Pencegahan Korupsi, Agama dan Kesalehan Sosial (2)

Al-Qur'an dan Hadis Melarang Mengambil yang Bukan Haknya

loading...
Al-Quran dan Hadis Melarang Mengambil yang Bukan Haknya
Perbuatan buruk termasuk korupsi merupakan bentuk perbuatan yang wajib dijauhi. Foto ilustrasi/Dok SINDOnews
Sabir Laluhu
Wartawan Koran SINDO

Jika kita melihat berbagai pemberitaan berbagai media massa dalam beberapa tahun ke belakang hingga tahun 2020, tampak sangat jelas bahwa pelaku korupsi -koruptor- semuanya adalah umat beragama. Bahkan ada yang merupakan pemimpin dan tokoh agama atau lembaga keagamaan, serta ada juga yang merupakan anak atau cucu pemuka agama.

Lihat saja kasus atau perkara yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga perkara-perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada berbagai Pengadilan Negeri. Objek yang dikorup pun bukan ‘kaleng-kaleng’, mulai dari anggaran dan pengadaan kitab suci Al-Qur'an, penyelenggaraan ibadah haji, pembangunan masjid agung, buku pendidikan agama Buddha, pembangunan gereja, hingga uang jemaat gereja. Bukankah setiap ajaran agama dan kepercayaan yang dianut para pemeluknya terkandung nilai berbuat baik bagi sesama? (Baca Juga: Begini Kedudukan Sedekah dari Kekayaan Hasil Korupsi dan Sumber Haram Lainnya)

Rasanya patut disodorkan pernyataan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode Muhamad Syarif saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Suropati Syndicate, di Taman Suropati, Jakarta pada Minggu, 9 Desember 2018. "Perlu juga kita catat, kalau Al-Qur'an saja sudah dikorupsi, bagaimana coba? Uang haji dikorupsi, Al-Qur'an dikorupsi, uang masjid banyak yang dikorupsi. Untung itu syahadat nggak ada uangnya, kalau ada, uangnya juga mungkin (dikorupsi)," tegas Syarif.



Azyumardi Azra membeberkan, dari berbagai perkara yang ditangani penegak hukum termasuk KPK tampak jelas bahwa para pelaku korupsi dari banyak pejabat publik dengan beragam latar belakang profesi dan pekerjaan. Mulai dari anggota dan pimpinan DPR, petinggi partai politik, gubernur, bupati, walikota, anggota dan pimpinan DPR, menteri dan kepala lembaga, pejabat kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah daerah, penegak hukum itu sendiri, hakim dan pegawai pengadilan, hingga pengusaha swasta dan pejabat BUMN.

Para pelaku korupsi, menurut Azra, telah menggunakan kekuasaan dan amanah publik untuk melakukan korupsi guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi, keluarga, maupun kelompoknya. Akibat perkara atau kasus korupsi yang tetap marak, tutur dia, kepercayaa masyarakat kepada para pejabat publik dan lembaga atau badan publik semakin menurun. Dia memaparkan, acap kali para pejabat publik menyampaikan slogan atau kampanye ‘katakan tidak pada korupsi’ tapi ternyata tetap melakukan korupsi.

"Semestinya ada kesesuaian ucapan dan tindakan. Integritas pejabat publik harusnya benar-benar dijaga dan dijalankan, bukan hanya ucapan. Setiap pejabat publik perlu konsisten menghadapi dan melawan korupsi. Untuk upaya ini, maka diperlukan penguatan etika pejabat publik," ungkap Azyumardi.



Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini menjelaskan, etika terkandung di dalam ajaran agama, ketentuan hukum, dan social decorum atau kepantasan sosial berupa adat istiadat dan nilai-nilai luhur sosial-budaya. Etika memberikan batas dan standar atas perbuatan yang dijalankan dan mana yang dijauhi. Berbagai perbuatan buruk termasuk korupsi jelas merupakan bentuk perbuatan yang harus dijauhi.
halaman ke-1 dari 4
cover top ayah
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَتَّخِذُوا الۡكٰفِرِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ‌ ؕ اَ تُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَجۡعَلُوۡا لِلّٰهِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطٰنًا مُّبِيۡنًا
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

(QS. An-Nisa:144)
cover bottom ayah
preload video