Islam Membangun Negara Tanpa Pajak dan Utang (2)

Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan pajak? Untuk diketahui, pajak dibolehkan oleh empat Mazhab, yaitu Adh Dharaaib Al 'Adilah (pajak yang adil), sebagai biaya belanja negara, seperti penjelasan berikut.

Namun, sebagian ulama ada yang mengharamkannya, dan menyamakannya dengab Al-Maks (pungli). Perselisihan ini diawali oleh apakah kewajiban harta itu hanya zakat? Ataukah ada kewajiban lain selain zakat?

Berikut ini penjelasan dari Ustaz Farid Nu'man Hasan (Dai lulusan Sastra Arab Universitas Indonesia). Muncul pertanyaan, benarkah tidak ada kewajiban lain bagi rakyat terhadap negara selain zakat? Hal ini diperselisihkan ulama:

1. Kelompok Pertana, mengatakan tidak ada alias kewajiban rakyat kepada pemerintah hanya Zakat.
Ini adalah pendapat Imam Adz-Dzahabi, Syekh Albani, Syekh Ibnu Baaz, Syekh Utsaimin, dan lainnya. Alasan mereka:
1. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, sesungguhnya ada seorang Badui datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Tunjukan kepadaku amal yang jika aku kerjakan mengantarkan ke surga." Rasulullah menjawab: "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan apapun, menegakkan shalat yang wajib, menunaikan wajibnya zakat, dan puasa Ramadhan." Orang itu berkata: "Demi yang jiwaku ada di tanganNya, aku tidak akan menambahnya." Ketika orang itu berlalu, Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang ingin melihat laki-laki yang termasuk ahli surga, maka lihatlah orang itu." (HR Al-Bukhari, Al Lu’lu’ wal Marjan, Kitab Al Iman, Bab Bayan Al Iman Alladzi yadkhulu bihi al Jannah, No. 8)

2. Dari Jabir bin Abdullah secara marfu', bahwa Nabi bersabda:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

"Jika engkau tunaikan zakat hartamu berarti telah engkau telah hilangkan keburukannya darimu." (HR Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 1439, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 7039, Ibnu Khuzaimah No. 2258, Ibnu ‘Asakir dalam Al Mu’jam No. 1389, Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf No. 9923)

3. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

"Jika Engkau tunaikan zakat hartamu, maka Engkau telah memenuhi kewajibanmu." (HR. At Tirmidzi No. 618, Ibnu Majah No. 1788, Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman No. 3477, Ibnu Hibban No. 3216, Ibnu Khuzaimah No. 2471, Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah No. 6/67)

4. Mereka menyamakan pajak dengan maks (pelakunya disebut Al-Maakis), yang dilaknat oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa Sallam.

Beliau bersabda:

لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

"Tidak akan masuk surga pelaku maks." (HR. Abu Daud No. 2937, Ahmad No. 17294, Abu Ya’la No. 1756, Ad Darimi No. 1666, Ibnu Khuzaimah No. 2333)

Apa itu Al Maakis?Syekh Abul Hasan Al-Mubarkafuri berkata:

وهو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكساً

"Dia adalah orang yang mengambil harta (istilah sekarang: pungli) dari para pedagang yang lewat. (Mir’ah Al Mafatih, 4/233)

Disebutkan dalam Mausu’ah Al Buhuts wal Maqalat Al ‘Ilmiyah: "Pelaku maks adalah petugas yang mengumpulkan zakat dan menggelapkannya yaitu dengan memungut uang melebihi hak pembayar zakat; atau dia mengurangi uang yang dikumpulkannya yang semestinya merupakan hak kalangan faqir dan miskin." (Bab Dharaib wa hukmu Tauzhifiha, Hal. 12)

2. Kelompok Kedua, pihak yang mengatakan ada kewajiban selain zakat dari rakyat kepada pemerintah.
Faktanya pada zaman Nabi shalalllahu 'alaihi wa sallam sudah ada kharaj (pajak tanah). Ini adalah pendapat para sahabat Nabi, mayoritas ulama, dan merupakan pendapat empat madzhab.

Menurut mereka hadis-hadis yang dijadikan alasan kelompok pertama, seandainya shahih, tidaklah menafikan kewajiban selain zakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil lain dan fakta sejarah Islam generasi awal.