Baznas Perlu Dorong Zakat Jadi Standar Etika Pejabat
Selasa, 26 Maret 2024 - 23:18 WIB
loading...
Forum Matraman bertajuk
A
A
A
JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ) dinilai perlu mendorong zakat menjadi standar etika dan administrasi dalam perekrutan pejabat di semua tingkatan. Zakat yang dibayarkan masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Hal ini disampaikan salah satu pengurus Forum Pemred Ricky Handayani saat menjadi pembicara pada acara Forum Matraman bertajuk "Jurnalisme Zakat untuk Membangun Negara Kesejahteraan di Era 5.0" di Gedung Baznas RI, Jakarta, Selasa (26/3/2024) sore.
"Saya membayangkan kenapa kalau LHKPN itu jadi standar moral atau bahkan jadi standar administrasi perekrutan pemimpin nasional kenapa zakat juga tidak masuk ke area itu?" ujar Ricky yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka.
Baca juga: Zakat Fitrah Kewajiban Pribadi yang Memiliki Konsekuensi Sosial
Menurutnya, ketika zakat telah menjadi standar etika dan administrasi kepemimpinan nasional, maka secara otomatis zakat secara pemberitaan dan secara komitmen akan semakin baik. Sebab, saat ini zakat masih kalah pamor dengan haji dan pajak dalam pemberitaan media.
"Katakanlah kita sebagai mayoritas Islam dan muamalah kita diakui oleh negara, kenapa tidak kemudian zakat itu masuk menjadi standar etika atau administrasi bahkan bagi perekrutan pemimpin-pemimpin nasional khusus yang muslim, jadi nanti berita-berita itu isinya 'oh presiden ini rajin berzakat, oh pejabat ini rajin berzakat', jadi tidak hanya pajaknya yang menjadi sorotan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan pentingnya sinergi dengan media massa dalam membantu mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).
"Forum ini penting, artinya bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan sebuah formulasi, atau paradigma bagaimana peran media dalam rangka untuk membangun sebuah welfare state, negara kesejahteraan yang tentu saja salah satu pilarnya adalah bagaimana filantropi itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia," kata Kiai Noor.
Kiai Noor berharap potensi filantropi di Indonesia yang dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia dapat ditangkap oleh insan media untuk ikut membantu meningkatkan kepedulian kepada sesama melalui berbagai kanal pemberitaan dan literasi zakat, infak, dan sedekah.
"Sinergitas ini perlu kita terus bangun, bagaimana pemberitaan human interest yang memang benar-benar, kemudian bagaimana mengkolaborasikan dari berita-berita situasi nyata di bawah dengan bantuan dan program yang dipersiapkan Baznas," ucapnya.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pemimpin redaksi media nasional. Turut hadir, pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, pimpinan Baznas Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof Zainulbahar Noor, Sekretaris Utama Baznas Muchlis Muhammad Hanafi, serta Deputi II Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat.
Hal ini disampaikan salah satu pengurus Forum Pemred Ricky Handayani saat menjadi pembicara pada acara Forum Matraman bertajuk "Jurnalisme Zakat untuk Membangun Negara Kesejahteraan di Era 5.0" di Gedung Baznas RI, Jakarta, Selasa (26/3/2024) sore.
"Saya membayangkan kenapa kalau LHKPN itu jadi standar moral atau bahkan jadi standar administrasi perekrutan pemimpin nasional kenapa zakat juga tidak masuk ke area itu?" ujar Ricky yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka.
Baca juga: Zakat Fitrah Kewajiban Pribadi yang Memiliki Konsekuensi Sosial
Menurutnya, ketika zakat telah menjadi standar etika dan administrasi kepemimpinan nasional, maka secara otomatis zakat secara pemberitaan dan secara komitmen akan semakin baik. Sebab, saat ini zakat masih kalah pamor dengan haji dan pajak dalam pemberitaan media.
"Katakanlah kita sebagai mayoritas Islam dan muamalah kita diakui oleh negara, kenapa tidak kemudian zakat itu masuk menjadi standar etika atau administrasi bahkan bagi perekrutan pemimpin-pemimpin nasional khusus yang muslim, jadi nanti berita-berita itu isinya 'oh presiden ini rajin berzakat, oh pejabat ini rajin berzakat', jadi tidak hanya pajaknya yang menjadi sorotan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan pentingnya sinergi dengan media massa dalam membantu mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).
"Forum ini penting, artinya bagaimana kita bersinergi untuk menciptakan sebuah formulasi, atau paradigma bagaimana peran media dalam rangka untuk membangun sebuah welfare state, negara kesejahteraan yang tentu saja salah satu pilarnya adalah bagaimana filantropi itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia," kata Kiai Noor.
Kiai Noor berharap potensi filantropi di Indonesia yang dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia dapat ditangkap oleh insan media untuk ikut membantu meningkatkan kepedulian kepada sesama melalui berbagai kanal pemberitaan dan literasi zakat, infak, dan sedekah.
"Sinergitas ini perlu kita terus bangun, bagaimana pemberitaan human interest yang memang benar-benar, kemudian bagaimana mengkolaborasikan dari berita-berita situasi nyata di bawah dengan bantuan dan program yang dipersiapkan Baznas," ucapnya.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pemimpin redaksi media nasional. Turut hadir, pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, pimpinan Baznas Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof Zainulbahar Noor, Sekretaris Utama Baznas Muchlis Muhammad Hanafi, serta Deputi II Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat.
(abd)
Lihat Juga :
