Menag: Pemerintah diminta paksa Muhammadiyah hadiri Isbat
Rabu, 07 Agustus 2013 - 17:37 WIB
Menag: Pemerintah diminta paksa Muhammadiyah hadiri Isbat
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam menyayangkan ketidakhadiran Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam sidang Isbat penentuan 1 Syawal 1434 H.
Menurut mereka, pemerintah sejatinya bisa memaksa agar Ormas Islam yang berbeda pandangan untuk mengikuti kegiatan tersebut agar mendapatkan satu keputusan yang sama.
"Jadi, mereka sangat menginginkan mempersatukan tanggal awal bulan Qomariah. Itu sangat bagus sekali," kata Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2013).
"Mereka bukan mendukung pemerintah, mereka menganjurkan. Pemerintah bukannya ingin mengambil tindakan memaksa, belum. Tapi mereka mendorong pemerintah dapat mengambil tindakan yang sifatnya memaksa," lanjutnya.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk memaksa agar Muhammadiyah menghadiri kegiatan tersebut.
"Kita tidak ingin memaksa, dan belum mau menggunakan itu. Kita ini mau berdiskusi, ini juga sifatnya undangan, mau datang yah terserah" tegasnya.
Terkait sikap Muhammadiyah yang enggan menghadiri sidang Isbat, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
"Datang aja enggak mau, ini biarlah masyarakat yang menilai. Jadi, jangan analogi kan dalam konteks ini dengan penyidikan, tetapi kita lakukan musyawarah, tetapi kalau kalau berkali-kali tidak mau silahkan masyarakat yang menilai," tuntasnya.
Menurut mereka, pemerintah sejatinya bisa memaksa agar Ormas Islam yang berbeda pandangan untuk mengikuti kegiatan tersebut agar mendapatkan satu keputusan yang sama.
"Jadi, mereka sangat menginginkan mempersatukan tanggal awal bulan Qomariah. Itu sangat bagus sekali," kata Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2013).
"Mereka bukan mendukung pemerintah, mereka menganjurkan. Pemerintah bukannya ingin mengambil tindakan memaksa, belum. Tapi mereka mendorong pemerintah dapat mengambil tindakan yang sifatnya memaksa," lanjutnya.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk memaksa agar Muhammadiyah menghadiri kegiatan tersebut.
"Kita tidak ingin memaksa, dan belum mau menggunakan itu. Kita ini mau berdiskusi, ini juga sifatnya undangan, mau datang yah terserah" tegasnya.
Terkait sikap Muhammadiyah yang enggan menghadiri sidang Isbat, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
"Datang aja enggak mau, ini biarlah masyarakat yang menilai. Jadi, jangan analogi kan dalam konteks ini dengan penyidikan, tetapi kita lakukan musyawarah, tetapi kalau kalau berkali-kali tidak mau silahkan masyarakat yang menilai," tuntasnya.
(kri)
Lihat Juga :
