Mantan Anggota Kongres Ini Bilang Tanpa Bantuan AS, Israel Tidak Akan Berdaya

Mantan anggota Kongres AS , Paul Findley (1921 – 2019) mengatakan tanpa bantuan Amerika Serikat , Israel tidak akan mempunyai sumber-sumber untuk mendirikan dan mempertahankan permukiman-permukiman Yahudi atau meneruskan pendudukan militernya.

"Amerika Serikat juga patut dipersalahkan sebab telah berkolusi dengan Israel dalam pendudukan militer dan penjajahan atas tanah Palestina," tulis Paul Findley, dalam bukunya berjudul "Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the U.S. - Israeli Relationship" yang diterjemahkan Rahmani Astuti menjadi "Diplomasi Munafik ala Yahudi - Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel" (Mizan, 1995).



Menurutnya, meskipun kebijaksanaan AS secara resmi menentang pemukiman-pemukiman Yahudi, tidak ada upaya yang pernah dilakukan untuk menahan bantuan ekonomi dan militer AS sebesar US$3 miliar kepada Israel untuk membuat negara Yahudi itu menghentikan penjajahannya atas wilayah-wilayah pendudukan.

Paul Findley mengatakan permukiman-permukiman Yahudi yang didirikan di atas tanah milik bangsa Palestina di wilayah-wilayah pendudukan menjadi rintangan serius bagi usaha mencapai perdamaian.

Piagam PBB secara spesifik menyatakan tidak sah perebutan wilayah dengan kekerasan, dan Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Masa Perang pada 1949 secara khusus melarang kekuatan pendudukan agar tidak memindahkan bagian dari penduduknya sendiri ke wilayah yang didudukinya.

"Israel terus-menerus melanggar kedua perjanjian internasional ini," ujarnya.



Sejak 1967 Israel menduduki Yerusalem Timur Arab, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Jalur Gaza melalui tindak kekerasan dan pada saat yang sama terus mendirikan permukiman-permukiman Yahudi di semua wilayah tersebut.

Melanggar Piagam PBB

Menurut Paul Findley, sampai masa kepresidenan Reagan yang sangat pro Israel, setiap pemerintahan AS, Demokrat maupun Republik, telah menentang klaim Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki pada 1967.
Hanya saja, pada masa kepresidenan Ronald Reagan yang dimulai 1981 kebijaksanaan AS tiba-tiba dibungkam oleh deklarasi mengejutkan pada 2 Februari yang menyatakan bahwa "saya tidak setuju ketika pemerintahan sebelumnya menyatakan [pemukiman-pemukiman Israel] tidak sah-mereka bukan tidak sah."

Sedangkan mengenai status hukum dari pemukiman-pemukiman itu dalam kebijaksanaan Reagan tidak pernah jelas. Namun sejalan dengan berlalunya waktu menjadi jelaslah padanya bahwa mereka merupakan "rintangan bagi perdamaian," sebagaimana yang berulangkah dia katakan, dan bahwa "ketergesa-gesaan" Israel untuk mendirikan pemukiman-pemukiman itu "terlalu provokatif."



Sementara itu, seluruh dunia tetap beranggapan pemukiman-pemukiman itu tidak sah dan menyatakannya demikian. Masyarakat Eropa telah secara konsisten mempertahankan bahwa "pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Israel sejak 1967, termasuk Jerusalem Timur, adalah tidak sah di bawah hukum internasional" dan bahwa kebijaksanaan pemukiman Israel menjadi "rintangan yang sernakin mengganggu untuk mencapai perdamaian di wilayah itu."

Setelah Reagan mengeluarkan deklarasi "bukan tidak sah"-nya, George Bush memilih untuk tidak memutar balik deklarasi tersebut di masa pemerintahannya sendiri.

Akan tetapi para pejabat pemerintah Bush mengisyaratkan bahwa pemerintah menganggap pemukiman-pemukiman itu bukan hanya merupakan rintangan bagi perdamaian melainkan juga tidak sah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri James Baker pada 1991, "kami dulu menganggap [pemukiman-pemukiman Israel] tidak sah [tetapi] kini kami secara moderat menganggap [mereka] sebagai rintangan bagi perdamaian."



Perdana Menteri Yitzhak Rabin mendapat tuntunan dari filosofi lain. Tak lama setelah kekalahannya untuk dipilih kembali pada 1992, Shamir berkata:

"Likud tidak pernah menyembunyikan niatnya untuk menuntut kedaulatan atas Judea dan Samaria sewaktu mengadakan perundingan-perundingan untuk mendapatkan status final mereka. Ia menerapkan prinsip bahwa hak orang-orang Yahudi untuk bermukim di seluruh bagian Eretz Yisrael akan didukung sepanjang waktu berlangsungnya perundingan-perundingan. Satu-satunya jaminan untuk melawan kedaulatan Arab di sebelah barat sungai Yordan adalah pemukiman kota dan desa Yahudi di seluruh wilayah Judea dan Samaria."