Kisah Amerika Memindahkan Kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem

Pada 1988 Senator Republik Jesse Helms dari North Carolina melangkah demikian jauh dengan menambahkan suatu amandemen bagi Akta Apropriasi Kementerian Luar Negeri yang meminta dibangunnya dua fasilitas diplomatik yang terpisah di Israel, satu di Tel Aviv dan satu lagi di Jerusalem "atau Tepi Barat."

Para pengecam menyatakan amandemen itu merupakan upaya lain dari para pendukung Israel agar Kedutaan Besar AS dipindahkan ke Yerusalem.

Pemimpin minoritas republik Robert Dole dari Kansas mengeluh pada 1990 bahwa Kongres bertindak tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan resolusi-resolusi yang "mengalir lancar dalam waktu sekitar 15 detik [tanpa] perdebatan."



Dole mengemukakan bahwa resolusi 1990 "menyatakan Yerusalem sebagai ibukota Israel --tempat kedudukan pemerintahan Israel; suatu posisi yang bertentangan 180 derajat dengan pandangan negara-negara Arab dan bangsa Palestina. Yang paling penting, resolusi itu menyatakan bahwa pemerintah --AS dan banyak pengamat luar-- menganggap lebih baik masalah itu diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait agar dirundingkan, dan bukannya diputuskan melalui aksi unilateral."

Pada saat yang sama, Partai Demokrat telah secara resmi mendukung posisi Israel dalam program politik partainya, dengan meminta dipindahkannya Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

Prinsip dasar politik Demokrat pada 1984 berbunyi: "Partai Demokrat mengakui dan mendukung status pasti Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebagai lambang dari pendirian ini, Kedutaan Besar AS harus dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem."

Pada tahun yang sama, subkomite Permasalahan Luar Negeri DPR mengenai operasi-operasi internasional dan mengenai Eropa serta Timur Tengah mengeluarkan sebuah resolusi tidak mengikat yang menyatakan bahwa Kongres menetapkan Kedutaan Besar dipindahkan ke Yerusalem "secepat mungkin."

Ini merupakan salah satu tujuan utama Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), sarana lobi resmi Israel. Bahkan Menteri Luar Negeri George Shultz, salah seorang pendukung paling hangat Israel, memperingatkan Kongres bahwa gerakan semacam itu tidak akan bijaksana.



Sekalipun demikian, Partai Demokrat terus mendukung kebijaksanaan Israel dalam masalah Yerusalem. Pada 1988 kandidat presiden Demokrat Michael Dukakis menunjukkan kesediaannya untuk memindahkan Kedutaan Besar ke Yerusalem, begitu pula Bill Clinton pada 1992.

Program Partai Demokrat pada 1992 menyebut Yerusalem sebagai ibukota Israel, namun tidak melangkah terlalu jauh dengan mendesak agar Kedutaan Besar AS dipindahkan ke sana.

Pada akhirnya, kedutaan ini dibuka di Yerusalem pada 14 Mei 2018.Kedutaan tersebut dipindahkan dari Tel Aviv oleh pemerintahan Donald Trump.

Langkah itu diambil setelah 23 tahun berlakunya Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem 23 Oktober 1995 yang menetapkan batas waktu 31 Mei 1999 untuk memindahkan kedutaan.

Clinton, Bush, dan Obama menangguhkan pemindahan kedutaan. Eugene Kontorovich mengaku bahwa keputusan untuk menggeser kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem sama saja dengan Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas tanah itu setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967.