Pemilu Iran di Hari Jumat, Begini Analisis Para Pengamat
Kamis, 27 Juni 2024 - 15:57 WIB
loading...
Calon presiden Iran 2024. Foto: Press TV
A
A
A
Iran akan menggelar pemilihan presiden Jumat 28 Juni 2024. Perubahan dinamika regional setelah Operasi Badai Al-Aqsa Hamas dan Operasi Janji Sejati Iran telah mendorong para pakar politik mengikuti perkembangan politik terbaru di Negeri Para Mullah tersebut.
Pengaruh Iran di tingkat regional dan internasional memang sangat diperhitungkan. Mengingat posisi geopolitik, strategis, dan geografis Iran yang unik serta kemampuan ekonomi negara tersebut, negara-negara di kawasan ini dan sekitarnya dengan cermat memantau hasil pemilu.
Hassan Beheshtipour, pakar kebijakan luar negeri, dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, mendekonstruksi bagaimana lanskap politik Iran dilihat dan diamati di dunia.
Menurutnya, terlepas dari siapa yang menjadi presiden Iran berikutnya, kebijakan luar negeri Republik Islam tidak akan berubah dan keterlibatan internasional akan terus berlanjut.
Baca juga: 9 Organisasi Perjuangan yang Didukung Iran
Presiden Ebrahim Raeisi, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei, selama tiga tahun masa jabatannya membuka babak baru dalam hubungan Iran dengan negara-negara di kawasan dan di seluruh dunia.
Dia juga menyelesaikan keanggotaan penuh Iran di blok regional yang kuat, BRICS dan Dewan Kerjasama Shanghai (SCO) setelah penantian bertahun-tahun.
Kebijakan Luar Negeri Tetap Konsisten
Beheshtipour mengatakan keyakinan umum di Barat adalah jika Masoud Pezeshkian, mantan menteri kesehatan dan anggota parlemen berpengalaman, terpilih sebagai presiden berikutnya, hubungan Iran dengan Barat akan membaik. Sedangkan jika Mohammad Baqer Qalibaf, ketua parlemen Iran atau Saeed Jalili, mantan ketua parlemen Iran, yang terpilih akan menjadi lebih baik. Namun, jika negosiator utama nuklir terpilih, negara tersebut akan menerapkan kebijakan “konfrontasional”. Semua itu adalah analisis yang keliru.
“Kebijakan utama negara (Iran) ditentukan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan presiden sebagai pemimpinnya. Namun, keputusan hanya dapat dilaksanakan setelah Pemimpin Revolusi Islam (Ayatollah Seyyed Ali Khamenei) menyetujuinya,” kata Beheshtipour kepada situs Press TV.
Oleh karena itu, presiden mempunyai satu suara di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dan anggota kabinet seperti menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri intelijen masing-masing memiliki satu suara.
“Poin penting berikutnya adalah Pezeshkian tidak pernah menyatakan pilihannya untuk menerapkan kebijakan keterlibatan atau konfrontatif dalam politiknya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia adalah pelaksana kebijakan-kebijakan besar yang ditentukan oleh Pemimpin,” kata analis tersebut.
Pengaruh Iran di tingkat regional dan internasional memang sangat diperhitungkan. Mengingat posisi geopolitik, strategis, dan geografis Iran yang unik serta kemampuan ekonomi negara tersebut, negara-negara di kawasan ini dan sekitarnya dengan cermat memantau hasil pemilu.
Hassan Beheshtipour, pakar kebijakan luar negeri, dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV, mendekonstruksi bagaimana lanskap politik Iran dilihat dan diamati di dunia.
Menurutnya, terlepas dari siapa yang menjadi presiden Iran berikutnya, kebijakan luar negeri Republik Islam tidak akan berubah dan keterlibatan internasional akan terus berlanjut.
Baca juga: 9 Organisasi Perjuangan yang Didukung Iran
Presiden Ebrahim Raeisi, yang meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei, selama tiga tahun masa jabatannya membuka babak baru dalam hubungan Iran dengan negara-negara di kawasan dan di seluruh dunia.
Dia juga menyelesaikan keanggotaan penuh Iran di blok regional yang kuat, BRICS dan Dewan Kerjasama Shanghai (SCO) setelah penantian bertahun-tahun.
Kebijakan Luar Negeri Tetap Konsisten
Beheshtipour mengatakan keyakinan umum di Barat adalah jika Masoud Pezeshkian, mantan menteri kesehatan dan anggota parlemen berpengalaman, terpilih sebagai presiden berikutnya, hubungan Iran dengan Barat akan membaik. Sedangkan jika Mohammad Baqer Qalibaf, ketua parlemen Iran atau Saeed Jalili, mantan ketua parlemen Iran, yang terpilih akan menjadi lebih baik. Namun, jika negosiator utama nuklir terpilih, negara tersebut akan menerapkan kebijakan “konfrontasional”. Semua itu adalah analisis yang keliru.
“Kebijakan utama negara (Iran) ditentukan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan presiden sebagai pemimpinnya. Namun, keputusan hanya dapat dilaksanakan setelah Pemimpin Revolusi Islam (Ayatollah Seyyed Ali Khamenei) menyetujuinya,” kata Beheshtipour kepada situs Press TV.
Oleh karena itu, presiden mempunyai satu suara di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dan anggota kabinet seperti menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri intelijen masing-masing memiliki satu suara.
“Poin penting berikutnya adalah Pezeshkian tidak pernah menyatakan pilihannya untuk menerapkan kebijakan keterlibatan atau konfrontatif dalam politiknya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia adalah pelaksana kebijakan-kebijakan besar yang ditentukan oleh Pemimpin,” kata analis tersebut.
Lihat Juga :
