Kuwait Berencana Larang Kuliah Campuran Laki-Laki dan Perempuan

JAKARTA - Kuwait berencana menerapkan segregasi gender di universitas. Langkah ini mendapat kecaman sejumlah pihak yang menilai hal itu sebagai langkah mundur.

Larangan mencampur mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam satu kelas ini datang dari anggota parlemen Kuwait Mohammad Hayef. Gulf News melaporkan bahwa Menteri Pendidikan Adel Al Manea setuju menghapus pendaftaran kuliah campuran bagi mahasiswa pria dan wanita.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Kuwait memenangkan pendidikan bersama dengan menjelaskan bahwa undang-undang yang melarang percampuran di lembaga pendidikan dapat diterapkan hanya dengan menyediakan kursi bagi perempuan dan kursi lain bagi laki-laki di dalam ruang kuliah.

Penjabat Direktur Universitas Kuwait Fayez Al Dhafiri mengatakan lembaganya mematuhi penerapan undang-undang yang melarang pencampuran. “Kami sedang berupaya sehingga tidak ada pencampuran dalam studi kecuali ada kebutuhan yang luar biasa dan nyata untuk hal ini,” katanya.



Mahkamah Konstitusi

Beberapa aktivis masyarakat sipil dengan tajam mengkritik janji Menteri Pendidikan tersebut, dan menyebutnya sebagai “pemerintah yang tidak dapat dibenarkan tunduk pada militansi” dalam sebuah permasalahan yang telah diselesaikan sebelumnya.

“Ini adalah kemunduran terhadap kebebasan yang selama ini terkenal di Kuwait,” kata jurnalis Kuwait Iqbal Al Ahmad.

Sementara itu, profesor filsafat di Universitas Kuwait Sheikha Al Jassem menggambarkan kembalinya perdebatan tentang pendidikan bersama sebagai “masalah yang disesalkan”.

“MK pada tahun 2015 sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan larangan bercampur aduk, yaitu memisahkan tempat duduk di dalam ruang kuliah, dan tidak mengalokasikan bagian untuk mahasiswa perempuan dan lainnya untuk laki-laki,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak daripada mahasiswa laki-laki. “Sesuai dengan apa yang dikatakan anggota parlemen Mohammad Hayef, kita harus memulai proses pendaftaran baru dan membatalkan beberapa bagian,” tambahnya.

Janji menteri tersebut disampaikan dalam pertemuan antara komite parlemen dan pejabat senior pendidikan.



Al Qabas mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa pejabat pendidikan tidak hanya berjanji untuk menghapuskan kelas campuran, tetapi juga membuat janji lain tentang “pakaian yang pantas” di kampus.

“Kecenderungan penghapusan kelas campuran ini akan menunda studi di beberapa jurusan universitas,” kata sumber tersebut.