Berbangsa dan Bernegara Jadi Fitrah Umat Manusia
Minggu, 28 Agustus 2022 - 08:38 WIB
loading...
A
A
A
Menurutnya, Pancasila merupakan sebuah kemahiran para founding fathers bangsa ini dalam memformulasi negara Indonesia ini dengan asas Pancasila. Sehingga, narasi terkait haramnya negara dan praktik nasionalisme penting untuk diluruskan.
“Karena mereka menggunakan dalil dengan pemahaman yang keliru, maka tentunya kita luruskan dengan dalil yang sama, Nabi itu sudah mengatakan bahwa suatu saat ada umatku yang merusak Alquran dan Hadits itu dengan pemahaman yang keliru. Itu yang sekarang terjadi saat ini,” kata pria yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini.
Sehingga bisa dikatakan, bahwa kelompok yang kerap merongrong Pancasila dengan dalil keharamannya, diduga memang tidak memahami makna ayat-ayat AlQuran. Dan bahkan sengaja untuk merusak pemahaman moderat dan persatuan anak bangsa.
“Kelompok-kelompok itu memang belum memahami dan memang bisa juga mereka itu sengaja ingin merusak pemahaman moderat keagamaan anak bangsa ini,” ujar Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Oleh karena itu, dia berharap kepada segenap tokoh agama dan pihak pemerintah khususnya mempu lebih proaktif dalam menarasikan wacana keagamaan yang moderat, sebagai jihad untuk kemajuan bangsa.
“Jangan sampai kita menjadisilent majority. Kita tertidur, padahal masyarakat kita ini sedang membutuhkan wacana-wacana keislaman yang sejuk, harus ada keberanian sebagai jihad kita untuk menarasikan lebih masif wacana-wacana keislaman itu,” kata Muammar.
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sulawesi Selatan (FKPT Sulsel) ini juga mengatakan, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan terutama dengan mengeratkan solidaritas antarcivil society.Dengan mengerahkan kekuatan ormas keagamaan yang moderat agar pemahaman keagamaan yang moderat terbentuk secara kuat dan masif ditengah masyarakat.
“Sehingga pemahaman keagamaan itu lahir dari bawah supaya tidak ada kesan juga bahwa pemerintah ini mencekoki dan memaksa gitu terhadap suatu pemahaman tersendiri. Jadi saya kira kekuatan bottom-up serta top-down juga perlu secara regulatif, dan juga harus lebih masif dari bawah,” kata Muammar.
“Karena mereka menggunakan dalil dengan pemahaman yang keliru, maka tentunya kita luruskan dengan dalil yang sama, Nabi itu sudah mengatakan bahwa suatu saat ada umatku yang merusak Alquran dan Hadits itu dengan pemahaman yang keliru. Itu yang sekarang terjadi saat ini,” kata pria yang juga Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini.
Sehingga bisa dikatakan, bahwa kelompok yang kerap merongrong Pancasila dengan dalil keharamannya, diduga memang tidak memahami makna ayat-ayat AlQuran. Dan bahkan sengaja untuk merusak pemahaman moderat dan persatuan anak bangsa.
“Kelompok-kelompok itu memang belum memahami dan memang bisa juga mereka itu sengaja ingin merusak pemahaman moderat keagamaan anak bangsa ini,” ujar Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Oleh karena itu, dia berharap kepada segenap tokoh agama dan pihak pemerintah khususnya mempu lebih proaktif dalam menarasikan wacana keagamaan yang moderat, sebagai jihad untuk kemajuan bangsa.
“Jangan sampai kita menjadisilent majority. Kita tertidur, padahal masyarakat kita ini sedang membutuhkan wacana-wacana keislaman yang sejuk, harus ada keberanian sebagai jihad kita untuk menarasikan lebih masif wacana-wacana keislaman itu,” kata Muammar.
Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sulawesi Selatan (FKPT Sulsel) ini juga mengatakan, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan terutama dengan mengeratkan solidaritas antarcivil society.Dengan mengerahkan kekuatan ormas keagamaan yang moderat agar pemahaman keagamaan yang moderat terbentuk secara kuat dan masif ditengah masyarakat.
“Sehingga pemahaman keagamaan itu lahir dari bawah supaya tidak ada kesan juga bahwa pemerintah ini mencekoki dan memaksa gitu terhadap suatu pemahaman tersendiri. Jadi saya kira kekuatan bottom-up serta top-down juga perlu secara regulatif, dan juga harus lebih masif dari bawah,” kata Muammar.
(shf)
Lihat Juga :
