Warga Israel Etnis Palestina Saban Hari Diintimidasi: Pilih Jadi Orang Israel atau Teroris!
loading...
A
A
A
Setelah Operasi Badai Al Aqsha Hamas pada tanggal 7 Oktober, warga Palestina di Israel mendapat ancaman dan intimidasi saban hari. Ultimatum seperti “Anda harus memilih menjadi orang Israel atau menjadi teroris bersama Hamas ”, sering diulang-ulang di media Israel .
"Beberapa komentator bahkan menyarankan agar warga Palestina yang simpatik harus diusir ke Gaza," tulis Mohammad Kadan dalam artikelnya berjudul "Palestinians in Israel also face a Nakba" yang dilansir Al Jazeera Selasa, 21 November 2023.
Kecurigaan adanya pengkhianatan dan ketidaksetiaan terhadap komunitas Palestina semakin meluas. Ada ratusan penangkapan dan penahanan untuk diinterogasi selama satu setengah bulan terakhir. Organisasi hak asasi manusia Palestina mencatat setidaknya 70 dakwaan terhadap warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel.
Dalam satu kasus yang dipublikasikan – yaitu kasus aktris Maisa Abd Elhadi – tuduhannya adalah “hasutan terhadap terorisme” untuk sebuah postingan di Instagram dan Kementerian Dalam Negeri telah meminta pencabutan kewarganegaraan.
Sementara itu, beberapa politisi Palestina, seperti Mansour Abbas, pemimpin United Arab List, telah menerima kenyataan baru berupa kecurigaan dan tuntutan untuk menunjukkan kesetiaan dari komunitas Palestina.
Abbas, yang sebelumnya menolak label “apartheid” untuk Israel, telah mengkritik protes terhadap perang di Gaza dan menyerukan pengunduran diri sesama Anggota Knesset Iman Khatib-Yassin atas skeptisismenya terhadap versi Israel mengenai peristiwa 7 Oktober.
Semua peristiwa ini menunjukkan seperti apa Nakba (petaka) bagi warga Palestina di Israel nantinya. Pihak berwenang Israel akan melanjutkan kebijakan mereka yang membiarkan komunitas Palestina menjadi tidak dapat ditinggali, menekan aktivitas politik atau ekspresi identitas Palestina.
Mereka yang menolak atau menyatakan perbedaan pendapat akan dituduh melakukan “terorisme” dan dicabut kewarganegaraannya. Mereka yang tetap diam akan memiliki pilihan untuk pergi “secara sukarela” atau dengan patuh menerima status warga negara kelas dua yang tertindas, dan sepenuhnya menerima dan mendukung proyek Zionis. "Kehadiran politik non-Zionis di Israel akan dihapuskan sepenuhnya," ujar Mohammad Kadan.
Nakba yang dihadapi warga Palestina berkewarganegaraan Israel, kata Mohammad Kadan, mungkin tidak sekeras dan sebrutal yang dialami saudara-saudari mereka di Gaza dan Tepi Barat. Namun konsekuensi dan tujuan utamanya tetap sama: penghapusan total kehadiran Palestina di wilayah bersejarah Palestina.
"Beberapa komentator bahkan menyarankan agar warga Palestina yang simpatik harus diusir ke Gaza," tulis Mohammad Kadan dalam artikelnya berjudul "Palestinians in Israel also face a Nakba" yang dilansir Al Jazeera Selasa, 21 November 2023.
Kecurigaan adanya pengkhianatan dan ketidaksetiaan terhadap komunitas Palestina semakin meluas. Ada ratusan penangkapan dan penahanan untuk diinterogasi selama satu setengah bulan terakhir. Organisasi hak asasi manusia Palestina mencatat setidaknya 70 dakwaan terhadap warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel.
Dalam satu kasus yang dipublikasikan – yaitu kasus aktris Maisa Abd Elhadi – tuduhannya adalah “hasutan terhadap terorisme” untuk sebuah postingan di Instagram dan Kementerian Dalam Negeri telah meminta pencabutan kewarganegaraan.
Sementara itu, beberapa politisi Palestina, seperti Mansour Abbas, pemimpin United Arab List, telah menerima kenyataan baru berupa kecurigaan dan tuntutan untuk menunjukkan kesetiaan dari komunitas Palestina.
Abbas, yang sebelumnya menolak label “apartheid” untuk Israel, telah mengkritik protes terhadap perang di Gaza dan menyerukan pengunduran diri sesama Anggota Knesset Iman Khatib-Yassin atas skeptisismenya terhadap versi Israel mengenai peristiwa 7 Oktober.
Semua peristiwa ini menunjukkan seperti apa Nakba (petaka) bagi warga Palestina di Israel nantinya. Pihak berwenang Israel akan melanjutkan kebijakan mereka yang membiarkan komunitas Palestina menjadi tidak dapat ditinggali, menekan aktivitas politik atau ekspresi identitas Palestina.
Mereka yang menolak atau menyatakan perbedaan pendapat akan dituduh melakukan “terorisme” dan dicabut kewarganegaraannya. Mereka yang tetap diam akan memiliki pilihan untuk pergi “secara sukarela” atau dengan patuh menerima status warga negara kelas dua yang tertindas, dan sepenuhnya menerima dan mendukung proyek Zionis. "Kehadiran politik non-Zionis di Israel akan dihapuskan sepenuhnya," ujar Mohammad Kadan.
Nakba yang dihadapi warga Palestina berkewarganegaraan Israel, kata Mohammad Kadan, mungkin tidak sekeras dan sebrutal yang dialami saudara-saudari mereka di Gaza dan Tepi Barat. Namun konsekuensi dan tujuan utamanya tetap sama: penghapusan total kehadiran Palestina di wilayah bersejarah Palestina.
(mhy)