Ketika Jilbab Dianggap Bisa Memengaruhi Politik Turki
Rabu, 31 Mei 2023 - 17:26 WIB
loading...
Jilbab masih menjadi komoditas politik di Turki. Foto/Ilustrasi: Qantara
A
A
A
Jilbab masih menjadi simbol politik yang memecah belah di Turki . Selama beberapa dekade, raison d'etat Turki menganggap jilbab sebagai ancaman bagi Turki modern dan sekuler. Bagi pendiri negara Ataturk , jilbab adalah lambang Islam reaksioner.
Pada tahun 1999, ketika anggota parlemen Turki Merve Kavakci memasuki ruangan dengan mengenakan jilbab, menjadi polemik. Perdana Menteri Sosialis, Bulent Ecevit, berteriak dari mimbar saat itu, "Ini bukan tempat untuk menantang negara!"
Pada tahun 2007, ketika Abdullah Gul akan terpilih sebagai presiden untuk pertama kalinya, terjadi perdebatan sengit tentang politik identitas. yang Istri Abdullah Gul mengenakan jilbab.
Apa yang tidak boleh dilakukan oleh kaum sekuler adalah suatu keharusan bagi kaum Islamis dari AKP yang berkuasa.
Baca juga: 4 Negara yang Melarang Jilbab, dari Turki hingga India
Laman Qantara mencatat hingga 15 tahun yang lalu, mahasiswi Turki harus melepas jilbabnya untuk memasuki kampus. Pegawai negeri juga tidak diperbolehkan memakai jilbab. Kini, setelah AKP berkuasa selama 20 tahun, pembatasan dan larangan jilbab sebagian besar telah dihapuskan.
Ajaibnya, menjelang pemilu dua minggu lalu, pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu, mengumumkan bahwa partainya ingin mengabadikan hak perempuan untuk mengenakan jilbab dalam undang-undang.
Itu ajaib karena Kilidaroglu adalah pemimpin CHP sosial demokrat Kemalis, partai pendiri Republik Turki yang secara tradisional skeptis terhadap jilbab. Tampaknya, Kilicdaroglu telah menyadari bahwa tanpa dukungan para perempuan berjilbab, ia bakal kalah.
Kedua, taktik tersebut tampaknya menjadi bumerang. Dengan cerdik, Recep Tayyip Erdogan menjalankan ide tersebut dan mengumumkan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak cukup.
Akibatnya, jilbab tetap menjadi isu yang sangat dipolitisasi, baik bagi kaum sekuler maupun Islamis. Ini mengatakan sesuatu tentang masyarakat Turki, kata ilmuwan politik Esen. "Dalam masyarakat demokratis, jilbab akan menjadi pakaian yang dikenakan oleh perempuan karena alasan agama. Ini tidak memiliki makna politik."
Baca juga: Mengenal 11 Pendapat Tentang Jilbab
![Ketika Jilbab Dianggap Bisa Memengaruhi Politik Turki]()
Hanya saja, tidak seperti politisi, kebanyakan orang di Turki tidak melihat perlunya diskusi sama sekali tentang jilbab. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga polling Metropoll pada Februari 2021, sekitar 83% orang Turki berpendapat bahwa perempuan harus diperbolehkan mengenakan jilbab di sektor publik. Kurang dari 11% menentangnya.
Sekitar 58% wanita Turki mengenakan jilbab saat keluar rumah, menurut studi IPSOS tahun 2018. Tidak seperti beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, mengenakan jilbab di Turki secara formal adalah pilihan pribadi perempuan – selama laki-laki tidak menjadikannya masalah besar lagi.
Pada tahun 1999, ketika anggota parlemen Turki Merve Kavakci memasuki ruangan dengan mengenakan jilbab, menjadi polemik. Perdana Menteri Sosialis, Bulent Ecevit, berteriak dari mimbar saat itu, "Ini bukan tempat untuk menantang negara!"
Pada tahun 2007, ketika Abdullah Gul akan terpilih sebagai presiden untuk pertama kalinya, terjadi perdebatan sengit tentang politik identitas. yang Istri Abdullah Gul mengenakan jilbab.
Apa yang tidak boleh dilakukan oleh kaum sekuler adalah suatu keharusan bagi kaum Islamis dari AKP yang berkuasa.
Baca juga: 4 Negara yang Melarang Jilbab, dari Turki hingga India
Laman Qantara mencatat hingga 15 tahun yang lalu, mahasiswi Turki harus melepas jilbabnya untuk memasuki kampus. Pegawai negeri juga tidak diperbolehkan memakai jilbab. Kini, setelah AKP berkuasa selama 20 tahun, pembatasan dan larangan jilbab sebagian besar telah dihapuskan.
Ajaibnya, menjelang pemilu dua minggu lalu, pemimpin oposisi Kemal Kilicdaroglu, mengumumkan bahwa partainya ingin mengabadikan hak perempuan untuk mengenakan jilbab dalam undang-undang.
Itu ajaib karena Kilidaroglu adalah pemimpin CHP sosial demokrat Kemalis, partai pendiri Republik Turki yang secara tradisional skeptis terhadap jilbab. Tampaknya, Kilicdaroglu telah menyadari bahwa tanpa dukungan para perempuan berjilbab, ia bakal kalah.
Kedua, taktik tersebut tampaknya menjadi bumerang. Dengan cerdik, Recep Tayyip Erdogan menjalankan ide tersebut dan mengumumkan bahwa undang-undang yang diusulkan tidak cukup.
Akibatnya, jilbab tetap menjadi isu yang sangat dipolitisasi, baik bagi kaum sekuler maupun Islamis. Ini mengatakan sesuatu tentang masyarakat Turki, kata ilmuwan politik Esen. "Dalam masyarakat demokratis, jilbab akan menjadi pakaian yang dikenakan oleh perempuan karena alasan agama. Ini tidak memiliki makna politik."
Baca juga: Mengenal 11 Pendapat Tentang Jilbab
Hanya saja, tidak seperti politisi, kebanyakan orang di Turki tidak melihat perlunya diskusi sama sekali tentang jilbab. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga polling Metropoll pada Februari 2021, sekitar 83% orang Turki berpendapat bahwa perempuan harus diperbolehkan mengenakan jilbab di sektor publik. Kurang dari 11% menentangnya.
Sekitar 58% wanita Turki mengenakan jilbab saat keluar rumah, menurut studi IPSOS tahun 2018. Tidak seperti beberapa negara mayoritas Muslim lainnya, mengenakan jilbab di Turki secara formal adalah pilihan pribadi perempuan – selama laki-laki tidak menjadikannya masalah besar lagi.
Lihat Juga :
