Al-Qur'an dan Hadis Melarang Mengambil yang Bukan Haknya

Sabir Laluhu
Wartawan Koran SINDO

Jika kita melihat berbagai pemberitaan berbagai media massa dalam beberapa tahun ke belakang hingga tahun 2020, tampak sangat jelas bahwa pelaku korupsi -koruptor- semuanya adalah umat beragama. Bahkan ada yang merupakan pemimpin dan tokoh agama atau lembaga keagamaan, serta ada juga yang merupakan anak atau cucu pemuka agama.

Lihat saja kasus atau perkara yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga perkara-perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada berbagai Pengadilan Negeri. Objek yang dikorup pun bukan ‘kaleng-kaleng’, mulai dari anggaran dan pengadaan kitab suci Al-Qur'an , penyelenggaraan ibadah haji, pembangunan masjid agung, buku pendidikan agama Buddha, pembangunan gereja, hingga uang jemaat gereja. Bukankah setiap ajaran agama dan kepercayaan yang dianut para pemeluknya terkandung nilai berbuat baik bagi sesama? (Baca Juga: Begini Kedudukan Sedekah dari Kekayaan Hasil Korupsi dan Sumber Haram Lainnya )

Rasanya patut disodorkan pernyataan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode Muhamad Syarif saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Suropati Syndicate, di Taman Suropati, Jakarta pada Minggu, 9 Desember 2018. "Perlu juga kita catat, kalau Al-Qur'an saja sudah dikorupsi, bagaimana coba? Uang haji dikorupsi, Al-Qur'an dikorupsi, uang masjid banyak yang dikorupsi . Untung itu syahadat nggak ada uangnya, kalau ada, uangnya juga mungkin (dikorupsi)," tegas Syarif.

Azyumardi Azra membeberkan, dari berbagai perkara yang ditangani penegak hukum termasuk KPK tampak jelas bahwa para pelaku korupsi dari banyak pejabat publik dengan beragam latar belakang profesi dan pekerjaan. Mulai dari anggota dan pimpinan DPR, petinggi partai politik, gubernur, bupati, walikota, anggota dan pimpinan DPR, menteri dan kepala lembaga, pejabat kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah daerah, penegak hukum itu sendiri, hakim dan pegawai pengadilan, hingga pengusaha swasta dan pejabat BUMN.

Para pelaku korupsi , menurut Azra, telah menggunakan kekuasaan dan amanah publik untuk melakukan korupsi guna memenuhi kepentingan dan kebutuhan pribadi, keluarga, maupun kelompoknya. Akibat perkara atau kasus korupsi yang tetap marak, tutur dia, kepercayaa masyarakat kepada para pejabat publik dan lembaga atau badan publik semakin menurun. Dia memaparkan, acap kali para pejabat publik menyampaikan slogan atau kampanye ‘katakan tidak pada korupsi’ tapi ternyata tetap melakukan korupsi.

"Semestinya ada kesesuaian ucapan dan tindakan. Integritas pejabat publik harusnya benar-benar dijaga dan dijalankan, bukan hanya ucapan. Setiap pejabat publik perlu konsisten menghadapi dan melawan korupsi . Untuk upaya ini, maka diperlukan penguatan etika pejabat publik," ungkap Azyumardi.

Anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI ini menjelaskan, etika terkandung di dalam ajaran agama, ketentuan hukum, dan social decorum atau kepantasan sosial berupa adat istiadat dan nilai-nilai luhur sosial-budaya. Etika memberikan batas dan standar atas perbuatan yang dijalankan dan mana yang dijauhi. Berbagai perbuatan buruk termasuk korupsi jelas merupakan bentuk perbuatan yang harus dijauhi.

Azyumardi menilai, integritas dan etika yang tidak tampak dalam diri pelaku korupsi turut mengakibatkan ada banyak pelaku korupsi yang menggunakan uang atau barang yang bersumber dari hasil korupsinya untuk berbuat baik. Mereka, tutur dia, seolah ingin membersihkan perbuatan dosanya dengan cara seperti itu. Padahal sebenarnya, dua tindakan tersebut saling bertentangan dan tidak berkaitan satu sama lain.

"Ketika hasil korupsi dipakai untuk berbuat kebaikan, misalnya untuk sedekah atau disumbangkan untuk pembangunan masjid tetap tidak akan menghapus dosanya. Jadi kalau ada misalnya yang mengaku melakukan suap-menyuap dengan motif kebaikan atau syar’i, maka itu adalah perbuatan yang telah mencampurkan urusan haq dan batil. Agama Islam tegas melarangnya," ujarnya.

Nurcholis Madjid -Cak Nur- menegaskan, tidak ada persoalan masa depan bangsa kita yang lebih penting dan lebih serius daripada persoalan menegakkan etika atau akhlak bangsa. Kelemahan etika bangsa antara lain akibat dari lemahnya semangat Al-Furqān di kalangan kaum muslim. Al-Furqān kata Cak Nur, merupakan salah satu tujuan ajaran Islam. Al-Furqān bermakna pemisah yang tegas antara yang haqq (benar) dan yang bāthil (palsu). Semangat Al-Furqān menurut dia, belum sepenuhnya dihayati oleh seluruh warga negara. Kelemahan etika bangsa antara lain akibat dari lemahnya semangat Al-Furqān di kalangan kaum muslim tersebut tercermin dalam ketidakmampuan banyak penanggungjawab kenegaraan kita untuk membedakan dengan jelas mana benar mana salah, mana kejujuran mana penyelewengan, mana terpuji mana tercela, dan last but not least, mana kontribusi dan mana korupsi. (Budhy Munawar-Rachman (Peny.), h. 3914-3915).

Kelemahan etika atau akhlak ini pula, lanjut Cak Nur, menyebabkan mengapa sering terjadi suatu penyelewengan dalam ukuran amat besar dan bersifat fatal tetapi ternyata dapat dimaafkan dan dilupakan begitu saja. Kelemahan ini juga menyebabkan banyak pemimpin dan penanggungjawab kenegaraan rajin mengucapkan ritual-ritual nasional seperti pernyataan kesetiaan kepada UUD 1945 dan Pancasila, namun tidak memiliki kepekaan secukupnya terhadap masalah-masalah sosial dan tidak menyadari adanya berbagai kepincangan dalam masyarakat.