Islamofobia: Muslim AS Tidak Butuh Penghubung di Gedung Putih
Senin, 15 Juli 2024 - 14:48 WIB
Aktivis anti-apartheid Afrika Selatan Steve Biko menegaskan bahwa senjata paling ampuh di tangan penindas adalah pikiran kaum tertindas. Foto/Ilustrasi: MEE
Pada tanggal 8 Juli, Mazen Basrawi, penasihat senior Presiden AS Joe Biden , mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Penghubung Gedung Putih untuk Komunitas Muslim Amerika . Selanjutnya ia digantikan Elvir Klempic, yang terakhir menjabat sebagai Penghubung Gedung Putih untuk Badan Pembangunan Internasional AS ( USAID ).
Basrawi dilantik pada April 2023. Ini merupakan bagian dari pemenuhan janji kampanye Biden untuk memulihkan jabatan yang diberhentikan oleh mantan Presiden Donald Trump .
Pada saat itu, organisasi-organisasi Muslim merayakan pengumuman tersebut, dan menyebutnya sebagai langkah pemerintah dalam “membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas Muslim Amerika”.
Namun, alih-alih memfasilitasi keterlibatan dengan umat Islam atau membuat perubahan kebijakan substantif mengenai isu-isu yang berdampak pada mereka, sejauh ini hubungan tersebut tampaknya hanya meniru posisi pemerintah. Hal ini tidak mengherankan, karena peran tersebut dirancang untuk melemahkan komunitas Muslim.
Seperti banyak juru bicara dan pejabat AS yang melegitimasi genosida Israel terhadap warga Palestina selama sembilan bulan terakhir, Basrawi telah memuntahkan narasi resmi pro-Israel sambil mempromosikan upaya dangkal untuk meyakinkan masyarakat bahwa Biden peduli terhadap mereka.
Jika ada keraguan bahwa penghubung baru ini akan melakukan lebih dari sekadar setia melayani pemerintahan saat ini, email pertama yang dikirim dari Klempic pada tanggal 11 Juli adalah pengumuman mengenai sanksi tambahan terhadap individu dan entitas Israel. Demikian Dr Maha Hilal, peneliti dan penulis tentang Islamofobia , dalam artikelnya berjudul "US Muslims don't need a White House Muslim liaison. They need an end to state violence" yang dilansir Middle East Eye atau MEE.
Penulis buku "Innocent Until Proven Muslim: Islamophobia, the War on Terror, and the Muslim Experience Since 9/11" ini menyebut ini bukan pertama kalinya Departemen Luar Negeri menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ekstremis selama sembilan bulan terakhir setelah terjadinya genosida. Bukannya patut dirayakan, langkah-langkah tersebut tidak menghentikan kekerasan yang sedang dialami warga Palestina, baik di Tepi Barat maupun Gaza.
Pernyataan Kosong
Bulan lalu, ketika jutaan umat Islam di seluruh dunia – banyak di antaranya hidup di bawah kekerasan negara yang menindas – merayakan Idul Adha, Biden mengeluarkan pernyataan untuk memperingati hari raya tersebut.
Presiden mengakui bahwa hari raya tersebut terjadi “di saat yang sulit” bagi umat Islam, namun ia tidak menyebutkan pembantaian Israel terhadap warga Palestina atau peran langsung pemerintahannya dalam menyediakan senjata, pendanaan, dan perlindungan diplomatik untuk hal tersebut.
Selama beberapa bulan, ribuan pengunjuk rasa telah melakukan unjuk rasa di kota-kota dan kampus-kampus di seluruh negeri, menuntut diakhirinya keterlibatan AS dalam genosida, namun harus menghadapi penindasan dengan kekerasan dan penargetan yang dilakukan oleh agen federal dan polisi.
Pemerintahan saat ini tetap menentang seruan yang terus berlanjut ini, termasuk kampanye yang semakin meningkat untuk "Tinggalkan Biden" dalam pemilihan presiden mendatang karena dukungan garis kerasnya terhadap Israel.
Dalam pernyataan Idul Fitrinya, Biden menggunakan ciri khas kalimat pasif yang mendefinisikan liputan negara-negara Barat mengenai kejahatan perang Israel - sedemikian rupa sehingga menjadi genre tersendiri dalam film X. Warga Palestina kebetulan "menderita kengerian perang", katanya.
Bahwa Israel secara metodis kelaparan, membunuh dan melukai seluruh penduduk di hadapan dunia dengan impunitas total mungkin merupakan hal yang Biden harap bisa kita abaikan. Tidak ada kekejaman Israel yang cukup parah hingga bisa melampaui “garis merah” yang dianggap mitos Biden.
Namun bagi sebagian besar umat Islam yang tinggal di AS atau terkena dampak kebijakan luar negeri AS, kata-kata presiden tersebut tidak hanya terdengar hampa namun juga mengedepankan kemunafikan pemerintahannya.
