Jejak Israel: Selalu Melecehkan Resolusi PBB 242
Sabtu, 14 Oktober 2023 - 15:11 WIB
Meskipun terdapat makna ganda, Raja Hussein dari Yordania berulang kali meyakinkan para pejabat tinggi AS pada hari-hari sebelum dikeluarkannya resolusi itu bahwa yang diharapkan hanyalah perubahan-perubahan kecil dalam wilayah itu dan bahwa setiap perubahan akan berlaku timbal balik.
Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Dean Rusk kepada Hussein pada 6 November, enam hari sebelum dikeluarkannya resolusi:
"Amerika Serikat siap mendukung dikembalikannya sebagian besar dari Tepi Barat kepada Yordania dengan penyesuaian-penyesuaian perbatasan, dan akan menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan kompensasi bagi Yordania atas setiap wilayah yang harus dilepaskannya."
Sebagai ilustrasi, Rusk mengatakan kepada Hussein bahwa jika Yordania melepaskan sedikit wilayah antara Yerusalem dan Tel Aviv yang dikenal sebagai Latrun Salient, "Amerika Serikat akan menggunakan pengaruh diplomatik dan politiknya untuk mendapatkan akses bagi Yordania ke sebuah pelabuhan Laut Tengah di Israel sebagai kompensasi." Hussein menerima jaminan yang sama dari Presiden Johnson dan Duta Besar AS Arthur Goldberg.
Paul Findley mengatakan semua pemerintahan sejak Johnson telah mengulangi jaminan itu kepada Raja Hussein. Misalnya, pada Januari 1983 menteri luar negeri pemerintahan Reagan, George Shultz, menulis dalam sebuah surat untuk Hussein bahwa "sesuai dengan Resolusi 242, Presiden percaya bahwa wilayah tidak boleh direbut lewat perang.
Namun beliau juga percaya bahwa Resolusi 242 memang, memungkinkan perubahan-perubahan dalam perbatasan yang ada sebelum Juni 1967, namun hanya jika perubahan-perubahan semacam itu disetujui oleh kedua belah pihak." Shultz menambahkan bahwa "Amerika Serikat menganggap Yerusalem Timur [milik Arab] sebagai bagian dari wilayah pendudukan."
Baru dalam pemerintahan Bush, Amerika Serikat mulai menepati janjinya untuk mendukung resolusi dengan tindakan. Pada awal 1992, Bush menolak memberi Israel US$10 miliar dalam bentuk jaminan pinjaman kecuali jika Israel berjanji akan menghentikan sama sekali seluruh aktivitas pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan dan mau berunding mengenai landasan Resolusi 242.
Hanya saja, di tengah kampanye kepresidenan tahun 1992 dan berkuasanya Yitzhak Rabin, Bush melunak dan menyerahkan jaminan itu, dengan meniadakan hampir semua syarat.
Sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Dean Rusk kepada Hussein pada 6 November, enam hari sebelum dikeluarkannya resolusi:
"Amerika Serikat siap mendukung dikembalikannya sebagian besar dari Tepi Barat kepada Yordania dengan penyesuaian-penyesuaian perbatasan, dan akan menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan kompensasi bagi Yordania atas setiap wilayah yang harus dilepaskannya."
Sebagai ilustrasi, Rusk mengatakan kepada Hussein bahwa jika Yordania melepaskan sedikit wilayah antara Yerusalem dan Tel Aviv yang dikenal sebagai Latrun Salient, "Amerika Serikat akan menggunakan pengaruh diplomatik dan politiknya untuk mendapatkan akses bagi Yordania ke sebuah pelabuhan Laut Tengah di Israel sebagai kompensasi." Hussein menerima jaminan yang sama dari Presiden Johnson dan Duta Besar AS Arthur Goldberg.
Paul Findley mengatakan semua pemerintahan sejak Johnson telah mengulangi jaminan itu kepada Raja Hussein. Misalnya, pada Januari 1983 menteri luar negeri pemerintahan Reagan, George Shultz, menulis dalam sebuah surat untuk Hussein bahwa "sesuai dengan Resolusi 242, Presiden percaya bahwa wilayah tidak boleh direbut lewat perang.
Namun beliau juga percaya bahwa Resolusi 242 memang, memungkinkan perubahan-perubahan dalam perbatasan yang ada sebelum Juni 1967, namun hanya jika perubahan-perubahan semacam itu disetujui oleh kedua belah pihak." Shultz menambahkan bahwa "Amerika Serikat menganggap Yerusalem Timur [milik Arab] sebagai bagian dari wilayah pendudukan."
Baru dalam pemerintahan Bush, Amerika Serikat mulai menepati janjinya untuk mendukung resolusi dengan tindakan. Pada awal 1992, Bush menolak memberi Israel US$10 miliar dalam bentuk jaminan pinjaman kecuali jika Israel berjanji akan menghentikan sama sekali seluruh aktivitas pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan dan mau berunding mengenai landasan Resolusi 242.
Hanya saja, di tengah kampanye kepresidenan tahun 1992 dan berkuasanya Yitzhak Rabin, Bush melunak dan menyerahkan jaminan itu, dengan meniadakan hampir semua syarat.
Baca Juga
(mhy)