Ketika Jilbab Dianggap Bisa Memengaruhi Politik Turki

Jilbab masih menjadi simbol politik yang memecah belah di Turki . Selama beberapa dekade, raison d'etat Turki menganggap jilbab sebagai ancaman bagi Turki modern dan sekuler. Bagi pendiri negara Ataturk , jilbab adalah lambang Islam reaksioner.

Pada tahun 1999, ketika anggota parlemen Turki Merve Kavakci memasuki ruangan dengan mengenakan jilbab, menjadi polemik. Perdana Menteri Sosialis, Bulent Ecevit, berteriak dari mimbar saat itu, "Ini bukan tempat untuk menantang negara!"

Pada tahun 2007, ketika Abdullah Gul akan terpilih sebagai presiden untuk pertama kalinya, terjadi perdebatan sengit tentang politik identitas. yang Istri Abdullah Gul mengenakan jilbab.

Apa yang tidak boleh dilakukan oleh kaum sekuler adalah suatu keharusan bagi kaum Islamis dari AKP yang berkuasa.



Laman Qantara mencatat hingga 15 tahun yang lalu, mahasiswi Turki harus melepas jilbabnya untuk memasuki kampus. Pegawai negeri juga tidak diperbolehkan memakai jilbab. Kini, setelah AKP berkuasa selama 20 tahun, pembatasan dan larangan jilbab sebagian besar telah dihapuskan.

Ajaibnya, menjelang pemilu dua minggu lalu, pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu, mengumumkan bahwa partainya ingin mengabadikan hak perempuan untuk mengenakan jilbab dalam undang-undang.

Itu ajaib karena Kilidaroglu adalah pemimpin CHP sosial demokrat Kemalis, partai pendiri Republik Turki yang secara tradisional skeptis terhadap jilbab. Tampaknya, Kilicdaroglu telah menyadari bahwa tanpa dukungan para perempuan berjilbab, ia bakal kalah.

Kedua, taktik tersebut tampaknya menjadi bumerang. Dengan cerdik, Recep Tayyip Erdogan menjalankan ide tersebut dan mengumumkan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak cukup.

Akibatnya, jilbab tetap menjadi isu yang sangat dipolitisasi, baik bagi kaum sekuler maupun Islamis. Ini mengatakan sesuatu tentang masyarakat Turki, kata ilmuwan politik Esen. "Dalam masyarakat demokratis, jilbab akan menjadi pakaian yang dikenakan oleh perempuan karena alasan agama. Ini tidak memiliki makna politik."




Hanya saja, tidak seperti politisi, kebanyakan orang di Turki tidak melihat perlunya diskusi sama sekali tentang jilbab. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga polling Metropoll pada Februari 2021, sekitar 83% orang Turki berpendapat bahwa perempuan harus diperbolehkan mengenakan jilbab di sektor publik. Kurang dari 11% menentangnya.

Sekitar 58% wanita Turki mengenakan jilbab saat keluar rumah, menurut studi IPSOS tahun 2018. Tidak seperti beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, mengenakan jilbab di Turki secara formal adalah pilihan pribadi perempuan – selama laki-laki tidak menjadikannya masalah besar lagi.

Banyak wanita menolak debat saat ini – itu dilakukan dengan cara yang salah, kata mereka. “Sangat penting bahwa hak dan kebebasan perempuan tidak tergantung pada apakah partai politik tertentu memenangkan pemilihan atau tidak,” kritik wartawan Nihal Bengisu.

Larangan jilbab yang diterapkan di banyak daerah tidak terikat pada undang-undang, melainkan berdasarkan aturan prosedural atau instruksi sewenang-wenang dari atasan. Waktu-waktu ini tidak boleh dibiarkan kembali, tegas Nihal Bengisu Karaca.

Itulah mengapa diperlukan "langkah yang lebih kuat dan permanen" untuk menjamin kebebasan perempuan dalam memilih. Ini bisa menjadi hukum – tetapi juga membutuhkan "perubahan mentalitas". Perdebatan dipicu dari semua sisi, ini "bukan hanya masalah kaum konservatif", tetapi juga masalah demokrasi.



Feminis Muslim Zeynep Duygu Agbayir mencerca, "Kami muak dengan jilbab yang diubah menjadi alat" untuk memenangkan pemilu – tuduhan yang dikenakan baik pada CHP sekuler maupun AKP konservatif Islam.

“Apa yang dikenakan wanita, apakah mereka ingin mengenakan rok mini atau jilbab, akhirnya harus dibebaskan dari politik laki-laki selamanya,” tuntut Ozgul Kaptan dari platform “Women for Equality”.

"Banyak perempuan sudah mengalami cukup banyak paksaan dalam kehidupan pribadi mereka," jelas feminis Muslim Agbayir. “Ada sebagian perempuan yang memakai jilbab dengan sukarela. Tapi banyak juga perempuan yang terpaksa memakai jilbab” oleh keluarga, suami atau saudara laki-lakinya. "Ini adalah masalah sebenarnya yang harus kita diskusikan."

"Laki-laki tidak boleh mempolitisasi urusan pribadi perempuan," kata aktivis Kaptan. "Sebaliknya, yang seharusnya mereka katakan adalah, 'Mulai sekarang, kami akan menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang memastikan bahwa politik tidak mengganggu keputusan perempuan tentang apa yang dia kenakan.' Itu akan menjadi pesan yang tepat untuk setiap wanita dari setiap kelas sosial."