Yahya Sinwar dan Upaya yang Gagal Mempersatukan Faksi-Faksi Palestina
Senin, 12 Agustus 2024 - 11:49 WIB
Sami Al-Arian mengatakan Deklarasi Beijing muncul di tengah perang genosida yang dilancarkan oleh rezim Zionis selama sepuluh bulan terakhir, yang telah merenggut lebih dari 50.000 nyawa warga Palestina, termasuk mereka yang tertimbun reruntuhan, dan lebih dari 100.000 orang terluka.
Banyak pengamat bertanya-tanya apakah perjanjian Beijing akan berbeda dari perjanjian sebelumnya yang gagal menjembatani kesenjangan antara kelompok-kelompok yang bersaing sejak mereka berpisah menyusul kemenangan demokratis Hamas dalam pemilihan umum 2006 dan pengambilalihan kekuasaan di Gaza pada 2007.
Selama beberapa dekade, warga Palestina bersatu dalam tujuan pembebasan Palestina dan pemulihan hak-hak Palestina, khususnya hak untuk kembalinya pengungsi Palestina, hak yang diabadikan dalam Resolusi PBB 194 setelah Nakba 1948.
Sebenarnya, tujuan utama pembentukan PLO pada tahun 1964 adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.
Namun, sejak tahun 1974, PLO yang dipimpin Fatah telah memilih proses politik yang berpusat pada pembentukan negara Palestina.
Proses ini berpuncak pada penandatanganan Perjanjian Oslo tahun 1993 ketika pemimpin Fatah saat itu dan kepala PLO Arafat mengakui Israel atas 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah sebagai imbalan atas negara Palestina yang terpotong atas 22 persen sisanya, yang meliputi Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
Selama lebih dari 30 tahun, Abbas, penerus Arafat sejak 2005 sebagai kepala PLO, PA, dan Fatah, telah gagal mewujudkan penyelesaian politik yang layak sementara Israel telah mengonsolidasikan kendalinya atas Tepi Barat, dengan jumlah pemukim Israel meningkat pesat hingga lebih dari tujuh kali lipat, atau sekitar 800.000 sejak 1993.
Bahkan pemerintahan Obama mengakui kenyataan ini pada tahun 2016 ketika mengizinkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang mengutuk permukiman Israel, untuk disahkan tanpa veto Amerika.
Beberapa hari kemudian, Menteri Luar Negeri Obama, John Kerry, memberikan pidato yang menyatakan bahwa apa yang disebut solusi dua negara sudah hampir mati.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah melembagakan kebijakan Yahudisasi yang agresif di Yerusalem, khususnya di tempat-tempat suci umat Islam di kompleks Masjid Al-Aqsa , atau Haram al-Sharif.
Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, warga Palestina yang berada di bawah pendudukan kehilangan harapan dalam proses yang curang ini, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan Hamas dalam pemilihan umum 2006 dan sebagaimana yang secara konsisten dikonfirmasi oleh jajak pendapat sejak saat itu.
Banyak pengamat bertanya-tanya apakah perjanjian Beijing akan berbeda dari perjanjian sebelumnya yang gagal menjembatani kesenjangan antara kelompok-kelompok yang bersaing sejak mereka berpisah menyusul kemenangan demokratis Hamas dalam pemilihan umum 2006 dan pengambilalihan kekuasaan di Gaza pada 2007.
Selama beberapa dekade, warga Palestina bersatu dalam tujuan pembebasan Palestina dan pemulihan hak-hak Palestina, khususnya hak untuk kembalinya pengungsi Palestina, hak yang diabadikan dalam Resolusi PBB 194 setelah Nakba 1948.
Sebenarnya, tujuan utama pembentukan PLO pada tahun 1964 adalah untuk memenuhi tujuan-tujuan ini.
Namun, sejak tahun 1974, PLO yang dipimpin Fatah telah memilih proses politik yang berpusat pada pembentukan negara Palestina.
Proses ini berpuncak pada penandatanganan Perjanjian Oslo tahun 1993 ketika pemimpin Fatah saat itu dan kepala PLO Arafat mengakui Israel atas 78 persen wilayah Palestina yang bersejarah sebagai imbalan atas negara Palestina yang terpotong atas 22 persen sisanya, yang meliputi Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
Selama lebih dari 30 tahun, Abbas, penerus Arafat sejak 2005 sebagai kepala PLO, PA, dan Fatah, telah gagal mewujudkan penyelesaian politik yang layak sementara Israel telah mengonsolidasikan kendalinya atas Tepi Barat, dengan jumlah pemukim Israel meningkat pesat hingga lebih dari tujuh kali lipat, atau sekitar 800.000 sejak 1993.
Bahkan pemerintahan Obama mengakui kenyataan ini pada tahun 2016 ketika mengizinkan resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang mengutuk permukiman Israel, untuk disahkan tanpa veto Amerika.
Beberapa hari kemudian, Menteri Luar Negeri Obama, John Kerry, memberikan pidato yang menyatakan bahwa apa yang disebut solusi dua negara sudah hampir mati.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah melembagakan kebijakan Yahudisasi yang agresif di Yerusalem, khususnya di tempat-tempat suci umat Islam di kompleks Masjid Al-Aqsa , atau Haram al-Sharif.
Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, warga Palestina yang berada di bawah pendudukan kehilangan harapan dalam proses yang curang ini, sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan Hamas dalam pemilihan umum 2006 dan sebagaimana yang secara konsisten dikonfirmasi oleh jajak pendapat sejak saat itu.
(mhy)