Pemilu: Hakikat Kedaulatan Rakyat Menurut Islam

Apalagi apabila ada ekses-ekses atau overacting yang lucu-lucu, sehingga dengan begitu tidak pula dapat dikatakan, bahwa kedaulatan rakyat itu selalu mengandung kekuasaan yang mutlak/ absolut benar. Dan karena yang mutlak benar itu adalah Allah, maka kedaulatan rakyat/umat itu, jika mau benar dan baik haruslah disesuaikan dan diarahkan kepada isi, maksud dan tujuan dari kedaulatan Allah, yang berkekuasaan penuh sepenuh-penuhnya atau mutlak).

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah.

Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam QS alAhzâb [33] : 36 yang dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri.

Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam QS al-Ahzâb [33 ]: 36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa
yaitu Allah SWT.

Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat.

Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Al-Quran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilâfah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan.

Baca juga: Puan Bicara Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu di Paripurna DPR: Tidak Boleh Ditekan