini mencapai sekitar 93% dari tanah yang mereka peroleh kala itu.

Muhsin Muhammad Shaleh mengatakan yang penting, kala itu, bahaya Zionisme belum menjadi bahaya yang begitu menakutkan bagi anak-anak Palestina. Itu dikarenakan kecilnya jumlah permukiman koloni dan perumahan Yahudi juga ketidakmungkinan pendirian entitas Zionis di bawah daulah islamiyah (Daulah Utsmaniyah).

Baru kemudian, ketika Palestina berada di bawah penjajah imperialis Inggris pada tahun 1917 – tahun 1948, secara terang-terangan negara ini datang ke Palestina untuk melaksanakan proyek Zionis dan mendirikan tanah air nasional bagi Yahudi di Palestina.

Seluruh kewenangan penguasa imperialis dan kekuatannya telah diperas untuk merealisasikan realita ini.

Baca juga: Catatan Harian Sultan Ottoman Menolak Menjual Palestina kepada Zionis

Gerakan Nasional Palestina telah melakukan perlawanan terhadap koloni permukiman Yahudi dengan segala cara baik politik, informasi dan protes serta melakukan banyak aksi revolusi dan baku fisik.

Selama penjajahan Inggris Yahudi berhasil menguasai sekitar 5,1% dari total tanah Palestina, meskipun dengan memobilisir potensi internasional dan modal yang luas biasa, serta di bawah dukungan dan teror langsung dari negara imperialis yang lalim.

"Tapi tunggu dulu!" ujar Muhsin Muhammad Shaleh. "Pada realitasnya sebagian besar tanah yang berhasil mereka kuasai ini tidak mereka beli dari orang Palestina."

Kenyataan-kenyataan obyektif menunjukkan bahwa sebagian besar tanah tersebut masuk ke tangan Yahudi melalui pemberian oleh penguasa imperialis Inggris kepada mereka dari tanah Palestina amiriyah (tanah milik Daulah Utsmaniyah), atau lewat para tuan tanah besar selain orang Palestina yang tinggal di luar Palestina, yang secara praktik dan resmi mereka dilarang dan tidak boleh masuk ke Palestina (di bawah penjajahan Inggris) untuk mengembangkan tanah mereka meskipun mereka benar-benar ingin melakukan itu.

Baca juga: Kisah Kaki Tangan Zionis Merusak Moral Pejabat Tinggi Ottoman