Pernyataan Biden juga tidak mengejutkan mengingat tindakan pemerintah yang berupaya menutupi kesalahan mereka karena menimbulkan kekerasan besar-besaran terhadap masyarakat di dalam dan luar negeri.
Teman Bicara yang Terjajah
Basrawi dilantik pada April 2023. Ini merupakan bagian dari pemenuhan janji kampanye Biden untuk memulihkan jabatan yang diberhentikan oleh mantan Presiden Donald Trump .
Pada saat itu, organisasi-organisasi Muslim merayakan pengumuman tersebut, dan menyebutnya sebagai langkah pemerintah dalam “membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas Muslim Amerika”.
Namun, alih-alih memfasilitasi keterlibatan dengan umat Islam atau membuat perubahan kebijakan substantif mengenai isu-isu yang berdampak pada mereka, sejauh ini hubungan tersebut tampaknya hanya meniru posisi pemerintah. Hal ini tidak mengherankan, karena peran tersebut dirancang untuk melemahkan komunitas Muslim.
Seperti banyak juru bicara dan pejabat AS yang melegitimasi genosida Israel terhadap warga Palestina selama sembilan bulan terakhir, Basrawi telah memuntahkan narasi resmi pro-Israel sambil mempromosikan upaya dangkal untuk meyakinkan masyarakat bahwa Biden peduli terhadap mereka.
Jika ada keraguan bahwa penghubung baru ini akan melakukan lebih dari sekadar setia melayani pemerintahan saat ini, email pertama yang dikirim dari Klempic pada tanggal 11 Juli adalah pengumuman mengenai sanksi tambahan terhadap individu dan entitas Israel. Demikian Dr Maha Hilal, peneliti dan penulis tentang Islamofobia , dalam artikelnya berjudul "US Muslims don't need a White House Muslim liaison. They need an end to state violence" yang dilansir Middle East Eye atau MEE.
Penulis buku "Innocent Until Proven Muslim: Islamophobia, the War on Terror, and the Muslim Experience Since 9/11" ini menyebut ini bukan pertama kalinya Departemen Luar Negeri menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ekstremis selama sembilan bulan terakhir setelah terjadinya genosida. Bukannya patut dirayakan, langkah-langkah tersebut tidak menghentikan kekerasan yang sedang dialami warga Palestina, baik di Tepi Barat maupun Gaza.
Pernyataan Kosong
Bulan lalu, ketika jutaan umat Islam di seluruh dunia – banyak di antaranya hidup di bawah kekerasan negara yang menindas – merayakan Idul Adha, Biden mengeluarkan pernyataan untuk memperingati hari raya tersebut.
Presiden mengakui bahwa hari raya tersebut terjadi “di saat yang sulit” bagi umat Islam, namun ia tidak menyebutkan pembantaian Israel terhadap warga Palestina atau peran langsung pemerintahannya dalam menyediakan senjata, pendanaan, dan perlindungan diplomatik untuk hal tersebut.
Selama beberapa bulan, ribuan pengunjuk rasa telah melakukan unjuk rasa di kota-kota dan kampus-kampus di seluruh negeri, menuntut diakhirinya keterlibatan AS dalam genosida, namun harus menghadapi penindasan dengan kekerasan dan penargetan yang dilakukan oleh agen federal dan polisi.
Pemerintahan saat ini tetap menentang seruan yang terus berlanjut ini, termasuk kampanye yang semakin meningkat untuk "Tinggalkan Biden" dalam pemilihan presiden mendatang karena dukungan garis kerasnya terhadap Israel.
Dalam pernyataan Idul Fitrinya, Biden menggunakan ciri khas kalimat pasif yang mendefinisikan liputan negara-negara Barat mengenai kejahatan perang Israel - sedemikian rupa sehingga menjadi genre tersendiri dalam film X. Warga Palestina kebetulan "menderita kengerian perang", katanya.
Bahwa Israel secara metodis kelaparan, membunuh dan melukai seluruh penduduk di hadapan dunia dengan impunitas total mungkin merupakan hal yang Biden harap bisa kita abaikan. Tidak ada kekejaman Israel yang cukup parah hingga bisa melampaui “garis merah” yang dianggap mitos Biden.
Namun bagi sebagian besar umat Islam yang tinggal di AS atau terkena dampak kebijakan luar negeri AS, kata-kata presiden tersebut tidak hanya terdengar hampa namun juga mengedepankan kemunafikan pemerintahannya.
Pernyataan Biden juga tidak mengejutkan mengingat tindakan pemerintah yang berupaya menutupi kesalahan mereka karena menimbulkan kekerasan besar-besaran terhadap masyarakat di dalam dan luar negeri.
Teman Bicara yang Terjajah