Kisah Karier Politik dan Tumbangnya Sheikh Hasina Setelah 15 Tahun Memerintah Bangladesh
Kamis, 08 Agustus 2024 - 05:59 WIB
Selama empat hari berikutnya, lebih dari 200 orang tewas, sebagian besar adalah pelajar dan warga biasa, ketika polisi dan kader bersenjata BCL menembakkan peluru tajam.
Daripada mengutuk kekerasan yang terjadi, Hasina malah fokus pada kerusakan properti pemerintah, seperti kereta api metro dan gedung televisi milik negara.
Hal ini semakin memicu kemarahan para mahasiswa, yang awalnya menuntut sembilan poin daftar reformasi, termasuk permintaan maaf tanpa syarat dari Hasina dan pemecatan Menteri Dalam Negeri, Asaduzzaman Khan, serta menteri lainnya.
Tuntutan para pengunjuk rasa akhirnya menyatu menjadi satu seruan: pengunduran diri Hasina.
Naiknya Hasina ke Tampuk Kekuasaan
Lahir pada tahun 1947 di wilayah yang dulunya Pakistan Timur, Hasina aktif secara politik sejak usia muda. Ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, yang dikenal sebagai “Bapak Bangsa”, memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971 dan menjadi presiden pertamanya.
Saat itu, Hasina sudah terkenal sebagai pemimpin mahasiswa terkemuka di Universitas Dhaka. Pembunuhan ayahnya dan sebagian besar keluarganya selama kudeta militer tahun 1975 membuat dia dan adik perempuannya menjadi satu-satunya yang selamat, karena mereka sedang berada di luar negeri pada saat itu.
Setelah menghabiskan masa pengasingan di India, Hasina kembali ke Bangladesh pada tahun 1981 dan mengambil alih kepemimpinan Liga Awami, partai yang didirikan oleh ayahnya.
Dia memainkan peran penting dalam mengorganisir protes pro-demokrasi terhadap pemerintahan militer Jenderal Hussain Muhammad Irsyad, dan dengan cepat menjadi terkenal secara nasional.
Hasina pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 1996, mendapatkan pengakuan karena berhasil mengamankan perjanjian pembagian air dengan India dan perjanjian perdamaian dengan kelompok pejuang suku di tenggara Bangladesh.
Namun, pemerintahannya menghadapi kritik atas dugaan korupsi dan anggapan pilih kasih terhadap India, yang menyebabkan dia kehilangan kekuasaan dari mantan sekutunya yang menjadi saingannya, Begum Khaleda Zia.
Pada tahun 2008, Hasina terpilih kembali sebagai perdana menteri dengan kemenangan besar dan kemudian memimpin pemerintahan selama 16 tahun berikutnya.
Sepanjang masa jabatannya yang panjang, pemerintahan Hasina diwarnai dengan penangkapan politik yang meluas dan pelanggaran berat, seperti penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.
Warisan yang Tercemar
Rezaul Karim Rony, editor majalah Joban, mengatakan kepada Al Jazeera, “Dia seharusnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Hasina memerintah dengan rasa takut, menerapkan undang-undang yang represif, dan menggunakan pasukan keamanannya untuk melakukan kekejaman ini.”
Menurut Human Rights Watch, sejak masa jabatan Syekh Hasina dimulai pada tahun 2009, pasukan keamanan telah terlibat dalam lebih dari 600 penghilangan paksa.
Antara Januari 2015 dan Desember 2020, setidaknya 755 orang yang digambarkan sebagai “militan” atau “teroris” oleh pasukan keamanan tewas dalam 143 dugaan baku tembak di seluruh negeri, menurut laporan HRW lainnya.
Rony menambahkan: “Ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup bersembunyi selama bertahun-tahun karena Hasina menggunakan pasukan polisi untuk melecehkan mereka secara hukum dan mengizinkan pemerasan.”
Daripada mengutuk kekerasan yang terjadi, Hasina malah fokus pada kerusakan properti pemerintah, seperti kereta api metro dan gedung televisi milik negara.
Hal ini semakin memicu kemarahan para mahasiswa, yang awalnya menuntut sembilan poin daftar reformasi, termasuk permintaan maaf tanpa syarat dari Hasina dan pemecatan Menteri Dalam Negeri, Asaduzzaman Khan, serta menteri lainnya.
Tuntutan para pengunjuk rasa akhirnya menyatu menjadi satu seruan: pengunduran diri Hasina.
Naiknya Hasina ke Tampuk Kekuasaan
Lahir pada tahun 1947 di wilayah yang dulunya Pakistan Timur, Hasina aktif secara politik sejak usia muda. Ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, yang dikenal sebagai “Bapak Bangsa”, memimpin Bangladesh menuju kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971 dan menjadi presiden pertamanya.
Saat itu, Hasina sudah terkenal sebagai pemimpin mahasiswa terkemuka di Universitas Dhaka. Pembunuhan ayahnya dan sebagian besar keluarganya selama kudeta militer tahun 1975 membuat dia dan adik perempuannya menjadi satu-satunya yang selamat, karena mereka sedang berada di luar negeri pada saat itu.
Setelah menghabiskan masa pengasingan di India, Hasina kembali ke Bangladesh pada tahun 1981 dan mengambil alih kepemimpinan Liga Awami, partai yang didirikan oleh ayahnya.
Dia memainkan peran penting dalam mengorganisir protes pro-demokrasi terhadap pemerintahan militer Jenderal Hussain Muhammad Irsyad, dan dengan cepat menjadi terkenal secara nasional.
Hasina pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 1996, mendapatkan pengakuan karena berhasil mengamankan perjanjian pembagian air dengan India dan perjanjian perdamaian dengan kelompok pejuang suku di tenggara Bangladesh.
Namun, pemerintahannya menghadapi kritik atas dugaan korupsi dan anggapan pilih kasih terhadap India, yang menyebabkan dia kehilangan kekuasaan dari mantan sekutunya yang menjadi saingannya, Begum Khaleda Zia.
Pada tahun 2008, Hasina terpilih kembali sebagai perdana menteri dengan kemenangan besar dan kemudian memimpin pemerintahan selama 16 tahun berikutnya.
Sepanjang masa jabatannya yang panjang, pemerintahan Hasina diwarnai dengan penangkapan politik yang meluas dan pelanggaran berat, seperti penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum.
Warisan yang Tercemar
Rezaul Karim Rony, editor majalah Joban, mengatakan kepada Al Jazeera, “Dia seharusnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Hasina memerintah dengan rasa takut, menerapkan undang-undang yang represif, dan menggunakan pasukan keamanannya untuk melakukan kekejaman ini.”
Menurut Human Rights Watch, sejak masa jabatan Syekh Hasina dimulai pada tahun 2009, pasukan keamanan telah terlibat dalam lebih dari 600 penghilangan paksa.
Antara Januari 2015 dan Desember 2020, setidaknya 755 orang yang digambarkan sebagai “militan” atau “teroris” oleh pasukan keamanan tewas dalam 143 dugaan baku tembak di seluruh negeri, menurut laporan HRW lainnya.
Rony menambahkan: “Ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan hidup bersembunyi selama bertahun-tahun karena Hasina menggunakan pasukan polisi untuk melecehkan mereka secara hukum dan mengizinkan pemerasan.”
